SABUROmedia, Ambon – Lembaga Pemantau Pemilu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPP BKPRMI) Maluku menghadiri Acara Sosialisasi Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS Dalam Rangka Pemilu 2024 kepada Media Massa dan Organisasi Kepemudaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, yang digelar di Café Ujung JMP Poka, Kecamatan Teluk Ambon (Sabtu, 11/11/2023).

 

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku, Dr Stevin Melay., S.Pd., M.Pd dalam forum sosialisasi ini menyampaikan bahwa untuk Pemilu 2024, Maluku membutuhkan sebanyak 5.662 Pengawas TPS.

 

Menurutnya, dalam upaya menjaga integritas dan transparasi pemilu, Bawaslu menggarisbawahi pentingnya peran pengawas TPS dalam memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan adil.

 

” Pengawas TPS ini berada ditingkat paling bawah, dan proses pendaftaran itu baru dibuka 23 hari sebelum pencoblosan Pemilu, dimana seperti kita ketahui Pemilu dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Februari 2024, ” jelasnya.

 

“ Proses rekrutmen Pengawas TPS terbuka bagi siapa saja yang berkewarganegaraan Indonesia, namun, ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi, seperti yang terlibat dalam Partai Politik itu tidak bisa diterima. Lalu mereka yang juga tidak memiliki konflik kepentingan dengan peserta Pemilu,” sambung mantan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unpatti ini.

 

Kegiatan ini dipandu Staf Bawaslu Maluku Asyatri Almohdar, dan dihadiri beberapa Media Lokal, OKP Tingkat Provinsi maupun Kota Ambon maupun Lembaga Pemantau Pemilu.

 

Sementara itu, LPP BKPRMI Maluku yang dihadiri Darmawan mengapresiasi kegiatan ini, dan dia berharap kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan Bawaslu Kab/ Kota hingga Panwascam kedepan sesuai tingkatan, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dilapangan, pinta Mahasiswa Akhir Unpatti ini.

 

 

Hal yang sama disampaikan Burhanudin Rumbouw, Ketua Harian DPD BKPRMI Pulau Ambon yang juga hadir bersama LPP BKPRMI, dia menyoroti agar gaya hidup Penyelenggara Pemilu juga harus menjadi contoh di Masyarakat, agar mengurangi dampak Politik Uang, bukan hanya di Masyarakat namun juga bersama Penyelenggara Pemilu, “ ujarnya.

 

“ Sebagai contoh, Media Sosial para Penyelenggara Pemilu juga harusnya lebih dominan berisi konten – konten postingan yang banyak mengedukasi masyarakat terkait Pemilu, bahkan harus lebih memahami kondisi kesusahan Masyarakat saat ini, dengan mempunyai A sense of empathy for social conditions, juga menjaga norma kepantasan dan etika kesopanan yang bersifat pribadi maupun budaya yang mengarah hedonis seperti plesiran dan lain sebagainya, “ jabarnya, yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon ini.

 

“ Kita perlu membangun budaya Masyarakat Pemilu yang berkualitas, dengan empati dan simpati semua pihak, “ pungkas Mahasiswa Akhir Pasca Sarjana Unpatti ini.

 

Untuk diketahui, Bawaslu Provinsi Maluku mengajak Masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia untuk dapat mendaftar sebagai pengawas TPS pada waktunya nanti, dan bersama – sama untuk berpartisipasi aktif menjaga integritas dan kualitas Pemilu. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *