SABUROmedia, Ambon – Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Maluku Hadiri Seminar Publik bertajuk “ Penguatan Demokrasi Masyarakat Sipil Pasca Pemilu di Ambon ”, yang dilaksanakan Universitas Islam Negeri (UIN) A. M. Sangadji bersama Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku di Aula Rektorat Lantai 3 UIN A. M. Sangadji Ambon, pada Kamis (07/05/2026).

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. M. Asrul Pattimahu., MA, akademisi UIN A. M. Sangadji, dan Astuti Usman., S.Ag., SH., MH, Komisioner BAWASLU Provinsi Maluku.

Seminar dibuka secara resmi oleh Rektor UIN A. M. Sangadji Ambon, Prof. Dr. Abidin Wakano., M.Ag.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Abidin Wakano menegaskan pentingnya ruang-ruang akademik sebagai tempat memperkuat kesadaran demokrasi.

Ia menekankan bahwa kampus bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat pembentukan budaya politik yang kritis, etis, dan partisipatif.

“ Pemilu boleh selesai, tetapi tanggung jawab demokrasi tidak pernah berakhir. Kampus harus menjadi tempat paling subur untuk menyemai nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan pengawasan publik,” ujarnya.

Astuti Usman dari BAWASLU Provinsi Maluku sebagai salah satu narasumber, memaparkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas Pemilu dan demokrasi.

Menurutnya, Peran Penting Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Bawaslu mendorong masyarakat untuk menjadi pemantau Pemilu, menjadi relawan pengawas, serta melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi Bawaslu, dimana fokus pengawasan termasuk pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, kampanye, masa tenang, hingga rekapitulasi suara, jelasnya.

Lanjutnya, alasan mengapa partisipasi publik penting untuk meningkatkan legitimasi pemimpin, mencegah politik uang & manipulasi, menguatkan check and balance, menghasilkan kebijakan publik yang lebih representative.

Ketua I Bidang Organisasi, Anggota, Kaderisasi & Pembinaan Daerah DPW BKPRMI Maluku, La Ode Haruddin., S.Pd yang juga Careteker Sekretaris DPD BKPRMI Pulau Ambon yang hadir, menyapaikan bahwa pasca pemilu bukanlah akhir, tetapi awal dari proses panjang memperkuat tata kelola demokrasi secara terus menerus, khususnya dalam memperbaiki ruang – ruang yang dianggap bermasalah. Melalui kegiatan seminar, diskusi public ataupun ruang dialog bersama para pelaku demokrasi itu penting, agar monitong dan evaluasi proses demokrasi yang berjalan tepat sasaran, khususnya untuk memperkuat kualitas demokrasi kedepan, ungkapnya.

“ Moral hazard pada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) juga harus menjadi poin penting, dimana mash banyak ditemui berbagai pelanggaran kode etik, perilaku tidak jujur, atau penyalahgunaan wewenang karena merasa aman dari pengawasan, yang mengancam integritas pemilu. Hal ini mencakup manipulasi data, keberpihakan, dan politik uang yang ditangani, dimana kemudian dibanyak kasus politik uang juga terjadi ke oknum – oknum Penyelenggara Pemilu, “ ungkapnya, yang juga mantan LPP BKPRMI Kota Ambon ini.

Kegiatan ini turut dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum untuk membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi hanya akan kuat jika masyarakat sipil turut aktif mengawalnya. (SM)