SABUROmedia, Jakarta – Rektor Universitas Pattimura bersama rombongan menghadiri Sidang Terbuka Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, di Aula Latief Hendraningrat Gedung Dewi Sartika UNJ, Kamis (12/06/2025).

Adapun Rektor Unpatti bersama rombongan Ketua Senat Unpatti Prof. Dr. Salmon Eliaser Marthen Nirahua., SH., M.Hum, Warek III Unpatti Dr. Nur Aida Kubangun., S.Pd., M.Pd, Warek IV Unpatti Dr Ruslan HS Tawari., S.Pi., M.Si, Sekretaris LPMPP Unpatti Dr. Djufri Rays Pattilouw., SE., M.Si, Kepala Pusat Kajian Unggulan dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Universitas Pattimura Dr. Ruku Ratu Borut., S.Pi., M.P, Rektor Unpatti Periode 1994 – 2004 Prof. Dr. Mus Huliselan., DEA, Sekjen DPP IKAPPATTI Dr. Agus Ufie., S.Pd., M. Pd, Anggota DPRD Maluku Drs Yunus Serang., M.Si, Kadis Pertanian Maluku Dr. Ilham Tauda., SP., M.Si, DPD RI Dapil Maluku Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn.) Dr Nono Sampono., S.Pi., M.Si, Wakil Direktur Utama PT Pelindo H. Hambra Samal., S.H., M.Hum, Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UI, Dicky C. Pelupessy., Ph.D.

Warek IV bersama Sekretaris LPMPP Unpatti Dr. Djufri Rays Pattilouw., SE., M.Si yang dikonfirmasi SM, menyampaikan bahwa kehadiran mereka karena ingin mendengarkan langsung hasil riset dan pemikiran terkait resolusi konflik Ambon 1999-2022 yang menjadi topik Pengukuhan Guru Besar UNJ, disamping Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon., S.Pd. M.Si sendiri pernah menjadi rekan di Kampus Unpatti, ujarnya.

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Komarudin., M.Si yang membuka secara langsung Sidang Terbuka Pengukuhan Guru Besar UNJ, dan dalam sambutannya menyampaikan institusinya telah resmi melakukan pengukuhan kepada tiga Guru Besar UNJ, yaitu Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon., S.Pd. M.Si, Prof Dr Dra Ciek Julyati Hisyam ., MM., M.Si dan Prof Dr Robet., MA.

” Pencapaian dan prestasi terbaik secara nasional ini, patut kita syukuri bersama dan semoga menjadi penguat tekad kita untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan visi UNJ menjadi kampus yang terbaik di Indonesia dan bereputasi di Kawasan Asia,” ucapnya

Sementara itu, Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon., S.Pd. M.Si dalam orasi ilmiah yang disampaikannya dengan tema Resolusi Konflik Ambon tahun 1999 – 2022 sebagai Pelajaran yang Berharga dalam Menjaga Perdamaian di Indonesia.

Menurut Pria Kelahiran Ternate Maluku Utara ini, Pertama, Konflik Ambon: Bukan Letupan Spontan, Melainkan Rekayasa Berlapis. Beliau menyoroti bagaimana konflik itu bukan sekadar tragedi sektarian, tetapi bagian dari dinamika geopolitik dan sosial yang kompleks, yang justru melahirkan pelajaran penting bagi studi resolusi konflik di Indonesia.

Studi resolusi konflik, kata Prof. Abdul Haris, telah menjadi bidang akademik tersendiri pasca Perang Dingin. Perkembangannya di dunia dimulai sejak 1950-an dan 1960-an, saat ancaman nuklir dan konflik antar Negara adidaya mengguncang stabilitas global. Di Indonesia sendiri, perhatian serius terhadap bidang ini muncul pasca Reformasi 1998, ketika konflik vertikal dan horizontal merebak dari Aceh hingga Papua.

” Indonesia sebagai negara multi-etnis, agama, dan budaya adalah laboratorium hidup untuk studi perdamaian dan konflik,” jelasnya, yang juga pernah sebagai Dosen Fakultas KIP Unpatti ini.

Ambon, Kota multikultural dengan akar kekerabatan kuat, tiba-tiba terseret dalam konflik berdarah. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya pemicu konflik ini? Bagi Prof. Abdul Haris, jawabannya terletak pada faktor struktural, kultural, serta tindakan-tindakan politik yang mengakar.

Kedua, Membedah Strategi Penyelesaian Konflik: Dari Malino II hingga Diplomasi Diaspora. Orasi ini bukan hanya hasil pemikiran konseptual, melainkan buah riset panjang dan kolaboratif sejak tahun 2012 antara Universitas Pattimura dan Dewan Ketahanan Nasional. Tim riset mewawancarai para raja negeri, tokoh agama, akademisi, hingga aktor utama seperti Panglima Laskar Jihad, Zafar Umar Talib, yang punya pengalaman bertempur di Afghanistan melawan Rusia. Riset tak hanya berfokus di dalam negeri, ungkapnya.

Meskipun seringkali distigma sebagai pendukung Republik Maluku Selatan (RMS), wawancara membuktikan bahwa mereka justru bersimpati terhadap tragedi kemanusiaan di Ambon dan berharap pemerintah lebih adil dalam membangun Maluku.
Penyelesaian konflik Ambon sendiri dilakukan secara holistik: melibatkan pendekatan keamanan, dialog, hukum, dan rehabilitasi. Salah satu pilar kuatnya adalah peran intelijen. Namun, banyak pihak menilai bahwa pada 19 Januari 1999, TNI dan Polri gagal melakukan deteksi dini, sambungnya.

Ketiga, Pela Gandong dan Generasi Baru Maluku: Jembatan Perdamaian Masa Depan. Upaya meredam konflik tak berhenti pada pendekatan keamanan. Pemerintah juga menggalang dialog antara kelompok yang berkonflik. Jenderal Wiranto menugaskan 19 perwira Maluku untuk “pulang kampung”, berdialog langsung dengan masyarakat.

Presiden BJ Habibie turut mengirimkan Menteri ke Ambon, meski ia gagal menghentikan konflik, namun sukses menyelenggarakan Pemilu 1999 secara damai.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun membuka pintu bagi akademisi dan ulama untuk menyuarakan pandangan tentang konflik Maluku. Dari hasil wawancara dengan anggota Laskar Jihad, terungkap bahwa mereka merasa terpanggil karena Pemerintah dianggap gagal melindungi umat Islam di Ambon, serta ingin menjaga NKRI dari ancaman separatisme RMS, jelasnya.

Namun, narasi ini dilengkapi dengan sudut pandang diaspora Maluku di Belanda. Mereka mempertanyakan mengapa Maluku yang kaya sumber daya alam justru tertinggal dalam pembangunan sumber daya manusia. Padahal, sejarah mencatat bahwa banyak tokoh penting Indonesia berasal dari Maluku, seperti Siotesi (Bapak Nuklir Indonesia) dan Laksamana Madya Yohane Lewena (Bapak Puskesmas Indonesia). Pendidikan dasar di Ambon dan Saparua di era kolonial merupakan salah satu yang terbaik, hingga melahirkan lulusan berkualitas ke Eropa.

Salah satu warisan budaya penting dari Ambon yang menjadi simbol perdamaian adalah Pela Gandong. Ikatan persaudaraan antara negeri adat berbeda agama ini menolak praktik kawin silang dan justru mengokohkan kewajiban saling menjaga rumah ibadah masing-masing. Nilai-nilai inilah yang menjadi akar kuat perdamaian sejati.

Perjanjian Malino II yang ditandatangani 12 Februari 2002 menjadi tonggak penting. Pemerintah membuka ruang dialog antara komunitas Islam dan Kristen, melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Membangun kembali rasa percaya antar-kelompok bukan pekerjaan mudah, tapi itu adalah satu-satunya jalan menuju damai yang abadi, harapnya.

Turut hadir Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr Bahar Buasan., ST., M.S.M., M.Sc, Rektor Universitas YARSI Prof. dr. H. Fasli Jalal Ph.D, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Dr. Puadi., S.Pd., MM, Peneliti Ahli Utama Badan Riset Dan Inovasi Nasional Prof. Dr. Dwi Purwoko., M. Si, , Rektor IAI Al-Zaytun Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C, Mantan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof Bintang Saragih, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, Humas Setjen Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Ph.D, FHEA, Ketum PP IPHI Jakarta Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si, Wamenaker RI Immanuel Ebenezer Gerungan, Direktur Program The Habibie Center Julia Novrita., Ph.D dan beberapa tamu lainnya. (SM)