SABUROmedia, Jakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah terus diperlihatkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Selasa (09/06/2026), Gubernur Hendrik kembali membawa sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Maluku.
Pertemuan tersebut dinilai penting karena Maluku saat ini tengah didorong menjadi salah satu daerah penyangga program swasembada pangan nasional sekaligus pengembangan komoditas perkebunan unggulan seperti pala, cengkeh, kelapa, kakao, dan sagu.
Gubernur Hendrik diketahui selama ini aktif membangun komunikasi dengan jajaran Kementerian Pertanian guna memastikan berbagai program pusat dapat menjangkau petani dan kelompok tani di Maluku. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku juga telah memperoleh dukungan program cetak sawah, optimasi lahan, penguatan irigasi, bantuan alat mesin pertanian, hingga program hilirisasi perkebunan.
Bersadarkan Permentan 02/kpts/RC.040/M/01/2025, terdapat 4 Kabupaten Kawasan Pengembangan Ubi kayu dengan total luasan lahan 155.026 ha yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.
Potensi terbesar di Kabupaten Buru Selatan yakni 143.440 ha (92,5%) dari total kawasan pengembangan di Maluku.
Menteri Pertanian menyampaikan apresiasi atas usulan hilirisasi ubi kayu di Maluku menjadi bio etanol karena sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian menyarankan agar Kabupaten Buru Selatan menyiapkan kawasan inti untuk di kerjasamakan dengan dengan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara 1.
Pada kesempatan tersebut atas usulan Gubernur Maluku mendukung hilirisasi ubi kayu pada lahan sesuai CPCL 2.500 ha dengan kebutuhan antara lain stek ubi kayu, pupuk NPK, organik dan dolomit serta alat mesin pertanian yakni hand traktor 100 unit dan traktor roda empat 10 unit. Atas usulan tersebut disetujui antara lain 50 unit hand traktor dan traktor roda empat 5 unit.
Hendrik mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan komoditas unggulan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
“ Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa memiliki potensi ekonomi yang besar,” Ungkap Gubernur Maluku
Menurutnya, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Pemprov Maluku ingin mendorong masyarakat tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh keuntungan lebih besar melalui proses pengolahan.

Meski demikian, Hendrik mengakui pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai Provinsi Kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau, persoalan konektivitas, permodalan, sarana-prasarana pertanian, hingga regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Ia menyebut sejumlah kawasan seperti Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar memiliki potensi lahan pertanian yang besar untuk dikembangkan.
“Namun tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Untuk memperkuat ekosistem hilirisasi, Pemprov Maluku juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, sektor swasta, dan investor. Hilirisasi pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku. (SM)