SABUROmedia, SBB — Menyikapi aksi memalukan yang menurunkan citra Pemda SBB dimata publik , dimana  12 Pekerja harian lepas   dari Dinas Lingkungan Hidup Pemda SBB dengan nekad menggelontorkan ratusan kilogram sampah  yang berbau busuk dan menyengat, pada lapangan Upacara Pemda SBB, disaat akan digelarnya apel awal Minggu yang diikuti oleh sebagian besar  ASN di Kabupaten SBB, pada Senin,  (20/11/2023) mendapatkan kritikan pedas dari Anggota DPRD SBB, Yanto Samanery.

Samanery yang dihubungi media ini pada, Rabu, (22/11/2023) menyesalkan peristiwa tersebut, karena insiden ini terjadi karena kelalaian dari OPD teknis.

” Pembayaran gaji honorer maupun upah  pekerja harian lepas itukan sudah dialokasikan anggarannya, tinggal bagaimana secara operasional teknis, Dinas terkait bisa menindaklanjutinya, ” tegasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini juga mengungkapkan kekagetannya, atas kembali mencuatnya  masalah pembayaran honor maupun upah di Kabupaten SBB ini, Pasalnya dirinya mengira masalah pembayaran honor maupun upah di Kabupaten ini sudah selesai, tetapi ternyata masih ada honorer maupun pekerja harian lepas yang hak – haknya belum terbayarkan.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini,  Kabupaten SBB pada periode dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati, Brigjen Andi Chandra As’ Aduddin., SE., MH,   seolah berubah menjadi gudangnya persoalan pembayaran honorer dan upah pekerja harian lepas yang berujung pada aksi demonstrasi dan perdebatan sengit.

Tercatat kejadian – kejadian yang terjadi itu adalah : Demo tuntutan Pembayaran Honorer  Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Piru, Demo Satpol PP SBB atas Pembayaran honornya yang berujung pada perdebatan sengit  antara salah satu anggota Satpol PP dengan Penjabat Bupati SBB,  dimana aksi tersebut langsung menarik perhatian  sampai menjadi perbincangan hangat oleh berbagai kalangan baik Akademisi, Politisi dan Birokrasi di Rumah – Rumah Kopi sampai ke  Kota Ambon, maupun aksi menumpahkan sampah dari Cleaning Service RSU Piru di halaman RSUD bahkan hingga kedepan ruang ICU.

Karena rentetan persoalan – persoalan ini maka, Ketua DPD PAN SBB  tersebut meminta jika memang kelalaian tersebut ada pada Dinas terkait, maka sebaiknya dievaluasi secepatnya, sehingga tidak membuat kegaduhan di Daerah.

Terkait Para Pekerja Harian Lepas dari Dinas Lingkungan Hidup SBB, Samanery mengungkapkan rasa keprihatinannya, petugas kebersihan yang kerjanya setiap hari mengangkat sampah itu bukanlah pekerjaan yang menjanjikan.

” Ini pekerjaan yang tidak prestisius,  ini suatu pekerjaan yang banyak orang juga tidak ingin kerjakan,  tetapi dorang kemudian dengan dasar untuk menafkahi keluarganya,   sehingga kemudian  Mereka juga terpaksa kerja disitu. Karena itu,  Pemerintah Kabupaten sudah selayaknya memperhatikan hak – hak Mereka, ” pintanya ( SM-NKSBB).