SABUROmedia, Ambon — Menjelang perhelatan Pemilihan Legislatif di Tahun 2024 menjadi tantangan terbesar bagi para Anggota Legislatif SBB (Aleg) yang akan bertarung di ajang tersebut, hal ini diungkapkan Ketua Walang Aspirasi Maluku, Kristian Sea di Cafe Mapacora, Waimeteng Darat, Kota Piru pada Selasa, (28/8/2023).

Kristian Sea mengungkapkan bahwa, publik di Kabupaten SBB telah menilai kinerja para Anggota Legislatif di Gunung Malintang selama Periode 2019-2024, dan akan melakukan penilaian lagi dalam bentuk surat suara yang akan dimasukan kedalam kotak suara untuk periode 2024- 2029.

“Sebaiknya jangan sampai ada terbangun pola pikir dari Masyarakat terhadap para Aleg itu bahwa, masa tersebut adalah masa panen suara bagi Mereka tetapi semestinya masa tersebut adalah menanam kepercayaan untuk masa depan SBB yang lebih baik ke depan,” ungkap Sea.

Menurut Sea karena realita ini, maka Masyarakat harus mengetahui betul rekam jejak para figur Calon Legislatif yang akan bertarung di Pileg 2024- 2029, karena nantinya Mereka akan dipercayakan duduk di gunung Malintang ini, dapat mampu menjaga amanat dan mengakomodir kepentingan Masyarakat yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya ada di Dapil SBB.

Ketua Walang Aspirasi Maluku ini juga menyoroti, ketidakmampuan para Anggota Legislatif SBB yang selama ini tidak mampu menjawab keluh kesah Masyarakat terhadap dinamika yang terjadi di Kabupaten SBB, yakni kesejahteraan Masyarakat dan Pengesahan Perda Adat, pasalnya ketidakmampuan DPRD SBB tersebut telah menjadi perbincangan dan bola liar yang berkembang di Grup WA maupun FB SBB.

Menurut Pria yang pernah berkecimpung di KNPI tersebut, harapan terbesar Masyarakat SBB adalah figur – figur yang terpilih di Legislatif 2024 adalah yang bisa mengakomodir pengesahan Perda adat dan persiapan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, karena kalau persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi bom waktu dikemudian hari sehingga kepercayaan Masyarakat kepada wakil- wakilnya semakin menipis.

Sea mengungkapkan rasa prihatinnya melihat kinerja DPRD SBB dimana gagal memperjuangkan kesejahteraan Masyarakat di Saka Mese Nusa, sehingga ribuan Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten SBB terpaksa berpindah domisili ke Weda dan Kawasi dan beberapa tempat di Papua demi mencari sesuap nasi untuk menghidupkan keluarganya.

” ini menunjukkan bahwa Mereka tidak bisa bertahan hidup di Kabupaten SBB, sehingga harus meninggalkan kampung halaman isteri dan anak demi mencari sesuap nasi” protesnya.

Yang menjadi pertanyaan besar bagi Kami selaku Masyarakat adalah, dimana tanggung jawab DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk berpikir dan mencari solusi agar jangan sampai Masyarakatnya keluar daerah untuk mencari penghidupan yang layak.

“DPRD SBB dan Pemerintah Daerah seharusnya malu dengan realita ini” kritik Sea
Karena itu Sea menilai, DPRD SBB periode 2019-2024 telah gagal total dalam menjalankan amanatnya membawa aspirasi Rakyat.

Dari informasi yang dihimpun media ini, ada terdapat sejumlah kinerja buruk yang berpotensi merusak wajah DPRD SBB, diantaranya salah satu anggota DPRD SBB melakukan pelecehan verbal kepada seorang perempuan, Ketua DPRD SBB sempat menjalani pemeriksaan atas beberapa masalah hukum dan juga ketika daerah ini terlilit utang daerah yang mencapai puluhan milyar rupiah bahkan membuat kehidupan Masyarakat di Kabupaten hidup dalam kesusahan.

Anggota DPRD SBB tidak mempedulikan dan tidak bisa melakukan fungsi kontrolnya kepada Pemda, bahkan Mereka malah memilih bungkam entah demi kepentingan menyelamatkan Pikirnya ataupun kepentingannya di Tahun 2024, sehingga menjadi pertanyaan dimana sebenarnya keberpihakan anggota DPRD ini kepada Masyarakat SBB. (SM-NK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *