SABUROmedia, Piru SBB — Berdasarkan temuan lembaga Pemantau Pemilu Visi Nusantara (LS VINUS) Provinsi Maluku dan LPP BKPRMI Maluku, dalam proses pemantauan tahapan pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024 di kabupaten Seram Bagian Barat, terindikasi adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kab. SBB, Rahman Nurlette.

 

Pelanggaran tersebut, berkaitan dengan proses pendaftaran yang bersangkutan sebagai Caleg Pemilu 2024 dari salah satu Partai Politik, padahal yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota aktif bahkan menjabat Ketua Bawaslu Kab. SBB.

 

Hal ini disampaikan Lutfi Wael, Kordinator Lembaga Pemantau Pemilu Visi Nusantara (LS VINUS) Provinsi Maluku melalui rilisnya ke Media SM.

 

“ Tindakan dan  Perbuatan yang bersangkutan jelas melanggar UU Pemilu, dan menjatuhkan kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu, di mana sebagai Penyelenggara Pemilu di larang terlibat aktif di Partai Politik, “ tegas Lutfi, yang juga mantan Ketua DPD IMM Maluku ini.

 

“ Apalagi Proses pendaftaran yang bersangkutan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. SBB dari Partai PAN masih dalam status Ketua Bawaslu, tindakan tersebut telah mencoreng Institusi Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu, Tentu yang bersangkutan sebagai Pimpinan Lembaga Pengawas Pemilu telah mencoreng Institusi penyelengara Pemilu, bukan hanya di Kab. SBB tapi secara nasional, hal ini terkait kepercayaan public terhadap netralitas lembaga penyelenggara Pemilu kedepan, “ kesal Sekum DPW BKPRMI Maluku ini.

 

Hal yang sama disampaikan Habil Kadir., S.Sos, Direktur Lembaga Pemantau Pemilu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPP BKPRMI) Maluku, dimana menurutnya hal ini jelas – jelas telah melanggar sumpah dan janji sebagai penyelenggara Pemilu, sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 117 huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “ Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa, serta Pengawas TPS adalah: (i) mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon, “ ujar alumni Universitas Darussalam Ambon ini.

 

Olehnya itu, LS Vinus – LPP BKPRMI Maluku, mendesak Bawaslu Provinsi Maluku dan DKPP RI untuk segera menindaklanjuti hasil temuan dugaan pelanggaran ini, dengan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan, dan dibatalkan proses Bacaleg yang sementara berlangsung sebagai efek jera bagi penyelenggara Pemilu lainnya kedepan, karena Perbuatan yang bersangkutan justru telah memalukan dan merusak kredibilitas aparat penyelenggara Pemilu di Publik. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *