SABUROmedia, Ambon — Ketua DPW IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Provinsi Maluku HUSIN MAMANG sangat menyayangkan perihal pemberitaan media beberapa hari ini,  yang mana menyangkut pencatutan nama Istri Gubernur Maluku, dalam kapasitas INA LATU dalam hal ini Ibu Widya Murad Ismail oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon, lewat pengakuan seorang Kepala Parkir Kota Ambon di Dinas Perhubungan yang bernama Petrus Ngeljeratan.

Hal ini disampaikannya melalui Pers Rilis yang diterima SM pada Selasa (23/01/23) ini, dimana menurutnya hal ini adalah kali kedua setelah beberapa bulan kemarin  masyarakat Maluku dihebohkan dengan pencatutan nama Gubernur dalam dugaan kasus suap menyuap oleh beberapa oknum terkait pembangunan lapak di Pasar Mardika Ambon, tambah Putra JAZIRAH LEIHITU ini.

Dan kedua kasus pencatutan nama pejabat dan keluarga pejabat tersebut berhubungan erat dengan orang yang sama yakni saudara Alam Valeo alias All…

Ada apa dengan semua ini……………….. ???

Menurutnya, jangan coba-coba ada pengusaha maupun pegawai Pemerintah siapapun dia mencatut nama keluarga pejabat apalagi membawa Nama Gubenur dan Istrinya demi memuluskan ambisinya untuk mendapatkan proyek tertentu.

Dikarenakan sampai hari ini info yang beredar mengabarkan ” ada oknum pengusaha menjanji- janjikan jabatan kepada beberapa oknum pegawai di ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Ambon demi memuluskan ambisinya “, ucapnya, yang juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sirimau ini.

Untuk itu DPW IKAPPI Provinsi Maluku dengan serius akan mengawal  persoalan ini.

Sebab menurut KETWIL IKAPPI Husin Mamang ini adalah ujian tahun   yang berat buat Kepala Daerah Maluku, mengingat ini adalah tahun tahun politik, sehingga kinerja gubernur Maluku tak pantas tercoreng hanya dengan persoalan ambisi Pengusaha yang mencatut   nama ibu Widya Murad Ismail

Tambahnya lagi jika memang benar pengelolaan parkir yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Ambon bersama pihak pengelola   dalam hal ini saudara Alham valeo alias All cacat prosedur dan menimbulkan dugaan praktek KKN maka sebaiknya pihak Bareskrim Polda Maluku maupun Pihak Kejaksaan segera mengusut tuntas tanpa harus melibatkan Istri Gubernur Maluku.

Jangan hanya diamkan dikarenakan berita tersebut sudah terlanjur di konsumsi dan menjadi polemik di masyarakat.

Dan apabila polemik ini masih saja terus berlarut-larut maka DPW IKAPPI Provinsi Maluku tidak segan-segan akan mengambil langkah   hukum baik di tingkat daerah bila perlu sampai ke pusat, ancamnya (SM)