Oleh :

M. Saleh Wattiheluw

SABUROmedia — Pulihkan Kesehatan, Bangkitkan Ekonomi, Wujudkan Keadikan Sosial. Satu tema yang diusung oleh Majelis  Nasional KAHMI dalam diskusi virtual tanggal 12 September  2021, memperingati Milad KAHMI KE-55,  dilanjutkan Rapimnas Kahmi.

Tema dengan formulasi redaksi yang menggambarkan harapan yang sangat imposible karena kurang dan atau belum menyentuh problem kekinian masyarakat dan bangsa. Mestinya Kahmi harus keluar dengan tema-tema yang subtansial objekjektif dan operasional untuk menjawab problem bangsa sekarang ini.

Efek dari diskusi virtual dengan  tema dimaksud  melahirkan sejumlah  rekomendasi yang beredar di Whatsapp Kahmi Group Wilayah Maluku maupun yang dimuat dimedsos detik.com maupun saburomedia.com edisi 12 September 2021, khusus rekomendasi exkternal 8 point semuanya hanya bersipat  mendesak  Pemerintah nampaknya tidak punya arti karena hanya bersipat mendesak dan terkesan sangat miskin subtansi masalah,  juga tidak menjawab tema yang di usung.

Apakah  karena covid-19 ? lalu KAHMI ingin bicara pemulihan kesehatan ? padahal pulihkan kesehatan sudah ada protap dari Pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Negara telah menyediakan anggaran yang sangat besar untuk  pemulihan kesehatan dimasa pandemi covid 19. Mestinya KAHMI harus gunakan fungsi sosial control untuk melihat  apakah penggunaan anggaran covid  sudah tepat sasaran.

Bagaimana memulihkan ekonomi sementara beban utang semakin meningkat, disatu sisi diikuti dengan tingkat  kemiskinan nasional  relatif sangat lumayan penduduk  miskin secara Nasional tercatat  27, 54 juta jiwa,  dengan tingat kemiskinan Indonesia di bulan Maret 2021 sebesar 10,14% ( BPS ) bagaimana mau mewujudkan keadilan sosial sementara istrumen-insrumen politik dan ekonomi belum memberikan ruang untuk mencipatakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Majelis Nasional  KAHMI harus tampil secara indefenden untuk mengkritisi serta  menjawab problem  bangsa, mampu memberikan pikiran-pikiran kritis dan konsepsianal secara terbuka  terhadap  instrumen Politik misalnya  soal Parlemen  Treshold Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan berlangsung ditahun 2024.

Kajian-kajian bagaimana dampak perlakuan PT 4% untuk pemilu legislatif dan perlakuan 20% untuk pemilu Presiden sudah harus dikedepankan dengan melihat pengalaman 10 tahun lalu,  inilah persoalan bangsa. Pada titik ini ruang keadilan sudah tertutup artinya sangat kontradiksi dengan prinsip  demokrasi dimana ruang demokrasi dibatas dengan instruemn sendiri ketidakadilan dalam sistem politik  atau dengan perkataan lain demokrasi telah terpasung.

Problem lain yang perlu dilihat adalah  pembangunan apa dampak jangka panjang kalau satu negara terus membangun dengan pinjaman, memang dalam berbagai pendekatan teori  tidak dilarang utang piutang akan tetapi harus dipikirkan apa outcame serta dampak sosial  ekonomi  jangka panjang jika satu proyek investasi pembangunan dibiayai  dengan pola pinjaman.

Kita tidak mungkin mewujudkan keadilan sosial manakala instrumen kebijakan-kebijakan Negara/ Pemerintah kurang berpihak kepada daerah. Contoh kasus DAU dihitung berdasarkan luas wilayah darat, bagaimana dengan Prov Maluku dan beberepa daerah Kaukus Provinsi Kepulauan lainnya yang memang secara absolut berciri kepulauan dimana  luas wilayah darat hanya  9,2%,  disisi lain  pengelolaan wilayah laut dibatasi hanya 12 mil, menjadi masalah sendiri karena Maluku adalah gugusan Kepulauan.

KAHMI sebagai satu organisasi profesi berskala nasional  yang didalamnya terhimpunan kaum cerdik pandai dengan berbgai profesi dan jabatan  harus hadir untuk menjawabnya problem yang disebutkan diatas,   tidak mesti berpikiran instan dengan mengedepankan tema formalistik semata,  idealnya KAHMI harus  mengedapan tajuk yang mampu memberikan infak pemikiran konstruktif kepada Pemerintah untuk membuka kran politik, ekonomi serta kebijakan Nasional lain yang masih dianggap mendistorsi proses menuju dan atau mendorong penciptaan keadilan sosial.

Harapan kedepan MN Kahmi dibawah Bang Riza Patria lebih responsif terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

*** Penulis adalah Pemerhati Pembangunan dan Alumni HMI