Oleh :

Ahmad Djen Wasolo

 

SABUROmedia — Sejak runtuhnya orde baru, Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang begitu signifikan, hal ini ditandai dengan berbagai aspek yang sebelum terkunci rapat serta menjadi kegelisahan masayarakat Indonesia pada umumnya, sebut saja kebebasan berekspresi misalnya, orang-orang dilarang untuk menyampaikan pendapatnya didepan umum, bahkan jika itu terjadi maka ada berbagai sanksi yang menanti. Bersamaan dengan itu, wajah proses pemilu juga dipengaruhi. Sehingga mempengaruhi psikologi politik Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan bahwa wujud ketakutan serta ketidak percayaan public terhadap proses pemilu itu sendiri juga ikut dipengaruhi. Bukan itu saja, ketidakpercayaan masyarakat ini, dibangun serta dibentuk oleh wajah perpolitikkan yang tidak sehat, masyarakat dengan sendiri selalu menyaksikan melalui TV, media sosial, bahwa pemerintahan kita selalu melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan asas demokrasi.

Benih-benih inilah yang kemudian selalu dijadikan sebagai asas ketidak ikut sertaan masyarakat dalam kanca mewujudkan demokrasi. Padahal, aspek demokrasi adalah masyarakat itu sendiri, ini seperti manusia yang sudah tidak percaya akan pakian yang ia pakai, dan menjadi pilihan adalah ia harus telanjang.

Dalam system kepemiluan kita hanya ada dua aspek pokok yang menjadi dasar pendemokrasian kita, yakni antara dipilih dan memilih. Dari kedua aspek inilah kemudian seharusnya menjadi perhatian lebih,  guna mewujudkan Negara yang demokrasi. Saya yakin bawaslu yang mempunyai fungsi pengawasan harusnya lebih mengoptimalkan dirinya, agar terwujudnya masyarakat peduli terhadap pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Secara konstitusional, Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara kelembagaan, Bawaslu telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU. Kedudukan Bawaslu menjadi sejajar dengan KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga merubah Panwaslu propinsi menjadi Bawaslu Propinsi, secara otomatis kelembagaan Panwaslu Provinsi yang dulunya adalah lembaga pengawasan yang bersifat adhoc, sekarang menjadi lembaga yang bersifat permanen. Berikutnya secara kelembagaan Bawaslu juga diberikan wewenang untuk membentuk Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Desa/Kelurahan kemudian disempurnakan melalui undang undang No 7 tahun 2017. Secara otomatis menjadikan Bawaslu Kabupaten permanen.

Memang mewujudkan demokrasi atau membentuk masyarakat yang partisipatif dalam pemilu, itu membutuhkan dorongan serta kerja keras dari berbagai elemen. Sebab Upaya peningkatan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini.

DEMOKRASI dan OLIGARKI.

Bagi saya mewujudkan demokrasi, sebenarnya harus dimulai dari bawah maksudnya ada hal yang paling esensial yang sebenarnya perlu sama-sama kita lihat adalah bukan pada masalah proses pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu itu saja, tetapi jauh dari situ, hal esensial yang perlu kita lihat bersama adalah masalah oligarki. Kenapa harus oligarki ?, coba kita amati bersama, ruang lingkup pendemokrasian kita tidak akan pernah bisa terwujud jika oligarki ini masih eksis dalam dunia perpolitikan kita, dan hal itu susah untuk bagaimana dilepas pisahkan dengan system perpolitikan kita. Sebab, sudah sejak awal kita telah membuka krang oligarki itu untuk bagaimana terlibat dalam dunia perpolitikan. Bayangkan saja, untuk mendirikan partai politik membutuhkan biaya yang terbilang tidak sedikit. Bersamaan dengan itu, yang memiliki kriteria ini hanyalah elit. Coba kita lihat sama-sama semua pemimpin partai politik, semua mempunyai latar belakang begitu luar biasa.

Kita harus berkomitmen melawan oligarki hingga tuntas oligarki akan menyebabkan nilai-nilai seperti persamaan, partisipasi politik, keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan terutama kedaulatan rakyat akan tenggelam. Situasi ini biasanya akan berlanjut pada upaya menafikan civil society dan terbelinya institusi-institusi demokrasi. Selain itu oligarki yang di tunjukkan untuk kepentingan yang elitis dan eksklusif akan menyebabkan demokrasi berjalan setengah hati, yakni dari procedural saja, sementara dari sisi subtansi mati. Akibatnya kedaulatan rakyat akan menjadi samar dan hanya tampak pada momen konsestasi electoral, Demokrasi yang terbajak oleh oligarki akan menyebabkan segenap kebijakan semata diarahkan pada pemenuhan kepentingan eksklisif para elite, pengusaha, dan para rekannya. Tidak mengherankan bila kemudian di negara-negara yang demokrasinya setengah matang, kesejahteraan rakyatnya tersendat. Tertelan oleh kartel politik ( Kartz dan Meir 1995 ) yang menyebabkan tumpahan kemakmuran tidak kunjung melimpah.

APAKAH KPP SEBAGAI SOLUSI  ?

Pengalaman empiris beberapa periode pemilu di Indonesia yang melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara/tetap dan juga memonitoring situasi/proses pemilu.

Hal ini ‘pesta’ demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis (meluasnya partisipasi masyarakat). Untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan yang diwujudkan oleh Bawaslumelalui terbentuknya Agen Pengawasan (agency) yang aktornya adalah pemilih pemula. Keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring pemilu merupakan manifestasi dari keterlibatan aktif warganegara, hal ini diungkapkan juga oleh ahli masyarakat sipil Larry Diamond:

“Kelompok-kelompok yang berusaha (secara non partisipan) memperbaiki sistem politik dan menjadikan demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan mobilisasi pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya)”.

Lalu  bagaimana dengan Kader Pengawas Pemilu (Selanjutnya disebut sebagai KPP) ?, apakah kehadirannya telah menunjukkan hal yang signifikan dalam kanca perpolotikan kita ?. memang untuk menghadirkan satu wujud demokrasi yang kita iming-iming bersama, membutuhkan berbagai upaya, salah satunya dengan KPP ini. Melalui KPP harusnya dapat menjadi satu tangga dalam mewujudkan pemilu bersih, jujur, dan adil. Dan untuk menuju pada kriteria demokrasi itu, kita membutuhkan berbagai hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, aspek-aspek itu diantara ;

  1. Masyarakat yang sadar atas akan dirinya sendiri, jika masyarakat panda umumnya punya kesadaran atas tindakan demokrasinya pasti akan melahirkan satu wujud yang pada dasarnya akan dijunjung dan dihargai, karena wujud yang sadar adalah cerminan diri sendiri dan sepenuhnya akan menjadi pupuk kepercayaan public terhadap politik yang sudah mengalami dedagrasi yang begitu signifikan. Masyarakat yang sadar adalah kebutuhan demokrasi.
  2. Menciptakan individu yang berintegritas, dalam hal ini kader pengawas pemilu harus mampu memberikan berbagai pengetahuan politik yang baik terhadap berbagai elemen masyarakat, terkhususnya kepada pemilih pemula karena pemilih pemula inilah yang mempunyai sifat rapuh terhadap pemilu rentang Tinggi dan akan menjadi virus keberlanjutan terhadap politik Indonesia. Jika ada wujud integritas disetiap kepala pemilih maka akan melahirkan pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Dari kedua poin diatas dan berbagai permasalah yang terjadi kita diharuskan punya satu perkumpulan yang memang sadar akan pemilu dan demokrasi. Dari perkumpalan-perkumpulan inilah dapat dengan mudah dapat mempengaruhi berbagai elemen masyarakat karena mempunyai kedudukan lansung ditengah-tengah masyarakat. Dan perkumpulan ini mempunyai sifat yang permanen dengan jenjang keberlanjutan.

 

*** Penulis adalah Direktur KAMAR Pemilu dan Demokrasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *