Oleh ;

Rusdi Abidin

 

SABUROmedia — Penerapan PPKM darurat pandemik Covid seolah menjadi pemicu retaknya hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Lontaran kritik yang dikemukakan sejumlah kader PDIP termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Pemerintah – Presiden Joko Widodo menjadi indikasi serius keretakan itu. Dibalik kritik PDIP terhendus sejumlah isu dilatari oleh sikap keberpihakan politik Presiden. Pertama, mempercayakan penanganan PPKM darurat kepada 2 kader Partai Golkar, yaitu Menko Marinves LBP untuk Jawa Bali dan Menko Ekonomi AH untuk luar Jawa Bali. Kedua, publikasi popularitas Puan Maharani di daerah-daerah sebagai kader PDIP dan sebagai Ketua DPR “perempuan pertama” tidak sesuai harapan. Ketiga, kecenderungan pemaknaan atas sikap politik Presiden yang seolah memberikan sinyal dukungan kepada Gubernur Jateng Ginanjar Pranowo sebagai bakal Capres ketimbang Puan Maharani.

Loyalis kekuasaan tidak puas dengan sikap PDIP dan mempertanyakan sikap berlawanan terhadap Pemerintah. Bahkan menyarankan sebaiknya PDIP menarik kadernya dari kursi menteri. Tetapi kader PDIP tidak ambil pusing. Mungkin bagi PDIP kritik terhadap kekuasaan yang diusungnya sudah hal biasa dan bukan hal baru. Di periode pertama Presiden Joko Widodo sikap itu sudah ditunjukan. Selain berpengalaman sebagai kritikus parlemen, ketika 10 tahun tidak menjadi Partai koalisi pemerintah SBY. Tetapi para loyalis kekuasaan beranggapan, sikap berseberangan justru merugikan PDIP. Sebab mereka berkeyakinan dalam Pemilu 2024 Presiden Joko Widodo bisa menjadi kingmaker menentukan arah siapa yang terpilih menjadi Presiden penggantinya karena memiliki relawan dan massa simpatisan yang besar.

Koalisi dan Kultus Individu

Sekalipun PDIP sebagai pengusung utama Joko Widodo, namun peran dan kue politik pemerintahannya tidak dominan. Tidak lain karena masih ada P. Golkar, P. Nasdem, PKB dan PPP selain Partai pendukung yang kemudian terbentuk sebagai Partai koalisi Pemerintah. Termasuk Partai-Partai yang tidak lolos ambatas suara parlemen. Bahkan terpilihnya Joko Widodo untuk yang kedua kalinya 2019-2024, tidak nampak lagi ada Partai di luar pemerintah, walau sebenarnya masih ada P. Demokrat dan PKS. Tetapi peran politik parlemen tidak menampakan kehendak demokratik.

Karena hanya ada koalisi, maka tak heran ketika berbeda sikap politik maka dianggap tidak baik, lawan, musuh dan seterusnya. Tetapi sikap koalisi itu juga cenderung mencirikan sikap yang unik seperti kumpulan fans club hingga menyerupai kultus individu. Ciri yang seharusnya ada dan lazim ditunjukan oleh massa pendukung kekuasaan, bukan Partai Politik.

Dalam konteks itu maka sebagai Partai besar wajar jika PDIP relatif memilih sikap berbeda (sikap kritik terhadap kekuasaan Pemerintah) dari Partai koalisi pendukung lainnya. PDIP tidak ingin tersubordinat baik dalam koalisi maupun figuritas Joko Widodo yang bukan tokoh sentralis Partai. PDIP juga tidak ingin popularitas Partainya anjlok katakanlah akibat kekeliruan mengambil kebjikan politik oleh kekuasaan.

Apalagi dalam klaster kabinet kader PDIP tidak menempati sejumlah pos ekonomi, politik dan bahkan terlihat peran sebagai satpam dalam penanganan kebijakan kedaruratan kesehatan akibat pandemik Covid. Lebih dari itu PDIP mengalami nasib sial lantaran kadernya tersandung kasus korupsi agenda pemilu dan bantuan sosial dampak Covid sehingga menjadi bulan-bulanan kampanye opini negatif publik.

Sebagai Partai reformasi yang memiliki akar politik luas dan kuat PDIP tidak ingin kecolongan sebagaimana diderita oleh Ketumnya di massa lalu, ketika dipecundangi sesama kelompok reformasi di tahun 1999 dan 2004, kalah dalam persaingan Presiden akibat digrogoti oleh opini negatif. Maupun kecolongan dalam opini yang dimobilisasi untuk tujuan menghancurkan popularitas Partai. Setidaknya dengan pengalaman itupula dan sejumlah pengalaman menyakitkan di masa orde baru yang menimpa Megawati, sangat mungkin menjadikan PDIP sebagai Partai yang menempatkan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri sebagai ikonik dan figur sentralistik yang tidak tak tergantikan. Dan tidak mungkin menukar atau mensetarakan ketokohan ketua umumnya dengan figur presiden yang tidak memiliki legacy politik bangsa yang panjang.

Jika melihat relevansi kenangan pahit historis politik bercampur pengalaman pribadi Megawati sebagai pelaku tiga rezim kekuasaan (orla, orba dan orde reformasi/ ormas) maka tentu ia sangat dihormati oleh basis loyalis dan pengurus Partai. Bahkan potensial dikultuskan sebagai figur tunggal politik nasionalis di abad ini selain ayahnya. Keadaan yang tak mungkin disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Walau terus coba dikelola menjadi figur sentral politik nasional junto dikultuskan dengan bersandar semata pada capaian dalam jabatan presiden. Tetap saja rasanya beda, terkesan dimanipulir atau dipaksakan.

Secara gamblang kritik terhadap Joko Widodo juga sudah bergulir sejak awal karirnya sebagai Presiden RI. Kritik itu dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati dalam bentuk sapaan petugas Partai kepada Joko Widodo. Sapaan yang mendapatkan reaksi tanggapan keras dari publik, karena dianggap melenyapkan kewibawaan kepala negara. Tetapi kemudian reaksi mereda dan lenyap. Pada bagian lain sapaan ketum PDIP kepada Presiden Joko Widodo dapat dimaknai beragam. Salah satu diantaranya bisa berkaitan figur sentral PDIP tetap melekat pada Megawati. Atau cara yang dipilih untuk tidak menciptakan dua matahari dalam alam PDIP.

Hal terbaru yang seolah mencerminkan bentuk kritik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu berkenan dengan keinginannya mempopulerkan sapaan “bung” seperti di era Presiden Sukarno, yang juga kerap dipanggil “Bung Karno”. Dan sapaan bung ingin disematkan ke Presiden Joko Widodo. Tetapi Megawati Soekarnoputri seolah balik bertanya. Seperti diulas dalam Tempo.co, 13 Agustus 2021. Pak Jokowi lucu enggak kalau saya panggil Bung Jokowi? Tapi kayaknya enggak juga loh,” kata Mega dalam webinar Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa yang disiarkan secara virtual.

Sejatinya secara historis sapaan bung final disematkan kepada tokoh nasional. Sapaan yang otomatis melekat dan familier diucapkan. Panggilan yang setara dengan sapaan saudara yang mengandung spirit nasionalis – spirit revolusi. Saudara sebangsa, saudara setanah air. Namun jika merujuk pada penyampaian ibu Megawati Soekarnoputri “Pak Jokowi lucu enggak kalau saya panggil Bung Jokowi? Tapi kayaknya enggak juga loh,” mengisyarat makna lain. Mungkin bagi yang mendengar rasanya tidak pas.

Usungan Banyak Partai

Diakui atau tidak Joko Widodo adalah Presiden RI yang diusung oleh banyak Partai dalam sistem multiPartai ekstrim terkuat dari presiden sebelumnya. Mulai dari Partai-Partai besar dan menengah hingga Partai-Partai gurem yang gagal lolos ambang batas suara parlemen. Partai Gerinda, PAN yang menjadi rival Pilpres pun ikut masuk dalam koalisi Partai pemerintah. Tersisa P. Demokrat dan PKS. Koalisi banyak Partai, mengingatkan pada perpolitikan orde baru yang ditopang oleh 2 Partai dan 1 organisasi politik kekuasaan Golkar. Demikian di era Joko Widodo terpilih kedua kalinya sebagai Presiden, hanya ada 2 parpol yaitu, Partai Pemerintah dan Partai eks pemerintah (P. Demokrat dan PKS) dan 1 organisasi aliansi modal / investasi pendukung kekuasaan.

Desain dengan usung banyak Partai, tentu tidak memberikan hak keistimewaan pada salah satu Partai termasuk PDIP sebagai Partai asal Presiden Joko Widodo. Sebab tidak adanya Partai pemenang Pileg mayoritas. Dibutuhkan gabungan suara beberapa Partai sebagai tiket maju sebagai Capres.

Sejak didesain menjadi Bakal Calon Presiden pada periode pertama yang diawali dengan masuk dalam bursa persaingan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan meninggalkan jabatannya sebagai Walikota Solo, justru diusung pertama kali oleh P. Gerindra. Bahkan menjadi inisiator dan motor penggerak. Barulah kemudian diikuti oleh PDIP. Artinya diketahui sebelumnya bahwa sekalipun nantinya PDIP menjadi salah satu Partai pemenang Pileg, selain P. Demokrat dan P. Golkar, Partai pimpinan Megawati itu tidak akan cukup kuat menjadi lokomotif kompromi bagi   lainnya dalam mengusung capresnya. Keadaan itu dilatari oleh konflik / perpecahan elit politik nasional yang massif sejak reformasi hingga pilpres langsung pertama kali 2004. Selain, dilema yang menyandera sejumlah Partai dan pelaku politik nasional yang memiliki akar kekuasaan orba tetapi tidak cukup memiliki kepercayaan politik internasional terutama dari kaum pasar uang – bankir internasional.

Desain berikut ketika maju sebagai capres baik periode pertama maupun kedua, pendiri P. Gerindra Prabowo diposisikan seolah sebagai satu-satunya capres rivalitas Joko Widodo. Dibuat sedemikian rupa sebagai calon yang memiliki visi dan agenda politik berbeda capres Joko Widodo. Padahal hanya satu agenda yakni menggolkan UU omnibuslaw. Cerita yang sama mirip Woodrow Wilson yang didesain menjadi capres dari Partai Demokrat AS oleh para bankir internasional untuk menggolkan UU Cadangan Nasional (Federal Reserve Bill) yang memiliki motif monopoli-penguasaan dan pengendalian lalu lintas uang yang gagal diperjuangkan oleh DPR AS dari Partai Republik.

Kembali pada lingkup capres diusung banyak Partai. Melihat fakta politik nasional yang multiPartai ekstrim dengan tingkat perpecahan elit serta potensi perpecahan sosial di satu sisi. Di sisi lain, perang dagang global dan persaingan kelompok modal – bankir internasional dalam persaingan penguasaan uang dan bisnis – matarantai perdagangan yang berkepentingan besar dengan indonesia maka sudah tentu lebih awal dikompromikan siapa pemimpin nasional yang bisa diterima banyak Partai. Diterima di kalangan modal – bankir internasional dan secara personal tidak memiliki akar politik nasional yang kuat. Dan mungkin juga dicari memiliki protipe pengelolaan tidak beda jauh dengan politik kekuasaan SBY dan P. Demokrat.

Dalam konteks tersebut maka PDIP tidak mungkin menjadi satu-satu Partai deterministik dalam mengusung capres Joko Widodo. Sebab PDIP bukan Partai yang memiliki akar sejarah oligarki yang menyandarkan praktik politik kekuasaannya pada kapital uang. Tetapi PDIP dibutuhkan sebagai pengganti SBY dan P. Demokrat setelah berkuasa.

Namun demikian PDIP memiliki sejumlah keunggulan politik nasional pengganti Partai Demokrat (SBY). Pertama, PDIP memiliki kapasitas sebagai Partai reformasi. Kedua, teruji berulangkali memposisikan diri di luar Partai koalisi pemerintah dan posisi tersebut tidak menurunkan dukungan massanya dalam pileg. Ketiga, memiliki dukungan massa nasionalis yang plural, besar dan terkonsentrasi secara regionalis. Keempat, memiliki stock kader politik yang bisa dicocok-cocokan kehendak pasar investasi modal – bankir internasional. Kelima, bisa menerima kompromi atau bekerjasama yang dimaui oleh kelompok militeris termasuk kaum status quo.

Keunggulan tersebut dan alasan demokrasi, kestabilan politik nasional maka PDIP harus rela mensubsidi kadernya sekaligus mensubtitusikannya sebagai kader sejumlah Partai yang belum ada kader representatif untuk diusung sebagai capres. Selain itu rela bekerja dengan beragam desain modal global dalam persaingan pilpres, sehingga belanja Partai dan operasi politik yang besar teratasi. Menjamin stabilnya pembangunan / pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Pada akhirnya harus rela menerima berada dalam hegemonik model dukungan banyak Partai dalam pencalonan presiden dan yang teramat penting menerima ciri yang aneh dalam konstruksi demokrasi. Ciri yang menunjukan gejala bekerjanya otoriterianis modal yang ditopang oleh persaingan monopolistik. Gejala tersebut pada akhirnya menischayakan desain “kompromi politik dan sentralistik pemerintahan” yang di masa lalu mereka lawan hingga merengut banyak korban nyawa dan harta warga sipil.

Jelas keanehan yang menunjukan gerak mundur demokrasi. Warna demokratisasi pesimistik dan konservatif. Seharusnya demokrasi mampu menyelesaikan proses transisinya hingga masuk dalam tatanan demokrasi subtansial. Bergerak dari state-centered menuju society-centered. Kini justru sebaliknya mundur dari ke arah otoriterianis.Praktik politik yang memiliki benang merah dengan apa yang dipraktikan oleh kekuasaan orde baru, jika tidak bisa dikatakan mengadopsi atau meneruskan gaya berkuasa orba.

Oligarki dan Berbeda Jalan

Banyak Partai pengusung dan koalisi tentu membutuhkan dana (kapital uang) yang setara untuk membiayai belanja politik Partai dan tim sukses. Pertanyaannya bagaimana dan dari mana sumber pembiayaan Partai ?. Itu menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian serius dan kritik besar ketika mau disepakati pilpres langsung 2004, terutama menyangkut bentuk, sumber dan batas besaran donasi dana. Sebab ketika tidak sepakati dan diatur ketat maka pasti memunculkan praktik permainan uang (money politic) dan konspirasi antara pengusaha, penguasa dan Partai politik. Kalau dilihat penerapan aturan tentang itu setengah hati bahkan sangat lemah. Karena tidak memiliki muatan untuk tujuan mengkualitaskan pemilu dan proses demokratisasi. Lebih pada menjawab semata tuntutan formil (legal standing) peraturan perundang-undangan.

Subtansi penting dari itu, menyangkut sejauhmana peran otoritas keuangan negara dalam mengakuisisi kapital uang yang dijadikan donasi dari pihak tertentu (perusahaan dan perorangan) . Sederhananya rasionalitas pembiayaan pilpres dan operasi pencapresan harus ditaksir besaran dan batasannya oleh otoritas keuangan negara. Donasi dari perusahaan dan perorangan dalam bentuk kapital uang dengan jumlah besar sebagai bentuk partisipasi mendukung pencapresan etiknya harus diaudit dan jaminkan ke otoritas keuangan negara sehingga menghindari transaksi gelap atau meminimalisir praktik konsipirasi mengalirnya dana tidak tertanggung jawab. Dari situ publik bisa tahu sumber, bentuk donasi dan berapa besar kapital uang yang dikelola bacapres. Mengetahui berapa donasi kapital uang yang bersumber dari keringat bangsa – rakyat sendiri dan berapa bersumber dari swasta asing.

Lemahnya aturan tentang sumber dan pengelolaan pendanaan capres tentu tidak menjamin kualitas pemilihan dan proses demokrasi. 4 kali pilpres telah membuktikan hal itu. Kaum oligarkilah menjadi tumpuan mewadahi kebutuhan kapital uang untuk suksesi pencapresan yang diperoleh dari transaksi keuangan gelap. Wajar jika terlihat fenomena kasus megakerugian yang menimpa lembaga asuransi dan perusahaan raksasa plat merah pasca pilpres 2019.

Persis munculnya kasus dana talangan Bank Century (BC) 1,8 triliun rupiah yang dikucurkan 23 November 2008 – 21 Juli 2009. Kucuran yang bersamaan dengan politisi mempersiapkan pileg April 2009 dan pilpres Juni 2009. Dengan rinci diulas dalam dalam buku terbitan kompas, Centuryangate, bagaimana dan siapa penerimanya. Menariknya PPATK justru menemukan transaksi BC paling besar menjelang pilpres dengan nilai transaksi terbesar mencapai 5 trilun rupiah dan dananya mengalir ke salah satu pasangan capres sebesar 5 miliar rupiah melalui nasabah gelap BC, PT Asuransi Jaya Proteksi (AJP)

(Aloysius Soni ed. 2010).

Kasus BC dan masih banyak kasus serupa sebelumnya tentu akan ditiru / diadopsi untuk proses berikutnya. Artinya proses pemilu nasional (pileg dan pencapresan) tidak lepas dari desain oligarkis. Desain politik uang (money politic) dengan menggunakan tangan kebijakan pada lembaga keuangan, bank, asuransi, perusahaan plat merah dalam negeri yang memiliki otoritas mengatur dan mengendalikan uang. Selain otoritas tersebut dana-dana operasi politik dikelola melalui melalu jejaring megabisnis property, perijinan pengelolaan SDA dalam negeri. Model tersebut bergerak atas jaminan kekuatan pasar uang atau modal liberalis – bankir internasional. Jelas desain oligarki, dikarenakan tidak ada pilihan untuk menanggulangi biaya operasi politik pemilu. Partai-Partai politik pun hanya bisa bergantung pada relasi pengusaha dan penguasa.

Secara sederhana dapat diulas sumber legitimasi kekuasaan nasional berbasis demokrasi (liberal). Legitimasi kekuasaan politik nasional bersumber dari mulut rakyat. Tetapi makanan bisa sampai di mulut rakyat diasumsikan ada peran Partai politik. Sumber legitimasi Partai adalah negara – pemerintah. Tetapi yang kasih hidup negara adalah kaum pemodal liberalis – bankir internasional penguasa kapitalis uang.

Bila dikonklusifkan tergambar sebagai berikut. Supermasi sipil, berada dalam supermasi Partai. Supermasi Partai berada dalam supermasi hukum administrasi pemerintah/negara. Supermasi hukum berada dalam supermasi uang. Supermasi uang berada supermasi barang dan jasa. Supermasi barang dan jasa berada dalam supermasi industri/perdagangan, IT, Uang junto logam mulia. Kira-kira begitu logika liniernya dari matarantai pembentukan legitimasi kekuasaan politik (defacto) negara merdeka pasca perang dunia II. Atau negara sejahtera (walfare state) ala konservatis perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi.

Jadi Partai politik di negara demokrasi baru selain fungsin utamanya sebagai institusi politik modern – alat perjuangan rakyat juga adalah aktor negara dan agen modal global itu sendiri (supermasi Partai politik). Itu pilihan yang menegasikan legitimasi politik kapital uang dalam demokrasi liberalis menjadi teramat penting bagi Partai. Karena Partai sendiri tidak memiliki sumber anggaran pembiayaan politik langsung dari produktifitas sosial ekonomi rakyat. Baik itu dari butuh, petani, nelayan, pelaku usaha maupun kalangan pasar, profesionalis – insitusi modern, asosiasi dst. Pada akhirnya menegaskan Partai harus bergantung pada kebijakan pendapatan dan belanja anggaran negara dan relasi konsipiratif penguasa serta pengusaha.

Olehnya itu jika tidak ada pilihan dan pengaturan donasi pencapresan maka menjadi kepala negara kedepan terpaksa linier dengan skema sumber legitimasi di atas. Tetapi memiliki pikiran dan jiwa mulia (nasionalis). Kalau tidak ada minimal punya logam mulai sebagai jaminan pembiayaan politiknya. Bukan kepunyaan logam mulia dari hasil penimbunan harta kekayaan ketika menjadi pejabat negara. Kalau tidak ada keduanya tentu akan disandera oleh praktik oligarki. Kiranya konteks tersebut bisa mengarahkan kita menalar misteri pesan nasionalis dari pendiri negara ketika membangun Monumen Nasionsl (Monas) yang direpresentasi pada puncaknya berbentuk obor kobaran api yang terbuat dari perunggu berlapis emas seberat 50 kilogram yang bermakna semangat revolusi – semangat generasi emas. Pertarungan persaingan capres 2024 harus menjadi arena menguji pemimpinan yang berjiwa nasionalis tulen – mulia atau nasionalis palsu – imitasi.

Tentu PDIP tidak mau terperosok dalam usung-mengusung capresnya yang ternyata berjubah nasionalis palsu atau hanya mengandalkan praktik oligarki. Tidak mengabaikan Partai lain, Bagaimana pun beban sejarah dan pelanjut pikiran nasionalis pendiri bangsa setidaknya bisa diklaim ada di PDIP. Lebih dari itu PDIP lahir dari pergolakan politik menumbang rezim otoriterianis orba, hingga menghasilkan reformasi dan melahirkan UU pilpres langsung. Dengan begitu kritik kader PDIP terhadap kekuasaan harus dianggap hal yang biasa saja. Karena Joko Widodo sebagai Presiden didukung banyak Partai dengan semangat dan motif yang bisa berbeda. Dipermukaan ditunjukan semangat nasionalis. Tetapi didalamnya siapa yang tahu. Ada semangat nasionalis palsu yang bisa saja terselip motif kejar rente dan intrik mengambil alih kekuasaan.

Arus perpolitikan dan problematik spirit nasionalis saat ini, terutama berkaitan dengan figuritas sentarlik PDIP dan pelanjutnya. Ketika tidak bisa direspon jenius oleh kekuasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan menghantarkan PDPI dan Joko Widodo memilih jalan berbeda di 2024. Pilihannya ada di Joko Widodo, mampu memperlihatkan nasionalis otentik garis Partainya atau terjerembab dalam nasionalis oligarki.

 

*** Penulis adalah Pengamat Politik, Aktifis Parliament Responsive Forum (PAMOR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *