SABUROmedia, Ambon – Ketua PKK Provinsi Maluku, Ibu Widya terancam dilaporkan ke Polisi atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, sejumlah pejabat lingkup Pemprov Maluku, Bupati Buru Selatan (Bursel) terpilih, Ibu Safitri Malik, juga akan dilaporkan ke Polisi karena turut terlibat sebagai penyelenggara acara yang menyebabkan terjadinya pelanggaran PROKES yang sempat viral.

” Kami akan melaporkan mereka para pejabat yang terlibat ke Polda Maluku dan kami mendesak Kapolda untuk mengusut dugaan pelanggaran Prokes ini secara transparan, dan kami akan mengawal laporan ini sampai tuntas, ” ujar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon, Ardi Septian Labalawa kepada Saburomedia.com di Ambon, Kamis (15/07/2021).

Menurutnya, aksi sejumlah pejabat lingkup Pemprov Maluku beserta Bupati Bursel Safitri Malik Soulissa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak mematuhi aturan Protokol Kesehatan (Prokes) sebagaimana instruksi Presiden No 6 tahun 2020 Tentang Disiplin dan penegakan Hukum Protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dan Ketentuan Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 ” Setiap orang Yang tidak mematuhi Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1( satu ) tahun dan atau denda Paling banyak 100.000.000,00 ( Seratus juta Rupiah ) .”

Dimana dalam Intruksi Presiden pasal 5, huruf d, bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol kesehatan, dan sangsinya jelas.

” Mestinya sebagai penyelenggara Pemerintahan dan Publik Figur yg merupakan pemangku Kekuasaan harus menjadi contoh yang baik dalam hal menaati pemberlakuan peraturan mengenai tertib protokol kesehatan tersebut. Padahal Masyarakat Dipaksakan Untuk menaati Protokol kesehatan degan segala peraturan yang ada, sehingga berimbas pada perekonomian masyarakat. Namun para pemangku kekuasaan dengan seenaknya beraktivitas bebas tanpa menghiraukan kebijakan yang menjadi konsensus bersama ini. Hal ini menunjukkan ada keberpihakan dihadapan Hukum yang kemudian melanggar prinsip Ecuality Before the Law ” Persamaan dihadapan hukum ” dan tidak seorangpun ada diatas atau di bawa hukum, ” tegasnya.

Lanjutnya, mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam hukum dasar kita UUD 1945 , sudah barang tentu Para Penegakan hukum harus tegas melakukan penindak terhadap pelanggaran PROKES apalagi di lakukan oleh pejabat public tersebut.

Olehnya itu, dalam rangka menjaga marwah hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai konsekuensi dari persamaan di depan hukum yang berlaku Negara yang kita cinta ini.

Maka PC IMM Kota Ambon, memandang bahwa patut di duga para terlapor secara jelas melanggar instruksi Mendagri yakni
1. Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan tersebut.
2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.
3. Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi Pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
4. Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada Kepala Daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut :
a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati seluruh ketentuan perundang-undangan”. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *