SABUROmedia, Ambon – Partai Golkar melihat ada Potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di Pilkada serentak yang sementara berlangsung di empat Kabupaten di Maluku, dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail, yang juga sebagai Ketua Partai Politik, sangat berpeluang besar. Partai Golkar mempunyai jejak rekam yang jelas terkait ini di masa lalu, untuk itu Partai Golkar mengingatkan lembaga penyelenggara Pemilukada yang diberikan kewenangan oleh UU, KPU & Bawaslu serius terkait ini, ujar Ilham Sipahutar, Juru Bicara DPD Partai Golkar Maluku, Jumat (23/10/2020) di Kota Ambon, Maluku.

Partai Golkar secara serius telah membentuk Task Force Pilkada terkait ini, dan memerintahkan instrument Partai disemua jenjang kepengurusan untuk bekerja secara maksimal, senantiasa membangun koordinasi dengan Partai pendukung di 4 Kabupaten, yaitu SBT, Bursel, MBD dan Kepulauan Aru, untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk memenangkan hati rakyat secara adil, ujarnya.

Menanggapi komentar Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae., SH di media beberapa waktu yang lalu, terkait sikap Partai Golkar sebagai konstestan Pilkada di 4 Kabupaten di Maluku bukan tidak beralasan, karena salah satu tugas Partai Politik adalah memberikan edukasi Politik, dan karena disemua Pilkada, PDIP berhadap – hadapan dengan Partai Golkar, dimana penting bagi kami untuk memastikan proses demokrasi yang sementara berlangsung berjalan secara adil, dan instrument Pemerintah tidak berpihak kemana – mana, ujar mantan Ketua Umum HMI Cab Ambon ini.

“ Majunya beberapa kader PDIP di Pilkada serentak Maluku selain berpotensi menjadi beban politik bagi Gubernur Maluku, yang juga Ketua DPD PDIP Maluku, juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, instrumen-instrumen negara khususnya di bidang birokrasi tak lagi bisa dijamin netralitasnya ” kata Fungsionaris DPD Partai Golkar Maluku ini.

Dengan posisi sebagai Gubernur Maluku, dan mantan petinggi Polri serta ambisi kemenangan yang dibebankan kepada beliau, Partai Golkar ingin mengajak semua Pihak, khususnya masyarakat penggiat demokrasi guna memastikan demokrasi dapat berjalan secara baik dan adil dengan mengedepankan integritas setiap lembaga yang berwenang.

“ Sebaliknya, dalam budaya politik patriarkal, alat-alat negara itu berpotensi menjadi alat politik yang menguntungkan tuannya ” sambungnya.

“ Seharusnya Gubernur Maluku Murad bisa mengerem berbagai kegiatannya didaerah yang sementara berlangsung Pilkada serentak, bahkan menahan diri untuk memberikan janji – janji manis sampai selesai Pilkada nantinya, untuk menjaga indefendensi beliau, karena posisinya beliau susah membedakan mana rombongan OPD ataupun Tim Sukses, apalagi menggunakan anggaran daerah nantinya, karena di Media Sosial juga bisa diikuti. Begitulah etika politik yang harus dikedepankan secara santun” tutupnya. (SM)