SABUROmedia, Ambon – Badan Koordinasi (Badko HMI Maluku-Maluku Utara sempatkan diri bersilaturahmi ke Polda Maluku di Ambon, Kamis (22/10/2020). Dalam pertemuan itu Kapolda Maluku memperkenankan untuk menyampaikan pandangan-pandangan Badko terkait Kondisi Nasional hari ini kaitannya dengan respon masyarakat terhadap Omnibus Law serta kaitannya dengan keamanan dan ketertiban di Maluku.
Silaturahmi yang dilaksanakan dengan suasana santai dengan tetap menjaga protokol kesehatan ini dihadiri Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Baharuddin Jaffar, M.Si dan sejumlah pengurus Badko HMI Maluku-Maluku Utara diruangan Kapolda Maluku.
Tahir Wailissa Ketua Umum Badko HMI Maluku-Maluku Utara mengatakan bahwa akan tetap mengawal proses UU Cipta Kerja sampai selesai, kami juga sedang menyiapkan sejumlah catatan yang akan kami serahkan ke seluruh unsur pimpinan di daerah terutama Gubernur Maluku dan Maluku Utara agar sekiranya turut memberikan masukan kepada Presiden RI, khusus kaitannya dengan Ekologi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Masyarakat Adat yang telah menjadi norma hukum internasional, hal ini pula akan mencerminkan komitmen kita sebagai sebuah bangsa sesuai komitmen negara-negara dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tahir menambahkan bahwa kita juga memahami bersama bahwa Maluku dan Maluku Utara juga masuk dalam zona yang perlu dijaga kelestariannya sebab telah turut menjadi penyangga pori-pori dunia, dimana kawasannya memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tertinggi di dunia serta ekorogion yang mewakili hutan hujan.
Mengenai aksi demontrasi, kami dari Badko memberikan apresiasi kepada seluruh komponen yang bergerak dengan seruan moral bangsa, namun kami juga sedang mengkaji ulang format gerakan kader-kader HMI di lingkungan cabang se-Maluku-Maluku Utara dan besar kemungkinan akan menempuh jalur dialogis sebab ada indikasi gerakan mahasiswa disusupi kelompok tertentu yang memiliki relasi internasional dan berupaya menganggu keamanan dan ketertiban untuk kepentingan disintegrasi bangsa.
Hal ini kami pertegas dihadapan Kapolda Maluku agar memberikan arahan kepada seluruh komponen dibawahnya untuk selalu siaga terhadap kelompok-kelompok yang memprovokasi serta memanfaatkan gerakan Mahasiwa untuk memecah belah keutuhan bangsa.
Kemi juga menghimbau kepada seluruh kader HMI untuk selalu mewaspadai kelompok ini, senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban sebab Maluku memiliki kendala sosiologis dan antropologi yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yang jika tidak dianalisis dengan baik dan bijak tentu akan mengarah pada ancaman keutuhan dan kedaulatan bangsa. (SM)