Connect with us

Jurnalisme Aktivis

KNPI Kota Ambon Soroti Aksi Kekerasan Masih Saja Terjadi dalam Penanganan Demonstrasi Mahasiswa, Polisi Humanis Yes, Barbar No ?

SABUROmedia, Ambon – DPD KNPI Kota Ambon mendesak Kapolda Maluku dan Kapolresta Ambon untuk segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas aksi Barbar oknum Polri yang mengakibatkan korban luka – luka dari massa aksi HMI Cabang Ambon, Senin lalu (29/6/2020). 

” Mari serius wujudkan Polisi Humanis melalui momentum HUT Polri kali ini, jangan hanya slogan dan pencitraan saja, 22 Tahun yang lalu (starting point ) sejak reformasi masih saja terjadi aksi kekerasan terhadap para mahasiswa kita, Mahasiswa punya investasi besar terhadap pemisahan Polri dari TNI, hentikanlah cara-cara lama yang arogan dan berujung kekerasan terhadap mahasiswa yang tidak memegang senjata. Mereka ini berjuang untuk masyarakat dan sebagai control dan mitra kritis Pemerintah, ujar Ketua DPD KNPI Kota Ambon, Ahmad Ilham Sipahutar, dalam keterangan tertulisnya kepada SABUROmedia, Rabu (01/06).

Sipahutar yang juga Wakil Ketua DPD AMPI Maluku ini, menyampaikan harapannya agar Polisi dapat semakin professional, yang dalam menjalankan tugasnya mengedepankan pendekatan kemanusiaan, mengedepankan sikap-sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak kasar, dan persuasive, jelasnya.

Sipahutar menambahkan, sinergitas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sebenarnya telah dibuktikan Polri dengan adanya atensi terhadap nilai dan prinsip hak asasi manusia melalui lahirnya Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun masih belum maksimal dilapangan, ujarnya.

DPD KNPI Kota Ambon meminta Polri, khususnya Polda Maluku beserta jajarannya untuk serius agar menghentikan pendekatan dengan cara kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, semoga ini yang terakhir, jangan lagi ada adik – adik kita maupun masyarakat kita yang menjadi korban, sedih kita melihatnya, jelasnya. Karena hal  ini bisa menjadi trigger untuk aksi solidaritas yang lebih luas ditengah berbagai permasalahan, khususnya kesusahan masyarakat dan trust terhadap Pemerintah yang menurun, ditengah pandemic covid-19 hari ini, dan ini hanya memperpanjang daftar hitam parade aksi kekerasan Polri terhadap masyarakat sipil, dan tentunya semakin menurunkan kepercayaan public terhadap institusi ini kedepannya.

Dimana sebelumnya beredar di Media Sosial, fhoto – fhoto yang menjadi korban saat HMI Cab Ambon berdemo di Kantor Walikota Ambon dan Kantor Gubernur Maluku terkait mendorong transparansi anggaran Covid-19.

Sebelumnya SABUROmedia mengonfirmasi Saudara Burhanuddin Rumbouw, Ketua Umum HMI Cab Ambon, ada 6 orang yang mengalami luka dan memar, setelah sebelumnya ada dikejar, dipukul dan diseret oknum kepolisian di lokasi, dia berharap hal ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman atas oknum Polri yang melakukan aksi Barbar ini. Kita juga akan melakukan langkah advocacy, menyampaikan hal ini ke Badko HMI Mal-Malut maupun PB HMI di Jakarta, agar hal ini tidak terulang Kembali, tegasnya, yang juga mantan Ketua Granat Rayon Unpatti ini.

Penanganan aksi sebenarnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aparat kepolisian dapat saja menghentikan dan membubarkan Aksi dengan sejumlah tahapan dengan cara persuasif, dan ‘upaya paksa’ sebagai jalan terakhir. Upaya paksa ini kemudian diatur dalam Pasal 28 di mana polisi harus menghindari aksi kekerasan.

Sesuai amanat Pasal 28 ini, dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain : tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat tentu juga berharap Polri dapat mengembangkan diri menjadi lebih profesional. Bukankah semangat pemisahan lembaga Polri dan TNI pada 1 April 1999 – sebagai langkah awal (starting point) reformasi Polri – agar polisi tidak berwatak militer, keras dan represif sebagai akibat militerisasi yang telah berlangsung. Inilah awal dari paradigma baru Polri yang kemudian disusul dengan reformasi struktural yang dijabarkan dalam UU Polri No 2 Tahun 2002, bahwa paradigma baru Polri adalah polisi sipil.(SM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya dari Jurnalisme Aktivis