SABUROmedia, Tual – Tahun 2019 Pemerintah Kota Tual mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Maluku.

Atas penilaian tersebut upaya mendapatkan opini WTP bukanlah hal yang mudah, otomatis hasilnya adalah bentuk perjuangan yang sangat berat.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Tual Bangkit, Taufik Hamud saat berbincang dengan Saburomedia.com dalam sesi acara partai Golkar di kota Ambon, kemarin.

Anggota Legislatif (Aleg) kota Tual dari partai Golkar ini berharap di tahun 2020 ini BPK kembali melakukan pemeriksaan dan berhasil mendapatkan predikat WTP itu kembali.

“ Tentu perjuangannya memang cukup sulit tapi lebih sulit lagi kalau kita mempertahankannya, harapannya kiranya Kota Tual di tahun ini kembali bisa mendapatkan predikat WTP tersebut, “ terang Hamud penuh harap.

Hamud menjelaskan predikat WTP ini berdasarkan penilaian BPK dengan beberapa indicator diantaranya pertanggunjawaban keuangan yang sesuai dengan kepatutan perundang-undangan, dari keseluruhan indicator yang ada berdasarkan penilaian BPK ada yang sudah terpenuhi, namun ada juga yang belum terpenuhi.

Kta Hamud indicator yang belum tercapai itu berupa persoalan aset daerah yang belum dikelola dengan maksimal, namun beberapa bulan terakhir ini kata Hamud aset berupa kenderaan roda dua dan empat itu semua sudah ditarik dan terhimpun semua baik yang ada didalam daerah maupun yang sempat ada diluar daerah.

Lanjutnya bagi asset yang sudah ditarik kembali ini menjadi suatu hal yang dititikberatkan pada SKPD terkait dalam hal ini kepala satpol PP kota Tual dalam mengikuti perintah atau arahan dari walikota dan wakil walikota Tual dan ditindaklanjuti secara maksimal sehingga seluruh asset-aset roda dua dan empat itu berhasil ditarik dan dikembalikan dan terdata dengan baik sehingga nanti pada saat pemeriksaan hal itu tidak lagi mempersulit pihak BPK dalam mengidentifikasi kepemilikan aset yang ada di kota Tual.

“ Kami berharap indicator yang belum terpenuhi tahun kemarin, tahun ini bisa terpenuhi di kota Tual, hal ini bisa berjalan apabila kesemuanya bisa mengikuti arahan walikota dan wakil walikota agar tertib dalam pengelolaan pemerintahan di kota Tual, “ harapnya. (SM-1)