SABUROmedia, Ambon — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi melaksanakan serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 dari Balai Penyediaan Pelaksana Perumahan dan Kawasan Permukiman/BP3KP–Provinsi Maluku-Kota Ambon di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, pada Selasa (03/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan standar keselamatan konstruksi, kecukupan luas lantai, serta akses sanitasi dan air minum.

Kepala BP3KP Maluku Pither Pakabu., S.T., M.Si mengawali acara, melaporkan bahwa Provinsi Maluku berhasil mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 81 unit kategori Peningkatan Kualitas/PK dengan nilai bantuan Rp. 20.000.000,- per unit. Kota Ambon mendapatkan quota sebanyak 35 unit dan untuk Negeri Hative Kecil mendapatkan quota 6 unit dan sudah selesai dikerjakan, Ungkapnya.

“ Sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan BSPS diantaranya adalah merupakan masyarakat MBR yang harus terdata di DTSEN desil 1-4, memiliki status kepemilikan lahan yang sah. Hal yang dianggap kecil tapi berdampak untuk tidak mendapatkan bantuan ialah jenis pekerjaan pada KTP disebutkan wiraswasta yang tidak masuk kategori MBR, “ sambungnya

Pada tahun 2026 Provinsi Maluku mendapatkan alokasi BSPS sbb :
1. Wilayah Perkotaan Tahap 1
* Inver 1 : 400 Unit
* Inver 2 : 198 Unit
2. Wilayah Pesisir Tahap 1
* Inver 1 : 1305 Unit
* Inver 2 : 1095 Unit

Kota Ambon mendapatkan quota sebanyak 454 unit yg dibagi pada tahap I sejumlah 354 dan tahap II sejumlah 100 unit. Kota Ambon juga sedang mengumpulkan program rumah khusus/rusus sejumlah 471 untuk korban eks pengungsi di Lokasi Jemaat Silo, Kayelli dan Air manis. Dan sejumlah 2998 unit sedang dalam tahap penandatanganan verifikasi teknis, jelasnya.

“ Program ini bukan rumah fisik saja, namun program peningkatan kualitas hidup, kesehatan, lingkungan dan ketahanan keluarga, “ tutupnya.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD dan seluruh pihak atas dukungan tersebut. Tercatat sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) telah merasakan manfaat dari program bedah rumah ini.

“ Mewakili 35 kepala keluarga yang rumahnya telah diperbaiki, kami mengucapkan terima kasih. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Ambon,” ujar Walikota

Namun, Wali Kota juga menyoroti tantangan di lapangan, terutama terkait sinkronisasi data administrasi. Banyak warga yang secara kasat mata memiliki rumah tidak layak, namun terganjal syarat desil kemiskinan atau status pekerjaan di KTP. Selain itu, status kepemilikan tanah masih menjadi penghambat utama penyaluran bantuan.

“ Secara kasat mata rumahnya tidak layak, tetapi terkendala syarat administrasi, harus masuk desil 1 sampai 4. Belum lagi KTP yang bermasalah karena tidak memiliki pekerjaan tetapi tercantum wiraswasta. Selain itu, rumah tidak bisa diperbaiki jika tanah bukan miliknya,” jelasnya.

Secara khusus, Wali Kota menitipkan nasib 471 unit rumah untuk eks-pengungsi Silo, Kayeli, dan Air Manis. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Ambon telah berupaya selama 25 tahun guna memperjuangkan pembangunan rumah bagi para eks-pengungsi tersebut.

“ Perencanaan dan tanah sudah siap, kami mohon dukungan pusat agar saudara-saudara kita tidak lagi tinggal di barak pengungsian,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa perumahan adalah indikator krusial dalam statistik kemiskinan di Maluku. Ia mengakui bahwa meskipun Maluku kaya akan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak masih menjadi tantangan besar.

“ Seseorang masuk kategori miskin jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Rumah adalah salah satunya. Kita harus mengakui kenyataan ini agar bisa memperbaikinya,” ungkap Gubernur.

Kabar baiknya, Ia mengungkapkan bahwa perjuangan ke pemerintah pusat mulai membuahkan hasil. Untuk tahun 2026, Maluku dijadwalkan menerima bantuan stimulus sebanyak 2.998 unit rumah.

Selain kuantitas, Gubernur juga menyoroti besaran dana bantuan yang saat ini berada di angka Rp. 20juta per unit. Menurutnya, angka tersebut sangat terbatas mengingat tingginya harga bahan bangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku.

“ Kami sudah menyurat ke Menteri Perumahan agar biaya stimulan ini ditambah atau disetarakan dengan daerah lain. Karena Bahan konstruksi kita di Maluku ini kan mahal,” tambahnya.

Di akhir acara, Gubernur berpesan agar masyarakat yang telah menerima bantuan dapat merawat huniannya dengan baik. (SM)