SABUROmedia, SBB — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Fraksi Partai Golkar Abdussalam Hehanussa meminta publik untuk tenang serta tidak ada pihak – pihak yang bermain untuk memperkeruh suasana terkait polemik Perkebunan Pisang Abaka PT SIM di Kabupaten Seram Bagian Barat.

” Saya kira penilaian terhadap Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat tidak mendukung investasi adalah asumsi yang tidak mempunyai dasar yang kuat, karena semua pihak pasti sangat setuju dengan investasi, karena dapat meningkatkan ekonomi dan sangat bermanfaat bagi daerah. Hal ini sejalan dengan usaha kami di DPRD bersama Pemda SBB selama ini, dalam upaya mendukung pembangunan didaerah, “ jelasnya ke SM pada Kamis (14/08/2025)

Hehanussa yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kab SBB juga ikut meluruskan bahwa, proses penyelesaian lahan yang bermasalah antar PT SIM dan lahan masyarakat bukan bermasalah dengan Pemda, atau Pemda SBB tidak dukung, namun hal ini adalah sebuah langkah ikhtiar karena terjadi konflik ditengah – tengah masyarakat yang telah menimbulkan korban jiwa. Maka diambil langkah, untuk dihentikan aktifitas sementara dilahan yang masih bersengketa, sementara di lahan lain tetap berjalan, Ungkapnya.

“ Selama ini Pemda SBB dibawah kepemimpinan Bupati Asri Arman sangat mendukung investasi di SBB, dan ini menjadi harapan kita semua untuk mendukung Pemerintah dalam memajukan daerah agar SBB sejahtera dan maju kedepannya, sambungnya.

Selain itu, Hehanusa juga menekankan, pentingnya investasi yang masuk ke SBB yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berdampak positif bagi perekonomian Seram Bagian Barat.

Politikus senior dari Partai Golkar ini menjelaskan setiap investasi yang masuk kedepan harus melalui proses due diligence atau penilaian agar tidak terjadi masalah, seperti yang di alami PT SIM sejak 2018 yang lalu, bukan baru hari ini, tambahnya.

Untuk itu, Publik diharapkan bisa tenang, dan tidak malah memperkeruh situasi yang ada, agar proses penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan PT Spice Island Maluku (PT SIM) soal areal yang selama ini menjadi masalah bisa segera ada titik temu. Proses negosiasi dalam penyelesain areal sengketa lagi dicari solusi bersama, agar Perusahaan tetap bisa beraktifitas dan masyarakat juga tidak dirugikan dalam hal ini, tutupnya (SM)