SABUROmedia, Ambon — Plh. Administrasi Umum Ismail Usemahu mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, menghadiri Rapat Evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah (Papeda) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024, yang berlangsung di ruang rapat lantai VI, Kantor Gubernur Maluku, Kamis (06/06/20 24).

 

Kegiatan yang diselenggarakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Maluku dilakasnakan untuk membahas optimalisasi penyerapan anggaran.

 

Penjabat Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Plh. Asisten Administrasi Umum, Ismail Usemahu memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka konsolidasi data penyerapan anggaran dan sinergitas program kegiatan guna akselerasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh perangkat daerah.

 

Dijelaskan, sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) No. 20 tahun 2015 tentang Tim evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) dimana aturan ini memberikan kewenangan kepada Tepra yang memerintahkan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasi laporan realisasi anggaran Program Pemerintah Pusat maupun Daerah dan memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program serta melaporkan secara berkala setiap dua minggu.

 

Untuk itu, Pj Gubernur berharap agar program dan kegiatan dari perangkat daerah dapat bersinergi dan menjawab serta mengeksekusi berbagai kebutuhan Masyarakat sehingga akan memberikan multiplayer terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

“ Terkait akselerasi penyerapan anggaran, saya minta pimpinan OPD untuk berkomitmen agar penyerapan anggaran paling kurang 90% dan perlu memberikan atensi kepada staf pelaksana terhadap aspek perencana kegiatan, aspek pengadaan barang/ jasa dan dalam eksekusi program kegiatan “.

 

Selain itu, perlu adanya punishment terhadap OPD yang tidak bisa mewujudkan penyerapan anggaran sampai dengan target 90% dan juga sebaliknya memberikan diatas 90% (dalam bentuk pengurangan atau penambahan alokasi anggaran ditahun berikutnya).

 

“ Saya juga harap dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran harus tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien dan efektif dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,” pungkasnya (SM-BAPSM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *