SABUROmedia, Ambon — Pada Selasa esok, (03/10/23) merupakan batas akhir pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) atau satu hari sebelum tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil rancangan DCT. Untuk itu, Lembaga Pemantau Pemilu BKPRMI Maluku meminta Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang masih berstatus ASN, Kepala Desa, RT/RW, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN/BUMD atau Badan, Tenaga/ Staf Ahli Defenitif DPRD, TGPP maupun Profesi lain yang anggarannya atau pembiayaannya bersumber dari keuangan negara, diwajibkan untuk segera mundur dari jabatannya, dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali.

 

Hal ini disampaikan Habil Kadir., S.IP, Direktur LPP BKPRMI Maluku, Senin (02/10/2023) melalui rilisnya ke SM, dimana menurutnya hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 240 Ayat (1) huruf m, yang menyebutkan, Bakal Caleg harus bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas serta pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/ BUMD) serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, pinta Habil, yang juga Sekretaris AJI Ambon ini.

 

“ Selain hal diatas, Kepala Desa yang akan maju sebagai Caleg juga wajib untuk mundur dari jabatannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, “ sambungnya.

 

“ Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,” demikian bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Hal ini juga diperkuat dengan rujukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pada Pasal 29 huruf i UU tersebut melarang Kepala Desa rangkap jabatan sebagai anggota legislative, “ jelas Putra Daerah Desa Tomi Tomi Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat ini.

 

Untuk itu LPP BKPRMI Maluku meminta KPU dan Bawaslu serta Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk dapat tegas kepada bakal calon anggota legislatif yang masih berstatus pegawai dan digaji menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) wajib melayangkan surat pengunduran diri paling lambat 3 Oktober 2023 sebagai batas akhir pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), jika tidak maka harus diberikan Sanksi tegas, pintanya.

 

Senada dengan hal itu, dia meminta LPP BKPRMI Kab/ Kota Se-Maluku untuk melakukan siaga Pengawasan menjelang Penetapan DCT, dan focus melakukan tugas pemantauan dalam rangka mengawal Pemilu yang berkualitas, himbaunya.

 

Menurut Habil aturan bagi ASN agar mengundurkan diri saat menjadi Caleg atau Timses tertuang juga dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang berbunyi :

” Bakal Calon yang memiliki status sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur sipil negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon, “ tutup Habil, yang juga mantan aktifis HMI ini (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *