Sebagai anak Maluku, berdosa kalau kita tidak bangun daerah ini. Saya siapkan diri sangat baik untuk niat bertarung di Pilgub 2024 nanti. Menurut saya Tanah Maluku itu Tanah panas, barang sapa yang bekerja dengan baik dan niat tulus, tentu akan mendapat berkah, namun jika Tidak, maka tidak akan mendapat berkat hingga anak cucunya. Percayalah ini tidak bohong!

 

 

SABUROmedia, Ambon — Febri Calvin Tetelepta, Staf KSP laksanakan Kegiatan “Bacarita Dengan FCT tentang Maluku “, pada Sabtu, (19/08/2023) di Swiss-belhotel Ambon. Dia hadir dan memboyong para Staf KSP lainnya, yaitu Alan Karbitan – S3 Maritim dari IPB, Hageng – Lulusan Australia dan Gibran – Pakar Komunikasi Public dari Universitas London.

 

Kegiatan yang dipandu Dr. Jimmy J. Pietersz., SH., MH akademisi Fakultas Hukum Unpatti ini berjalan dengan santai, dengan didampingi Ketua PWI Maluku, Alexander Sariwating.

 

Menurut Febri, IPM Provinsi Maluku berada diposisi 26 diantara Provinsi lain di Indonesia, dimana konsekuensi dari IPM rendah maka kualitas hidup juga rendah, ujarnya.

 

“ MBD, SBT, KKT, Kep Aru dan Bursel yang selalu menjadi langganan dari dahulu IPM rendah, maka perlu ada program affirmasi di 5 daerah ini agar kita bisa focus untuk menyelesaikan hal ini, “ pintanya.

 

Pertumbuhan ekonomi 2013 – 2018 ada kenaikan 0,67% dan 0,80 pada 2018. Naik memang, tapi tidak mampu merubah kesejahteraan yang ada, jauh dari Provinsi Maluku Utara. Kita belum mampu rebound pasca pandemic Covid-19, Maluku belum bisa keluar dari angka kemiskinan yang masih tinggi, sambungnya.

 

 

Untuk itu, Pembangunan prioritas, harus dengan base on data, tidak boleh serampangan, khususnya bagi yang terkena dampak kemiskinan atau familiar kita istilahkan daerah 3T, yaitu MBD, KKT, SBT, Aru dan Malra, tambahnya.

 

Pengangguran tertinggi di Indonesia di Maluku, dan berada di atas rata-rata nasional, maka harus bangun industrialisasi maupun hilirasasi untuk ini, bayangkan saat ini ada sebanyak 5000 lebih anak Maluku yang ke Maluku Utara karena tidak adanya lapangan kerja didaerah, kata Febri, yang juga Ketua PCPS GMKI ini.

 

Untuk itu, apa yang harus dilakukan kedepan, yaitu (1) Perbaikan Sarana dan prasana yang jarang, aksesibilitas dan konektifitas antar pulau yang masih rendah. SDM kita juga masih rendah, ini dari hasil Bappenas yang saya ambil, infonya.

 

Kedua, kita butuh Transformasi kepemimpinan, kita punya percepatan kerja, kerja keras lagi, butuh kepemimpinan lapangan, trust public, jangan memilih karena keluarga, dan lain seperti marital system, jangan like dan dislike, jangan karena saya orang Porto, pilih orang Porto, Tual harus plih Tual, dan lainnya. Maluku harus jadi kompas pembangunan timur, bukan Proposal pembangunan copy paste, keluhnya.

 

Ketiga, Merubah paradigma. Kita di Indonesia adalah jawa sentris, namun mampu dirubah menjadi Indonesia sentris, untuk itu kita harus mampu rubah Ambon sentris, menuju Maluku sentris, sehingga pemerataan tidak menjadi keniscayaan kedepan, harapnya.

 

Beliau juga mengusulkan, Kedepan di Kantor Gubernur Maluku harus ada room khusus dan begitu juga Kab/ Kota Se-Maluku untuk sinkronisasi berbagai program pembangunan, agar ke Jakarta tidak jalan sendiri – sendiri, ini Pemrov Maluku dan Pemkab/ Pemkot punya usulan berbeda – beda, ucapnya.

Keempat, Kita butuh dukungan semua pihak, Pemkab/ Pemkot Se-Maluku harus dirangkul. Para Anggota DPD dan DPR RI saat ini tidak diberdayakan dengan baik, harus diberikan mereka data, Masjid dan Gereja, harus digerakan sebagai pusat peradaban, jangan budaya maki menjadi budaya baru bagi kita, keluh alumni UKIM Ambon ini.

 

“ Pers menjadi komunikasi yang baik, dan akan membantu peradaban yang baik. Untuk itu, Pers harus berperan menjadi katalisator yang baik, kalau pers dianggap musuh, bagaimana mau menjadi peradaban yang baik, “ harapnya.

 

“ Diaspora Maluku yang diluar, ada di Australia, Belanda dan Negara Eropa lainnya harus digalang, dikumpulkan dan mereka dijadikan marketing yang akan mendukung pembangunan Maluku, “ pintanya.

 

Melalui kesempatan ini juga beliau Febri berpendapat, jika UU Provinsi Kepulauan itu susah terwujud, Negara di dalam Negara, maka yang harus dilakukan saat ini adalah mendorong lahirnya Inpres Pembangunan jauh lebih soft, dan kita paksa Pemerintah Pusat agar berbagai program pembangunan kita bisa masuk di RPJMN 2029, akhirnya

 

Diujung diskusi, Febri Calvin Tetelepta menyampaikan keinginannya untuk Maju sebagai Calon Gubernur Maluku di Pemilukada Tahun 2024 nanti. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *