SABUROmedia. Bursel — BupatiĀ  Safitri Malik Soulisa secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043 yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan. Berlangsung di Aula Kantor Bupati Setempat. Senin, 26/7/2023.

Bupati Safitri dalam sambutannya menyatakan, berdasarkan amanat UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 15, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kata Safitri, Saat ini kabupaten buru selatan sedang dalam proses penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten buru selatan.

Selanjutnya dijelaskan Safitri, Pertumbuhan penduduk mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi dimasyarakat, serta mempengaruhi kebutuhan lahan dan kawasan pusat pemerintahan.

Sambungnya, untuk mengatasi hal ini Kata Safitri, pemerintah kabupaten buru selatan sedang menyusun revisi RTRW kabupaten buru selatan dengan diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development),” jelasnya.

Kemudian dikatakan Safitri, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ini merupakan dokumen yang wajib dilengkapi dan sebagai alat analisis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan.

“Dan dikatakannya, Tujuan pelaksanaan konsultasi publik ini adalah memastikan keterlibatan stakeholder atau prinsip partisipatif untuk mengidentifikasi daftar panjang isu-isu strategis pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri atas isu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang terdapat di kabupaten buru selatan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif.

Bupati Safitri diakhir sambutannya mengatakan, hasil dari proses KLHS ini diharapkan mampu memberikan perumusan alternatif penyempurnaan dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RTRW kabupaten buru selatan yang disusun pada tahun 2023 dapat disempurnakan,” Safitri. (SM/AL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *