SABUROmedia, SBB — Pembangunan di bidang kesehatan telah menjadi prioritas bagi Pemerintah Pusat dalam membangun kerangka Kesehatan Nasional, salah satunya adalah pembangunan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan didalam konstitusi Negara yaitu Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( GPII) Kabupaten Seram Bagian Barat, Darto Al Banna lewat rilisnya kepada media ini, pada, Sabtu, (24/6/2023), karena amanat konstitusi tersebut maka persoalan kesehatan yang mendasar seperti mengurangi angka kematian Ibu dan Anak, pencegahan Stunting harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan SBB.

Menurut Al-Banna, yang juga Pengurus BKPRMI ini, berdasarkan data Indeks Human Development tingkat kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dalam kategori menengah dan cukup riskan.

Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dari 11 Kabupaten / Kota di Maluku, angka rawan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat berada urutan ke 4 dari 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, yang berarti Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa ini, masih tergolong rawan dari persoalan kematian Ibu, Anak dan Stunting, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan SBB masih belum serius terhadap penanganan masalah – masalah tersebut.

Menurut Al- Banna, salah satu persoalan yang mengemuka dari Dinas Kesehatan SBB adalah, belum dibayarkannya gaji dari tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap, Honor Dokter, Perawat dan Bidan pada waktu Pandemi Covid -19 melanda Negeri ini.

Ketua Dewan Pengurus GPII Kabupaten SBB ini mengungkapkan, para Pelayan Kesehatan adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi Virus Covid -19 dimana nyawa Mereka dipertaruhkan untuk menyelematkan Masyarakat di masa itu, mengapa sampai pengabdian Mereka tidak dihargai.

Karena itu Al Banna menilai, manajemen Dinas Kesehatan SBB belum optimal dalam pelayanan  dan masih berbau kepentingan, Ketua Dewan Pengurus  GPII Kabupaten Seram Bagian Barat ini meminta, Pejabat Bupati  SBB, Brigjen Andi Chandra As’ Aduddin., SE., MH untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBB,  dr Yohanis Tappang.,  M.Kes, karena  beliau dianggap  tidak mampu menahkodai Dinas Kesehatan SBB. (SM-NKSBB)