Oleh :

Sulaiman Wasahua

 

 

SABUROmedia — Lebih dari setahun yang lalu sampai saat ini publik Maluku sudah mulai dihebohkan dengan persoalan kepemimpinan baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi. Pemicu awal kehebohan ini dimulai dari penunjukan/pengangkatan pejabat bupati/walikota seiring berakhirnya masa jabatan sejumlah bupati/walikota definitive di Maluku. Selain itu di tingkat provinsi Maluku, sejumlah figur orang Maluku sebut saja Jefry A. Rahawarin, Febry  C. Tetelepta, Said Latuconsina dan lain-lain, melakukan tebar pesona melalui pemasangan baliho, spanduk dan lain-lain di dalam dan di sudut-sudut kota/desa di saat hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari besar nasional dengan modus ucapan selamat. Kegiatan tebar pesona ini kemudian dicurigai sebagai bentuk pengenalan diri menuju suksesi gubernur/wakil gubernur tahun 2024.

Para awak media terutama media cetak dan online juga ikut meramaikan berita media mereka dengan dinamika tersebut. Lebih meriah lagi, para pegiat media sosial (WA, FB, Twitter dan lain-lain) saling berbalas komentar untuk meyakinkan sesama mengenai figur yang disukai dengan berbagai pendekatan dan alasan masing-masing. Fenomena ini kemudian ditangkap oleh penulis dan dikembangkan menjadi sebuah catatan kritis dengan judul “ MENCARI KUALITAS PEMIMPIN UNTUK MASA DEPAN MALUKU YANG LEBIH BAIK”.

Bahwa Pembangunan di Maluku dilihat dari berbagai aspek (idiologi, politik, ekonomi, soial dan budaya serta keamanan), dalam perkembangnannya masih terus mengalami kendala serta hambatan. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana dari tahun  ke tahun Prpovinsi Maluku secara nasional termasuk dalam kategori divergen kuat atau menunjukan perkembangan peningkatan kesenjangan tinggi, dibandingkan dengan provinsi- provinsi lain di Indonesia. Dari data BPS Provinsi Maluku, penduduk miskin di Maluku per- bulan September tahun 2021, menunjukan bahwa jumlah orang miskin masih cukup tinggi yakni sebesar 294.970 jiwa, atau 16,30% dari 2,2 juta penduduk yang tersebar secara merata di perkotaan dan pedesaan. Penghitungan kemiskinan ini dengan pendekatan basic need (kebutuhan dasar). Namun jika kita menghitung angka kemiskinan berdasarkan Word Bank yaitu 2 dolar per orang per hari, maka jumlah orang miskin di Maluku tentu semakin berlipat. Semoga di tahun 2022 sampai 2023 ini ada terjadi penurunan angka kemiskinan yang segnifikan.

Realitas kemiskinan yang terus mencekam kehidupan masyarakat dan ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk mengatasinya, sudah barang tentu memicu reaksi semua komponen masyarakat Maluku untuk menuntut adanya perubahan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah agar dapat memastikan masa depan masyarakat yang lebih baik. Bahwa tuntutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera, sudah pasti akan diikuti dengan berbagai koreksi terhadap kebijakan dan program pembangunan yang selama ini dirasakan belum  mendatangkan manfaat bagi kemajuan daerah.

Faktor utama yang kemudian menjadi sorotan masyarakat adalah tentang lemahnya kepemimpinan seorang kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tatakelola pemerintahan terutama yang terkait dengan hajat hidup masyarakat. Akibat dari faktor ini berdampak pada biaya hidup masyarakat yang tinggi, tingkat pengangguran yang terus meningkat karena rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja serta berbagai persoalan sosial lainnya. Disamping itu juga berakibat terhadap rendahnya tingkat capaian kinerja pemerintah daerah khususnya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RPJMD).

Sebagai gambaran singkat, dapat disampaikan bahwa sekitar 4-5 tahun belakangan ini, jumlah angkatan kerja anak-anak Maluku yang keluar mencari pekerjaan di Provinsi Maluku Utara sudah hampir mencapai 30.000 (Tiga puluh ribu) orang. Dan jumlah terbesar berasal dari wilayah Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Pulau Seram yang jumlahnya lebih dari 50%. (Sumber; hasil wawancara lepas penulis dengan sejumlah pekerja anak-anak Maluku di Kota Tidore pada bulan Desember tahun 2021). Jumlah ini belum termasuk yang keluar ke provinsi- provinsi lain seperti di wilayah Papua dan Jawa.

Dengan demikian, kesadaran untuk menghadirkan sebuah kepemimpinan yang efektif, teruji, dengan kamampuan manajerial yang mumpuni menjadi suatu keniscayaan, sebagai syarat utama dalam usaha menyelesaikan berbagai kendala yang selama ini dirasakan masyarakat sekaligus menjawab tantangan yang akan dihadapi Provinsi Maluku ke depan.

Identifikasi Masalah

Sesungguhnya ada beberapa persoalan internal yang terus menghambat program percepatan pencapaian kesejahteraan di Provinsi Maluku yang jika tidak diatasi secepatnya maka sulit bagi masyarakat Maluku untuk keluar dari keterpurukan yang semakin parah. Bahwa masalah- masalah utama yang coba diidentifikasi antara lain;

  1. Kualitas Kepemimpinan
  2. Veodalisme Kekuasaan
  3. Pragmatisme/liberalisme
  4. Apatisme Masyarakat

Bahwa terkait dengan kualitas kepemimpinan, hingga saat ini belum terlihat kualitas seorang kepala daerah yang hadir di tengah-tengah masyarakat Maluku yang diharapkan mampu mengatasi problem kemiskinan terutama masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Masalah ini dapat diihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang rendah dibawah ukuran rata- rata nasional maupun internasional , rendahnya kualitas sumberdaya manusia, lemahnya kemamuan pemerintah daerah dalam melakukan bargaining ataupun pressure baik untuk menagih janji pemerintah pusat maupun terhadap bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam daerah, serta sejumlah bupati/walikota yang terjerat kasus hukum akibat korupsi maupun penyalahgunaan jabatan.

Pada masalah veodalisme kekuasaan, terlihat bahwa para elite politik baik eksekutif maupun legislatif daerah hanya berpikir pada kekuasaan semata. Sehingga yang terjadi adalah usaha untuk memperkuat dan memperluas legitimasi kekuasaan dengan cara menyogok agar tetap

berkuasa. Veodalisme kekuasaan jugacenderung hanya berorientasi pada ekonomi dan bisnis (dalam bahasa masyarakat, program pembangunan hanya berorientasi proyek) yang tujuan akhirnya adalah bagi-bagi faedah.

Pragmatisme/liberalisme membuat para elite politik (baca; pimpinan partai politik) bergerak menjauh dari tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat sehingga hakikat pendirian partai politik yaitu bagaimana kemudian dapat mengagregasi kepentingan  masyarakat bergeser makna menjadi mencari hidup melalui Partai.

Sedangkan apatisme mayarakat muncul karena masyarakat melihat dan merasakan keadaan hidup yang makin sulit akibat dari perilaku elite (pemimpin pemerintahan daerah dan pimpinan partai politik) yang lebih bermesraan tanpa dengan serius memikirkan nasib masyarakatnya. Kenyataan tersebut kemudian menghadirkan rasa tidak percaya atau pesimisme masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun legislative di daerah. Ungkapan ini dapat dilihat melalui pernyataan atau keluhan masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi termasuk kinerja DPRD melalui berbagai sarana komunikasi terutama media sosial.

Solusi

bahwa dampak dari problem-problem di atas menciptakan kondisi masyarakat terus dalam kemiskinan dan ketidak-pastian masa depan. Olehnya itu perlu dicarikan solusi pemecahan agar masyarakat Maluku dapat segera keluar dari kondisi kehidupan yang tidak sehat tersebut.

Pertama, bahwa kaum terdidik harus segera mengambil peran untuk meluruskan arah, membangkitkan kesadaran masyarakat dan menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi sekaligus melakukan konsolidasi demokrasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang kita inginkan adalah demokrasi substansial dan bukan sekadar procedural. Bahwa pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih anggota legislative dan pemimpin eksekutif terbaik, bukan sekadar pesta demokrasi lima tahunan untuk memulih pemimpin baru atau mempertahankan pemimpin sebelumnya serta memilih anggota legislative semata.

Kedua, bagi calon pemimpin eksekutif maupun calon anggota legislatif harus dapat  memastikan kemana arah pembangunan daerah yang mau dituju. Artinya apakah mereka memahami betul permasalahan masyarakat yang sedang dihadapi, bagaimana kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi sekarang dan akan datang,? Karena itu masyarakat membutuhkan pentingnya rekam jejak, ide, gagasan dan visi seorang calon pemimpin daerah maupun calon anggota legislative untuk melakukan fungsi fungsi legislatifnya secara efektif dan objektif, baik fungsi legislasi, fungsi budgeting dan terutama fungsi pengawasan.

Ketiga, bahwa pemilihan kepala daerah akan memberikan dampak terhadap arah serta jalannya sebuah pemerintahan. Karena itu masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa calon pemimpin yang akan dipilih apakah memiliki ketulusan niat dan komitmen pada perbaikan kesejahateraan masyarakat atau tidak.

Keempat; masyarakat harus dapat memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif tahun 2024 harus menghasilkan figur pemimpin yang mumpuni yang memiliki nilai-nilai kejujuran, amanah, kapabel, cerdas dan dedikatif. Sebab hanya dengan tipe pemimpin daerah dan kualitas anggota DPRD terpilih dengan muatan nilai tersebut akan dapat menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi daerah Maluku ke depannya.

Kesimpulan

Dengan melihat kenyataan bahwa kondisi sosial masyarakat Maluku dalam situasi yang masih serba kekurangan, dan persoalan utama ada pada kualitas kepemimpinan di daerah, maka menuntut kesadaran semua komponen masyarakat Maluku untuk masing-masing mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya memberikan kontribusi positif mengatasi kompleksitas permasalahan yang dihadapi saat ini demi kemajuan daerah dan masa depan masyarakat Maluku yang lebih sejahtera . Olehnya itu, pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah tahun 2024 harus benar-benar dimanfaatkan untuk memilih wakil rakyat dan kepala daerah secara selektif, objektif dan rasional sehingga dpat menghasilkan figur-figur pemimpin Maluku yang berkualitas dan terpercaya demi tercapainya harapan bersama akan masa depan Maluku yang lebih baik.

 

*** Penulis adalah Staf Pengajar di FISIP Universitas Darussalam Ambon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *