SABUROmedia, Ambon — Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menyatakan ia akan mendorong dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Keinginan Watubun ini mengingat penyandang disabilitas di Maluku saat ini dinilai masih kurang diperhatikan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti fasilitas khusus, termasuk pekerjaan, jalan, transportasi dan lain sebagainya.

“Kita sudah sepakat untuk mendorong pembentukan Perda Disabilitas.Karena pasca diterbitkannya UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, hingga kini Maluku belum membentuk sebuah Perda dimaksud,” ujar Benhur Watubun kepada wartawan di Ambon, Rabu (29/03).

Pembentukan Perda Disabilitas kata Watubun, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Pimpinan DPRD Maluku, komisi IV bersama Koalisi Daerah Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Pemerhati Disabilitas Provinsi Maluku, yang dikoordinir Ketua Pertuni Maluku, Yohana Maitimu.

Menurut Politisi PDI Perjuangan Provinsi Maluku itu,ada dua jalur dalam proses pembentukan Perda, yaitu usulan dari Pemerintah Daerah Maluku, dan usulan inisiatif DPRD Maluku.

Untuk usulan inisiatif DPRD, dirinya telah mendorong Komisi IV, atau melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai leading sektor.

Alhasil, usulan tersebut langsung direspon, dengan target sebelum berakhir masa jabatan di tahun 2024 mendatang, Perda tentang disabilitas telah ditetapkan DPRD Maluku.

“ Kita semua sepakat dalam spirit yang sama, bahwa kita akan memulai gerakan ini, dan kami berharap sebelum masa jabatan kami berakhir, perda tentang penyandang disabilitas sudah harus terbit sebagai perda payung untuk seluruh daerah di Maluku,”tegasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *