SABUROmedia, Ambon — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku mengingatkan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy agar mengedepankan azas perimbangan dalam perombakan birokrasi di Pemkot Ambon. Hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan dalam pembangunan di Kota Ambon yang lebih baik.

“ Kami menilai untuk menciptkan keharmonisan dalam pembangunan Kota Ambon, maka harus ada perimbangan dalam perombakan birokrasi secara menyeluruh, “ ujar Sekretaris Umum DPD IMM Provinsi Maluku, Tamsir Takimpo dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (08/02).

Tamsir mengatakan, perombakan birokrasi dilakukan Walikota Ambon dipenghujung akhir masa jabatannya dinilai belum sepenuhnya mengakomodir perimbangan Sumber Daya Manusia dari komponen ummat yang ada di Kota Ambon.

Beberapa jabatan Kepala Dinas dan jabatan strategis lainnya misalnya, hanya mengakomodir kelompok umat tertentu dan mengabaikan azas perimbangan, kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan suasana disharmonisasi ditubuh birokrasi Kota Ambon nantinya.

“ Menurut Saya untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik harus mengakomodir semua sumber daya manusia, kalaupun beberapa jabatan Kadis dan Jabatan-jabatan strategis lainya yang sudah tak ada perimbangan, maka setidaknya untuk birokrasi di Pemkot Ambon harus ada perimbangan, termasuk Pj Kepala Desa maupun Kepala Sekolah yang mayoritas disisi yang satu “ pungkasnya.

Dia berharap di masa akhir jabatannya sebagai Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dapat memberikan pesan Pemimpin yang moderat dengan perimbangan dalam penataan Birokrasi di Pemkot Ambon, apalagi selama menjabat hingga dua kali masa jabatannya sejumlah prestasi sudah ditorehkannya. Sehingga penting untuk terus menjaga suasana harmonis baik di birokrasi maupun di masyarakat, yang mulai sudah diperbincangkan terkait hal ini.

“ Jangan sampai prestasi itu terciderai hanya karena kebijakan yang diambil hanya dapat mengakomodir kelompok kepentingan tertentu saja dengan mengabaikan sumber daya umat yang ada di Kota Ambon, “ harapnya.

Selain itu ia juga mengingat agar Sekkot Ambon, Agus Ririmasse agar tetap menjaga keseimbangan dalam penataan birokrasi dengan mengeliminir berbagai politik kepentingan.

“ Jangan sampai ada terkesan Sekkot lebih memproritaskan teman dekat dengan alasan harus dari STPDN. Karena jangan sampai tindakan Sekkot Ambon dapat mencederai Prestasi Bapak Walikota Ambon itu, “ ingatnya.

Ia juga mengingatkan mantan asisten I Pemkot Kupang itu agar lebih fokus melaksanakan sesuai Tupoksi jabatan yang diembannya, jangan hanya membangun program – program pencitraan semata di publik hari ini, dimana itu menjadi domain bidang lain seharusnya, tegas Mahasiswa Unidar ini.

“ Jadi intinya kami akan terus mengawal kebijakan ini, apabila dalam perombakan tersebut tidak ada perimbangan Birokrasi, maka kami memastikan akan memobilisasi gerakan besar-besaran. Karena kami juga menilai dan menduga ada indikasi gratifikasi yang dilakukan Pemkot Ambon yang perlu diketahui public, soal ini nanti kami akan umumkan lagi nantinya, “ desaknya. (SM)