SABUROmedia, Ambon — Salah satu pasangan bakal calon Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pattimura atas nama Gurulebe Kasid Salampessy dan Gratia Yuni Ohoira, dengan jargon ” GLORY ” meminta Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) BEM FH Unpatti untuk tidak diskriminasi, dapat transparan dan netral dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pemira mahasiswa Hukum Unpatti. Hal ini disampaikan melalui rilis ke media ini, Sabtu malam (7/8/2021) melalui pesan WhatsApp.

” Sejak awal pembentukan KPRM memang sudah menuai kontroversi oleh seluruh civitas akademika Mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti, karena begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Berawal dari penutupan pendaftaran anggota KPRM yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH UNPATTI secara tiba-tiba menetapkan Struktur Ketua, Sekretaris, Bendahara beserta seluruh anggota KPRM tanpa melalui suatu tahap seleksi resmi dengan parameter tolok-ukur yang jelas, dimana hal ini terkesan Nepotisme karena latar organisasi yang sama dengan Ketua DPMF, ” ujar Gurulebe Kasid Salampessy, salah satu bakal calon BEM FH Unpatti.

Menurutnya, setelah masuk dalam tahapan proses terkait pengumuman hasil Calon Ketua dan Sekjen BEM yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2021 sore, telah terjadi peristiwa manipulasi, tidak adanya transparansi data serta hanya melakukan verifikasi berkas salah satu kandidat dari pasangan calon atas nama Gurulebe Kasid Salampessy dan Gratia Yuni Ohoira saja. Bahkan usulan untuk transparansi pemberkasan calon kandidat lain tidak diterima oleh pihak KPRM, hal inilah yang kemudian tidak diterima oleh pasangan calon dengan jargon GLORY, jelasnya.

” Pihak KPRM seharusnya menunjukan akuntabilitas maupun tranparansi dalam semua tahapan yang ada, kenapa hanya pihak kami yang di verifikasi ? Harusnya kandidat yang lain diperlakukan hal yang sama, ” pintanya.

” kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan kejadian ini maupun proses – proses yang selama ini menurut kami diluar kewajaran, maka kami akan memboikot pemilihan BEM FH UNPATTI dan segera akan membuat Petisi Pergantian Pengurus KPRM yang baru,” ancamnya.

Untuk itu, Bakal Calon Sekjend BEM FH Unpatti, Gratia Yuni Ohoira menegaskan agar KPRM dapat mempertanggungjawabkan keputusannya yang dianggap sangat diskriminatif,  dan secepatnya harus melakukan klarifikasi tentang berbagai keputusannya itu yang tidak sesuai, tegasnya

Kemudian dia mencontohkan, ” Dalam persyaratan yang dikeluarkan oleh KPRM untuk mahasiswa yang memiliki hak suara adalah dia yang memiliki smart card dan KRS DNS terakhir oleh angkatan 2020, namun hal ini tidak disahkan oleh pihak KPRM dalam memverifikasi berkas-berkas kami, bahkan pihak KPRM enggan untuk memverifikasi berkas-berkas bakal calon kandidat yang lain, hal ini khan lucu,” ujarnya.

Sementara itu, Abdi Mony, Ketua Tim Pemenangan Glory  menjelaskan bahwa dalam persyaratan yang di ajukan oleh KPRM terkait dengan smart card dalam perspektif hukum tata negara yang diminta oleh pihak KPRM bentuknya formil, bukan bentuk materiil dari pada smart card yang di maksud, jelasnya

Untuk itu, kebijakan yang di buat oleh KPRM tidak mempunyai landasan hukum, tegasnya.

” Ketua KPRM Bung Dames Lewansorna juga pernah mengancam salah satu bakal calon kandidat dengan bentuk kata- kata atau kalimat yang kasar, hal ini sangat disayangkan juga “, tambahnya.

Mony kemudian mengancam jika hal ini tidak segera di tanggapi oleh Pihak KPRM sebagai penyelenggara, maka kami akan memboikot Pemilihan BEM ini, yang rencananya di lakukan secara online serta kami pastikan tidak ada pemilihan BEM, tutupnya (SM-CAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *