Oleh :

Nour Payapo

SABUROmedia – Bukan soal Pulau Ambon, Pulau Seram, Pulau Buru, Kepulauan Kei, Tanimbar, atau pulau – pulau lainnya sebagai ibukota. Problemanya, pertumbuhan ekonomi Maluku sangat lambat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah wajib fokus menjamin peningkatan produksi- memperlancar distribusi serta penyediaan pasar luas (digitalisasi internasional).

Bukan soal Pulau Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku, problemnya, awal penempatan ibukota provinsi di Pulau Ambon, adalah visi imperialis. Pulau kecil, mudah dikontrol dari serangan penduduk asli (hanya untuk pertahanan Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC), memperlancar monopoli rempah, perdagangan dan otoritas penentuan harga cengkih, serta banyak faktor lainnya. Maluku Utara menyadari hal ini, orientasi imperialisme mereka gantikan dengan memindahkan ibukota dari Ternate ke Sofifi. Kebijakan pemerintah terfokus menciptakan daerah kesejahteraan. Kini pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat pesat, meskipun digempur Covid-19.

Ibukota (pusat pengambil kebijakan) harus ada di pulau yang memiliki tanah (kontinental) sangat luas, di posisi sangat seimbang (geostrategis) sehingga butuh waktu singkat ekspor dengan meminimalisir biaya distribusi, ini ibukota kesejahteraan, ibukota untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika di Seram, Buru dan Tenggara + Tanimbar, ekspor – impor dalam jumlah besar dapat dilakukan kapan saja, pertumbuhan ekonomi Maluku dapat kita capai dalam waktu singkat. Sayangnya, di pulau-pulau produktif, misalnya Pulau Seram, tidak ada satupun pelabuhan eksport. Pulau Seram memiliki tanah terbesar di Maluku, Pulau Seram memiliki jumlah penduduk terbanyak di Maluku, sangat tidak produktif, dan sangat tidak adil jika New Port yang digulirkan pemerintah terfokus lagi di Pulau Ambon, mengabaikan pulau-pulau produktif.

Akibatnya, daya dukung kota Ambon sudah tidak memenuhi kelayakan sebagai ibukota. Jumlah kendaraan lebih banyak dibanding panjang ruas jalan (macet). Hujan enam jam saat air pasang (Banjir-Longsor). Psikologi penduduk kota terganggu (demonstrasi-aksi-benturan aparat versus mahasiswa).

DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah telah memutuskan perpindahan ibukota ke Pulau Seram. Fraksi PDI-Perjuangan mendukung penuh, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengkampanyekan perpindahan ibu kota, pasangan Murad Ismail – Barnabas Orno (direkomendasikan PDI-P) dalam meraih dukungan politik menjanjikan perpindahan ibukota ke Pulau Seram. Semua rakyat Seram sangat berharap.

Ada pepatah Maluku berbunyi : janji tinggal janji……………………..(saya takut melanggar Undang-undang ITE). Jika ada yang berani, isilah titik-titik di atas ini, terima kasih.

*** Penulis adalah Mantan Pengurus DPD KNPI Provinsi Maluku