SABUROmedia, Ambon – Ketua ICMI Maluku Hasan Pelu merespon kalrirfikasi yang disampaikan pihak Universitas Pattimura, Kami berterima kasih kepada pihak universitas yang telah merespons pertanyaan kami terkait pernyataan rektor 10.000-an Mahasiswa terancam di DO-kan. Pernyataan warek 1 terkait hal ini menunjukkan angka yang kami pertanyakan ternyata terkoreksi dari 10.000-an menjadi 18.163. Itu artinya angka ini sangat debetebel dan berpotensi naik atau bisa turun, karena kami yakini pihak rektorat msh melakukan verifikasi actual terkait data mahasiswa. Terkesan bagi kami warek 1terburu-buru dan cenderung ingin mengklarifikasi padahal verifikasi datanya belum selesai dilakukan, hal ini bisa berdampak pada timbulnya kegaduhan di masyarakat akibat keresahan orang tua yang anaknya berpotensi di DO- kan. Hal ini juga menunjukan bahwa rector tidak menguasai data mahasiswa secara baik.
“Klarifikasi yang disampaikan oleh warek 1 cenderung hanya penyampaikan angka yang fantastis dan prosedur men DO-kan mahasiswa, dari pada mekanisme percepatan penyelesaian studi mahasiswa yang batas waktunya tinggal beberapa bulan lagi, contohnya angkatan 2014. Karena sesungguhnya masyarakat lebih cenderung menunggu sikap rektorat yang secara administratif dan operasional dapat dipertanggungjawabkan dan diimplementasikan terkait penyelamatan studi mahasiswa angkatan 2014. Jangan kita bicarakan lagi mahasiswa yang tidak bayar UKT tapi bagaimana dengan mahasiwa yang bayar lalu masih ada mata kuliah, simulasi penyelesaian studi mahasiswa tersebut seperti apa? Tutur Hasan Pelu
Lanjutnya apa yang diformulasikan oleh Warek I terkait masa studi sangat normatif, angkatan 2013, 2012, itu bukan konseren kami mereka-meraka itu otomatikli akan dikeluarkan dari sistim karena sudah melewati batas studi, yang kami persoalkan angkatan 2014 2015 2016 harus ada payung hukum untuk menyelamatkan mereka dan itu wilayahnya di rektorat, bukan di program studi atau di fakultas, jangan sampai mahasiswa/I pada angkatan ini bernasib sama juga, misalnya angkatan 2014 yang batas studinya sampai februari 2022, kalau tidak ada langkah-langka penyelamatan oleh universitas maka mereka akan terancam DO juga, sangat disayangkan kampus ternama di Maluku menambah angka penganguran.
“saya sangat menyangkan persolan yang begini serius mengapa baru diomongkan sekarang. Sangat besar jumlah yang terancam DO bukan 10 ribuan tetapi mendekati 20 ribuan, makanya pihak kampus harus menelusuri apa penyebapnya? Tidak mampu membayar UKT atau karena masalah akademik? Jika karena tidak mampu, apakah hal tersebut berkorelasi dengan kebijakan Rektor beberapa waktu lalu yang menaikkan UKT tanpa mempertimbangkan penghasilan masyarakat (orang tua mahasiswa)”
Menurut Hasan Pelu kita jangan saling melempar tanggungjawab persolan ini harus segera diselesaikan mestinya pihak rektorat yang tau mengapa mahasiswa tidak aktif bukan fakultas atau prodi karena semua proses pembayaran UKT ke rektorat, dan semua yang berkaitan dengan proses akademik dilaporkan diakhir semester tahun berjalan ke rektor melalui sistim yg ada. Jika tidak aktif karena tak mampu, lalu bagaimana dengan kebijakan beasiswa? Salah sasaran? Ada KKN? Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan beasiswa? Lalu dimana peran senat universitas? Mengapa diam?
“persoalan SDM di Maluku ICMI juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan, maka tidak salah jika kita mengritisi, untuk itu pihak kampus harus membuka diri bila perlu kita bersama-sama mencari solusi untuk persoalan ini, jangan saling melempar tanggung jawab, yang terancam DO itu kan anak-anak kita juga” Tutup Ketua ICMI Maluku.(SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *