Oleh: DR. Liberty Wairisal, MM

SABUROmedia, Ambon – Terkait dana penelitian FKIP yang disampaikan oleh Dekan FKIP Prof. Dr. Izaak Wenno bahwa itu dana murni fakultas itu menunjukan kekeliruan dan ketidaktahuan Dekan soal Dana ini.

Kalau pakai istilah dana murni itu hanya diperuntukan bagi dana rupiah murni dari kementerian sedangkan dana penelitian fakultas berasal dari PNBP Fakultas maka dia harus tau bahwa dana itu sesuai aturan dialokasikan 15% dari PNBP untuk peneltian.

Karena FKIP memiliki PNBP tahun ini 12 miliar karena Covid-19 maka dana penelitian dan pengabdian harus sebesar 1,8 miliar, namun yang diumumkan hanya sebesar 1,3 miliar.

Kalau seperti ini maka siapa yang melakukan pembohongan Dekan atau saya. Jika pembiayanan hanya diperuntukan 72 proposal penelitian yang lolos seleksi dengan rata-rata KURANG DARI 14 juta per proposal dan 72 Proposal pengabdian dengan dana 5 juta per proposal, maka JIKA BENAR dana yang dibutuhkan kurang dari 1,4 M. Sisanya dikemanakan dan ini merupakan ketidaktransparansi dan pembohongan pengelolaan dana terhadap sivitas akademika FKIP Unpatti.

Apakah ada kegiatan gali lobang tutup lobang? Ini ada apa? Saya minta intitusi penegak hukum segera memeriksa pengelolaan keuangan FKIP yang dinilai tidak transparan ini.

Sebenarnya kalau diusut banyak dosen yang mengeluh terkait ketidakadilan yang mereka alami dalam seleksi penelitian FKIP yang dilakukan oleh reviewer dan Dekan.

Mengapa pengumuman hasil seleksi tidak trasparan dilakukan dengan mengumumkan secara keseluruhan pengusul beserta hasil penilaiannya? Yang dilakukan reviewer dan Dekan adalah mengirimkan hasil penilaian per individu dosen pengusul terkait hasil penilaian dan hanya melalui pesan WA.

Ini sangat memalukan dan menunjukan tidak trasparannya pengelolaan penelitian di FKIP dan ketidakmampuan pengelolaan fakultas oleh Dekan yang terkesan abal-abal.

Mengenai kewenangan pengelolaan dana penelitian yang disampaikan oleh Dekan Izaak Wenno bahwa kewenangan ada pada dia sebagai Dekan. Sebagai seorang Dekan Izaak Wenno harus paham semua aturan dalam pengelolaan fakultas.

Saya sampaikan bahwa terkait kewenangan pengelolaan penelitian berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura No.20 tahun 2016 pasal 45 bahwa Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada kewenangan fakultas dalam pengelolaan penelitian.

Kewenangan penelitian ada pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana Pasal 75 dalam OTK yang menyebutkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ada pada LPPM.

Sekali lagi saya katakan bahwa penyataan Dekan di media cetak membuktikan saudara Dekan tidak paham pengelolaan dana Penelitian dan Dekan-lah yang melakukan pembohongan publik sebagai pimpinan fakultas dan sebagai akademisi bagi sivitas akademika FKIP dan masyarakat luas dan ini sangat memalukan sebagai seorang Dekan.

Mengenai mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal dapat dilakukan oleh Izaak Wenno sebagai Dekan. Perlu saya sampaikan bahwa pengangkatan reviewer berdasarkan Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XIII Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa reviewer internal HARUS ditetapkan melalui Keputusan Rektor dan harus terdaftar di DRPM Kementerian.

Sekali lagi saya katakana bahwa Dekan FKIP saudara Izaak Wenno tidak paham masalah pengangkatan reviewer. Saya katakan bahwa ini suatu pembohongan public dan sangat memalukan yang dilakukan oleh Izaak Wenno sebagai seorang Dekan.

Mengenai reviewer yang saya katakan abal-abal karena saya miliki dasar pijak yaitu Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XIII Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian bahwa Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi HARUS memenuhi 7 persyaratan (BUKAN SEBAGIAN), diantaranya: berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional; berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi dan atau nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author) minimum di dua judul artikel; diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI. Atau minimal memiliki bersertifikasi sebagai reviewer.

Timbul pertanyaan apakah para reviewer memiliki persyaratan dimaksud ??? Ketua Tim Reviewer saja belum memiliki semua persyaratan dimaksud.

Selanjutnya saudara Izaak Wenno mengaitkan pernyataan saya di beberapa media cetak dengan proses pemilihan Dekan. Saya sampaikan bahwa dalam masa pemilihan Dekan FKIP saya masih menempuh pendidikan Doktor dan belum kembali ke Ambon dan juga tidak berada di Ambon. Bagi saya siapapun Dekan yang terpilih itu Dekan saya. Perlu sampaikan ke public bahwa pernyataan Dekan ini menunjukan kekerdilan pikiran sebagai seorang Dekan dan hanya mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan pengelolaan penelitian di FKIP. Saya berbicara di media murni sebagai seorang dosen dan akademisi yang merasa kebijakan Dekan FKIP dalam pengelolaan penelitian sarat ketidakadilan dan hanya membangun dinasti kelompok pendukung dalam Fakultas.

Silahkan publik masuk kampus dan menilai semua peran yang diberikan dekan kepada para pemilih dan pendukungnya. Itupun saya tidak keberatan karena itu kewenangan dia sebagai Dekan. Saya perlu sampaikan bahwa kalau saya tidak berpihak kepada saudara Izaak Wenno, maka saya akan menggugat dasar pemilihan dan pengangkatan saudara sebagai Dekan.

Sebenarnya sebagai seorang akademisi yang menganut azas kejujuran, keadilan dan kebenaran, maka perlu saya sampaikan ke sivitas akademika Universitas Pattimura dan public bahwa dasar pencalonan saudara Izaak Wenno adalah CACAT HUKUM kalau saya berpihak dalam pemilihan dekan FKIP. Hal ini saya sampaikan karena dasar pencalonan saudara Izaak Wenno mengacu pada Peraturan Senat Universitas Pattimura No: 01 tahun 2020 yang ditetapkan oleh Ketua Senat Unpatti pada pasal 4 huruf A angka 4 telah DIUBAH dan ditambahkan Koordinator Program Studi untuk mengakomodir saudara sebagai Calon Dekan waktu itu.

Penambahan ini bertentangan dengan Statuta Universitas Pattimura No: 52 Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Menteri dan kedudukan hukumnya lebih tinggi dari Peraturan Senat Unpatti. Pada Statuta Unpatti Pasal 40 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Dekan harus memenuhi syarat memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri. Kalau saya berpihak dalam pemilihan Dekan maka saya akan gugat proses, hasil dan penetapan saudara sebagai Dekan FKIP karena pengalaman manejerial saudara Izaak Wenno hanya sebagai Ketua Program Studi dan ini sarat kepentingan.

Jadi saya tegaskan bahwa peryataan saya di media cetak dan elektronik murni masalah pribadi sebagai akademisi dan dosen FKIP yang merasa dirugikan dan tidak ada sangkut paut dengan pemilihan Dekan FKIP. Publik silahkan menilai. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *