SABUROmedia, Ambon – Dekan FKIP Unpatti Prof. Dr. Izak Wenno, S.Pd.,M.Pd melakukan kesalahan dengan menunjuk tim reviewer proposal penelitian yang tidak berkompeten untuk mereviuw sekitar 175 proposal Dosen FKIP mengakibatkan kekecewaan dan kekacauan terjadi di FKIP Unpatti.

Hal itu diungkapkan oleh para dosen FKIP yang diwakili oleh Dr. Berty Wairisal, MM. Bagi kami masalah seperti ini tidak boleh terjadi di lembaga perguruan tinggi seperti Unpatti, kalau semua Pimpinan tahu dan mengerti tentang Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Tinggi, termasuk mengelolah Dana Penelitian Dosen seperti ini.

Oleh karena itu bagi kami masalah kekisruan ini terjadi sesungguhnya karena Dekan FKIP yang tidak tau dan paham tentang roh sebuah penelitian Dosen dengan menunjuk:
Reviewer gadungan/ abal-abal yang tidak memiliki sertifikasi reviewer.
Reviuwer tidak memiliki ilmu yang serumpun untuk mereviewer proposal yang diajukan para dosen
Proposal yang lolos hanya kroni dan pejabat struktural mulai dari pimpinan fakultas sampai pimpinan program studi serta anggota senat yang memilih dekan pada 2 bulan lalu.

Reviuwer mestinya tidak memasukan proposal pribadi atas nama dirinya namun di FKIP Unpatti Reviuwer juga memasukan proposal dan yang diloloskan yang pertama adalah milik Reviuwer.

Tidak melibatkan Lembaga Penelitian Unpatti yang punya kewenangan dalam mengatur, menyeleksi dan menetapkan proposal mana yang layak atau tidak layak.

” Kami meminta penjelasan kepada bapak Rektor, apa sesungguhnya keistimewaan FKIP sehingga tidak memberikan kewenangan kepada Lembaga Penelitian Unpatti yang semestinya punya kewenangan untuk memproses, seleksi sampai pada penetapan sebuah proposal penelitian, ” ujarnya mempertanyakan.

Lanjutnya, Kalau mekanisme sebagaimana lazimnya ini di tempuh maka sudah tentu tidak ada masalah karena yang melakukan proses itu adalah Lembaga Penelitian Universitas Pattimura yang diatur dalam aturan.

Tapi ini aneh karena Dekan membentuk tim yang sudah tentu tidak independen karena tim itu adalah konco-konco Dekan, lagian mereka juga mengajukan proposal bagaimana mungkin mereka mengeleminir diri sendiri kan hal ini tentu menimbulkan konflik of interest. Semua Guru Besar di FKIP yang mengajukan proposal pasti diloloskan untuk dapat dana penelitian yang nilainya hanya 10-15 juta ini sangat Memalukan, karena di Universitas lain di Indonesia Guru Besar itu mestinya berlomba mengajukan proposal ke Kementerian atau Lembaga Donor dunia supaya mendapatkan dana penelitian yang besar dan melibatkan para dosen/asisten/kelompoknya, sehingga Unpatti bisa mendapat pengakuan dengan begitu raking Unpatti menjadi baik dan unggul…..

” Tapi anehnya di FKIP Unpatti para profesor mengejar dan saling sikut menyikut dengan dosen pemula untuk dana penelitian 10-15 juta, Menurut kami proposal yang diloloskan oleh reviewer pilihan dekan FKIP Unpatti yang tidak kompeten karena tidak miliki sertifikat atau legalitas sebagai reviewer ini sarat dengan proses penipuan, like and dislike yang tidak profesional sama sekali karena penentuan kelolosan itu didasarkan atas pertemanan, sodara sekampung, atau kelompoknya, ” tandasnya.

Selain itu kata dia, semua pejabat struktural, yang memasukan proposal seperti pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi dan Anggota Senat yang adalah kelompok dekan diloloskan. Ini adalah proses balas jasa karena mereka telah memilih Prof. Dr. Izak Wenno sebagai Dekan FKIP beberapa waktu lalu. Model seperti ini apa jadinya FKIP Unpatti dan Pendidikan di Maluku.

Selain itu pula yang lebih Memalukan adalah para reviewer juga mangajukan proposal penelitian. Dan sebagian dari mereka tidak memiliki kompetensi artikel penulisan bereputasi dan hanya berbekal status dosen saja bisa mereview proposal penelitian yang dimasukan para dosen walaupun tidak sesuai bidang ilmu mereka.

FKIP Unpatti bukan perusahaan milik sendiri atau kelompok diatas, tapi FKIP Unpatti merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Maluku milik negara dan masyarakat maka kami tetap merespons tindakan dekan dan reviewer itu sebagai suatu pelanggaran dan pemeliharaan praktek KKN yang selama ini diberantas oleh pemerintah.

” Saya tantang mereka coba buka secara transparan semua proposal yang lolos dan tidak lolos lalu kita lihat, ini proses penipuan yang dilakukan oleh tim Reviuwer abal-abal itu, ” tantangnya.

Kata dia, Kualitas yang selalu digaunkan oleh Unpatti akan tercoreng dengan praktek seperti di atas dan lebih-lebih lagi dosen dipaksakan untuk meneliti tidak sesuai bidang keahliannya tetapi sesuai kemauan Dekan ini kan kacau. Ini penelitian Dosen harus sesuai dengan bidang Ilmunya bukan penelitian skripsi mahasiwa S1.

” Oleh karena itu, kami meminta agar Pa Rektor membatalkan hasil reviuwer abal-abal ini dan menarik kembali untuk di proses oleh Lembaga Penelitian Unpatti, ” desaknya. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *