SABUROmedia, Ambon – Menanggapi keputusan Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 451-56 Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam wilayah Provinsi Maluku selama H-3 Peniadan Mudik (3 Mei sampai dengan 5 Mei 2021), selama masa peniadaan mudik (6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021), dan H+7 Peniadaan Mudik (18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021). Yang bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan covid19.

Di mana semua masyarakat Maluku yang akan melakukan perjalanan antar kabupaten/kota di Maluku, wajib membawa surat bebas Covid-19 hasil swab antigen tersebut. Justru membingungkan dan menambah beban masyarakat. Sungguh di sayangkan, kebijakan larangan mudik yang tidak konsisten bahkan terkesan eksploitatif itu, tanpa ada reserve yang memadai oleh pemrov dan satgas covid 19 dalam penangnan covid 19 di Maluku.

Bidang Hikmah Pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Maluku, meminta Pemprov maupun satgas covid 19, menyediakan sarana rapid antigen/swab secara gratis, sebab larangan mudik tanpa ada “affirmative action” justru merupakan sebuah kebijakan yang cenderung hanya menegasikan eksistensi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid 19 itu sendiri.

Aturan kewajiban mengurus surat swab antigen oleh Pemudik, patut di curigai sebagai bentuk ekploitasi terhadap masyarakat, sebab dengan kondisi yang sulit seperti ini, berpotensi menimbulkan berbagai kejahatan dgn di manfaatkan oleh pihak-pihak yg mencari keuntungan dalam kondisi pandemi, contoh kasus rapid antigen bekas di beberapa bandara di indonesia.

Olehnya, kami meminta satgas covid 19, harus menyediakan rapit antigen/swab secara gratis, kepada masyarakat yang akan mudik. Sebab seketat apapun larangan mudik, masyarakat akan tetap mudik dengan cara mereka sendiri.

Satgas covid 19, jangan memandang persoalan mudik itu, hanya persoalan mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain secara normatif atau moment tanpa makna, sebab mudik bukan hanya soal “pulang kampung” tetapi “Mudik” adalah “akumulasi” sosiologis yang berbasis relegiutas yang memiliki makna yang “sakral” bagi masyarakat khususnya umat islam yang moment tersebut menjadi pengalaman spiritual maupun sosiologis yang mendalam.

Kebijakan Satgas covid 19 terkait larangan mudik dengan mempersyaratan Swab antigen, bentuk ketidakadilan, kalau kita cermati, kebijakan tersebut, terselip “reserve” bagi elit dan kaum kuasa, sebab dengan muda, seluruh persyaratan dalam larangan tersebut bisa di akses & di manifulasi oleh para kelas elit maupun kelas kuasa. Bahkan bisa jadi, akan menjadi lahan Bisnis yang menggiurkan.

Satgas covid 19, harus memastikan juga, bahwa seluruh praktek rapid antigen atau swab aman, dengan menyediakan rapid antigen/swab secara gratis kepada masyarakat.

Lutfhi Wael
Ketua Bidang Hikmah & Hubungan antar lembaga Pemuda Muhammadiyah Maluku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *