SABUROmedia, Ambon – Soal interpelasi yang dilakukan beberapa anggota DPRD Kota terhadap walikota Ambon, Ketua DPD II KNPI Kota Ambon Michael Adam mengingatkan soal interpelasi yang dilakukan agar selalu tetap menyampaikan segala sesuatu yang memang efektif untuk kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan orang per orang.

Soal interpelasi yang dilakukan harus sesuai mekanisme dan jangan cuma asbun saja, karena selama ini pemerintah kota Ambon selalu menjalankan pemerintahannya selalu berpihak kepada masyarakat.

Terkait beberapa ASN non job yang disampaikan yang menjadi salah satu alasan interpelasi, saya rasa itu kita kembalikan kepada yang berwenang dan saya juga ingin sampaikan kalaupun persoalan itu tidak bisa di pastikan bahwa akan berpihak pada kepentingan masyakarat umum. Tutur ketua DPD II KNPI Kota Ambon.

Disisi lain, Wakil Ketua Bidang OKK DPD II KNPI Kota Ambon Hasbi Chaidir Sanaky.,S.Kep mendukung persoalan interpelasi yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kota Ambon karena itu hak mereka.

Menurut OKK DPD II KNPI Kota Ambon juga harus sesuai mekanisme, mekanisme kan juga ada Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003).

Lanjutnya OKK, Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas. Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut. Dalam Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Saya rasa Dalam mengajukan hak interpelasi itu harus tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan karena kepentingan segelintir orang. “Tutup Hasbi Chaidir Sanaky.,S.Kep” (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *