SABUROmedia, Bursel : – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masa Sidang II Tahun Sidang 2021, Bupati Buru Selatan Dr. Hi. Tagop Sudarsono Soulissa, SH. MT menyampaikan Nota Pengantar 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Buru Selatan di Ruang Rapat DPRD. Selasa, 27/04/2021.

Bupati Buru Selatan Dr. Hi. Tagop Sudarsono Soulissa, SH. MT dalam sambutannya yang bacakan Asisten I Bidang Pemerintahan bahwa, melalui kesempatan sidang paripurna Dewan yang terhormat ini juga, izinkan saya untuk menyampaikan 18 (delapan belas) buah rancangan peraturan daerah yang terdiri dari rancangan peraturan daerah tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) buah dan rancangan peraturan daerah tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) buah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang mandiri dan seluas-luasnya berdasarkan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang kita lakukan saat ini, ini merupakan implementasi dari adanya program legislasi daerah yang diprioritaskan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dalam mendukung adanya perkembangan dan perubahan regulasi, baik secara nasional dan maupun daerah sesuai kebutuhan masyarakat dengan berbagai pelaksanaan urusan kewenangan daerah.”ucap bupati

Dikatakan Soulissa, kesemuanya ini tentu kita lakukan dengan meletakkan dasar aturan pelaksanaannya sesuai dengan amanat pasal 80 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 78 peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Di kesempatan rapat paripurna yang nampak berjalan dengan tenang itu, kemudian dari 18 (delapan belas) rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut.

Soulissa menyampaikan secara jelas, terstruktur, dan tersistimatis didalam forum rapat paripurna DPRD Buru Selatan pada masa Sidang II tahun Sidang 2021 itu.

Selanjutnya secara garis besar, Tagop menyampaikan bahwa, dari ke-18 (delapan belas) buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut dikelompokkan menjadi 9 (sembilang) yakni : 1. 4 (Empat) buah rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Daerah, 2. 1 (Sabtu) buah rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, 3. 1 (Satu) buah rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan penanaman dan dekorasi kawasan perkotaan, 4. 1 (Satu) buah rancangan peraturan daerah tentang Perangkat Desa, 5. 1 (Satu) buah rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasa, 6. 1 (Satu) buah rancangan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, 7. 7 (Tujuh) buah rancangan peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, 8. 1 (Satu) rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil, 9. 1 ( Satu) buah rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lebih jauh secara yuridis dan konseptual Tagop (Bupati) menyampaikan diantaranya yakni ; tentang pajak daerah dan distribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, ketentuan tentang desa yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Badan Permusyawaratan Desa, Penatan Ruang, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Setiap Oran memiliki Hak Asasi untuk Hidup Sehat dan Lingkungan Sehat, dan Upaya Perlindungan Nelayan, serta menjelaskan bunyi pasal 28 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.

Kata Bupati, rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk dibahas pasa masa Sidang II tahun 2021 ini, tentunya merupakan tugas dan tanggungjawab yang kita lakukan bersama, sebagai konsekwensinya dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintah di daerah tercinta ini.

“Olehnya itu dari 18 (delapan belas) buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang kami ajukan ini, kiranya dapat dibahas dan dikaji dengan jiwa dan semangat kemitraan yang bersifat profesional dan demokratis melalui asas musyawarah mufakat untuk menuju kesepahaman dan kesepakatan bersama, yang tentunya diwarnai dengan masukkan, saran, pendapat, dan pertimbangan yang bersifat kritis dan konstruktif dalam upaya memberi bobot hukum yang akan kita tetapkan bersama ini, “harap Tagop (Bupati Dua Periode di Bumi Fuka Bipolo Tercinta ini).

Di akhir sambutan Bupati yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan bahwa, semoga pengorbanan dan pengabdian kita untuk melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara, serta khususnya di Kabupaten Buru Selatan ini, selalu dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan semangat ” Lolik Lalen Fedak Fena, Satukan Hati Membangun Negeri”, “tutupnya. (SM/Al)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *