SABUROmedia, Ambon – Dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan Jajaran Pejabat Esselon I Kementerian Agama.

Rapat Kerja Komite III DPD RI Bersama Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi (29/03/2021) pada tahun 2021 memberikan paparan program kerja dihadapan Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI. Dalam paparannya Wamenag menjelaskan terkait tufoksi dan anggaran tahun 2021 yaitu bahwa mereka oleh Negara mendapatkan tugas untuk menanganani urusan dalam bidang fungsi Agama dan Pendidikan.

Tahun 2021 Wamen memberikan data bahwa mereka mendapatkan alokasi Anggaran yaitu sebesar Rp 66.766.561.128.000. kemudian anggaran tersebut disebar pada Lima Bidang Program Kerja Kemenag yaitu Bidang Dukungan Manajemen sebesar Rp 35.518.398.449, Bidang Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama sebesar Rp 2.979.819.338, Bidang Pendidikan Tinggi sebesar Rp 7.064.206.748, Bidang Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp 7.060.717.073, dan Bidang Pendidikan Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar Rp 14.143.419.520.

Dalam Rapat kerja tersebut ada diskusi dan interaksi antara peserta rapat dengan Wamenag berserta jajaran Pejabat Unit Eselon I berlangsung dengan baik, yaitu seperti Dirjen Pendidikan Islam yang membantu Wamenag menjelaskan terkait pertanyaan Anggota terkait program adanya permasalahan penyaluran dana BOS Madrasah tahun 2020 yang disinyalir terdapat pemotongan.

Senator Maluku Mirati Dewaningsih, ST dalam kesempatan itu meminta kepada pihak Kementerian Agama agar secepatnya ada kepastian Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 yang menjadi harapan besar masyarakat Maluku setelah tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pandemic covid 19, hal ini penting karena permasalahan antrian tunggu calon jamah semakin panjang serta potensi resiko kesehatan jamaah khususnya pada kelompok usia lansia yang menjadi kelompok mayoritas calon jamaah haji bisa semakin besar. Lebih dalam lagi senator ini menegaskan dan meminta kepada Kemenag bahwa kualitas layanan ibadah haji di Maluku masih belum terwujud maksimal salah satu masalahnya karena sampai saat ini embarkasi haji Maluku yang berperan penting dalam penyelenggaraan haji masih belum terealisasi.

Senator Mama Cele juga menyoroti agar keputusan penetapan kuota P3K guru madrasah tahun 2021 agar dilakukan revisi karena data tersebut bisa menimbulkan masalah yang disebabkan oleh adanya ketimpangan alokasi jatah antar daerah yg sangat besar. Data alokasi 9.495 formasi P3k secara nasional ternyata ditetapkan alokasi propinsi Maluku hanya mendapatkan 4, permasalahan ini menurutNya bukan hanya tentang rasa keadilan saja yang dikorbankan melainkan melainkan “gugurnya” semangat calon guru yang sudah sedemikian besar antusias dan jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk mengikuti program.

Kemudian rapat tersebut di akhiri dengan pembuatan pernyataan kesepakatan dan rekomendasi hasil rapat Komite III DPD RI sebagai bahan masukan Kerja Kemenag tahun 2021.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *