SABUROmedia, Ambon –  Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ambon Rabu (16/09/2020) menghadirkan tim PAPD yang dipimpin Sekda Kota Ambon, A.G Latuheru.

Dalam rapat bersama itu, beberapa hal teknis disampaikan anggota DPRD terkait peruntukan anggaran untuk refocusing sebesar Rp.51.949 miliar dari pemotongan anggaran pada beberapa SKPD Pemkot Ambon untuk mempercepat penanganan penyebaran covid-19 di kota Ambon.

Ada beberapa hal yang disampaikan terkait beberapa masalah dan jawaban yang disampaikan pihak pemkot masih kabur, “ Jelas Aleg DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally dalam keterangannya yang dihimpun Saburomedia.com Rabu (16/09/2020).

Kata Wally, Dalam keterangannya, harusnya program yang disampaikan lebih riil, misalnya penurunan angka kemiskinan pun harus riil, bukan disampaikan seperti tadi yang masih pada kebijakan-kebijakan umum yang seperti tidak ada pada kondisi pandemi saat ini dan juga masukan terkait dengan masalah jaring pengaman sosial.

Lanjutnya, DPRD menawarkan solusi bersama Pemkot Ambon dalam  penanganan covid-19 ini minta kerjasama yang baik dengan melibatkan Panitia Pansus DPRD Kota Ambon bekerjasama dengan Posko Covid-19 PemKot Ambon, sebab saat ini terjadi ada masyarakat Kota Ambon yang belum mendapatkan bantuan BLT ataupun bantuan lain dari dampak covid-19.

“ Ini yang selalu dievaluasi masalah data penerima bantuan itu. Karena kenapa kita minta  seperti itu, karena kejadian di masyarakat ini kan sudah masukkan data KTP atau Kartu Keluarga tetapi mungkin ada satu dan lain hal antara masyarakat dengan Ketua RT setempat sehingga hal ini menjadi problem dan kita ingin supaya posko-posko covid-19 di PemKot Ambon dimanfaatkan untuk melihat hal itu.  sehingga kedepan jangan sampai masalah pemberian sembako ada yang sudah mendapat bantuan yang lain misalnya bantuan PKH, kemudian namanya masuk kembali dalam penerima bantuan yang lain. Tidak bisa kita terima lagi dengan alasan klasik bahwa kekurangan SDM dan sebagainya.”jelas Wally.

Hal lain yang juga disampaikan adalah soal kualitas pendidikan di kota Ambon di masa pandemic, dimana ada keluhan warga khususnya  para ibu rumah tangga yang anak-anak mereka membutuhkan Kuota Data untuk belajar daring. Sehingga perlu dana refocusing yang diperuntukkan untuk pendidikan dalam pengadaan wifi kepada anak-anak yang belajar daring dan ini harus dibuat.

“ Kalau ini tidak dibuat lalu dana refocusing untuk pendidikan digunakan untuk hal-hal yang tidak efektif dengan anggaran yang minim ini berarti bisa dikatakan PemKot Ambon gagal dalam penanganan masalah covid-19. Bukan cuma itu saja, analisa kita adalah jikalau PemKot Ambon masih menggunakan Anggaran refocusing untuk program-program yang seperti hari ini, maka dipastikan Kota Ambon akan terus menuju PSBB transisi yang berikut-berikutnya,”tuturnya.

Menurutnya, kalau anggaran semua OPD Dipangkas untuk penambahan anggaran khusus penanganan pandemi covid-19 harusnya zona merah di Kota Ambon ini bisa menurun. Tapi kalau kedepan anggaran ditambah lagi untuk penanganan pandemi covid-19 saat ini lalu kemudian Kota Ambon tidak keluar dari zona merah, maka sudah bisa dipastikan program penanganan covid-19 PemKot Ambon tidak efektif dan harusnya PemKot Ambon mencari solusi lain dalam penanganan Pandemi covid-19 di Kota Ambon saat ini, “ tutupnya.(SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *