SABUROmedia, Kaltim – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Mulawarman (PMII UNMUL) melakukan aksi demosntrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Kamis (25/06/2020).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII UNMUL menuntut agar DPRD Kaltim bersurat ke pemerintah pusat segera menurunkan tarif tol Balikpapan-Samarinda karena sebagian anggaran yang di gunakan memakai APBD Kaltim 3,3 Triliun. Seharusnya dengan adanya tol ini masyarakat dipermudah tidak kemudian dituntu lagi untuk membayar tariff yang mahal apalagi anggaran yang dipakai juga dari APBD dan APBN .

Selain itu PMII Unmul juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran covid-19, karena menurut mereka dari sekian puluh miliar anggaran dari APBD Kaltim yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk penangan covid belum dirasakan oleh masyarakat, mereka juga menyampaikan sebagian besar dari masyarakat belum mendapatkan bantuan sedangkan anggarannya besar, lalu dikemanakan makanya kami mempertanyakan transparansinya anggaran covid harus jelas peruntukannya.

Setelah melakukan orasi mahasiswa di ajak mediasi oleh DPRD Kaltim untuk menjelaskan terkait tuntutan yang dibawa oleh PMII Unmul, hadir Ketua  Komisi satu, komisi II dan Komisi IV DPRD Kaltim. Ketika mediasi Ketua Komisi IV Rusman Yaqub menjelaskan “Rapid tes yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu rapid tes yang dilakukan oleh pemerintah secara terjadwal tidak membutuhkan biaya dan rapid tes berbayar dilakukan oleh personal maupun individu”

“Merutnya Penggratisan rapid tes tidak ada pemahaman tidak sempurna di public. Rapid tes di agendakan pemerintah memang terjadwal atau periodic maka itu gratis tidak dbebankan biaya. Tapi jika ada rapid tes berbayar itu sifatnya pribadi atau tempat penyediaa layanan”Lanjut Rusman Yaqub

Terkait transparansi ia juga menjelaskan Anggaran covid-19 berasal dari relokasi dan refocusing anggaran Provinsi Kaltim 2020, ada tiga kali relokasi anggaran tahap satu Rp.15 Miliar, Tahap dua Rp.33,8 Miliar, dan Tahap tiga Rp. 536 Miliar.

Anggaran tersebut di gunakan dalam beberapa penanganan. Pertama anggaran di gunakan untuk pengadaan APD untuk petugas kesehatan, Ke dua untuk penanganan pasien, ke tiga pendirian sarana dan prasarana penunjang kesehatan termasuk pemberian gizi tenaga medis dan aparat. Lalu anggaran tersebut digunakan sebagai jarring pengamanan sosial. Terakhir bidang recovery ekonomi adalah untuk memulihkan ekonomi kaltim dari dampa pandemik ini.

  Jahidin Ketua komisi satu DPRD Provinsi menjelaskan terkait tol Balikpapan-Samarinda (BALSAM) 55 anggota DPRD kaltim setuju jika tarif tol di turunkan. “alasan kami jelas karena kita ada saham bebbeda dengan pulau jawa ada yang murni swasta”. Bebernya.

Justru kami kecewa terhadap keputusan pemerintah pusat, Sebab pembanguna tol cikareang sampai kemnterian dalam negri menggunakan uang kaltim. Jadi kita hanya ngelus dada, kita punya sumber dana sementara daerah kita seperti ini,” katanya.

Akasi ini berlangsung damai hingga mediasi selesai walaupun kondisi sempat tegang karena adanya perdebatan namun setelah mendapatkan penjelasan massa aksi kembali ke rumahnya masing-masing.(SM)