SABUROmedia, Piru – Konflik lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kerap terjadi, pemicunya kadang disebabkan tapal batas antar dua Desa yang tidak jelas.

Terkait dengan persoalan tapal batas Desa ini, mestinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) harus membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini.

Hal ini disampaikan Staf pengurus Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, SBB Islan Kalidi dalam acara reses yang digelar oleh salah satu anggota dewan dari Fraksi PDIP di Dusun Masika Jaya, kemarin.

Kalidi mengaku penting menyampaikan persoalan itu menyusul konflik kerap terjadi dua Desa di Kecamatan Huamual Belakang antara Desa Waesala dan Desa Alang Asaude yang belum jelas batas antar Desa.

Warga Desa meminta meminta Pemkab SBB untuk segera menyelesaikan masalah tapal batas antar Desa Waesala dan Desa Alang Asaude guna menghindari terjadinya konflik lahan masyarakat di daerah perbatasan antar dua Desa itu.

“ Sebab, tapal batas antar dua Desa tersebut masih tidak jelas hingga kini. Hal ini kerap menyebabkan sering terjadi konflik lahan di daerah perbatasan antar desa, “ terangnya.

Menurut Kalidi masaalah tapal batas antar dua Desa tersebut terjadi sudah sejak tahun 2018 namun belum ada penyelesaian kongkrit dari Pemkab SBB.

” Kami sudah menyurati Pemkab, DPRD, Polres dan Kodim dan beberapa instansi di SBB, namun sampai sekarang belum ada realisasi, hanya DPRD saja namun hanya sifatnya baru komunikasi, “ ujar Kalidi.

Kalidi berharap masalah ini agar segera ditindak lanjuti oleh Pemkab SBB dengan melakukan langkah mediasi dua Desa tersebut agar masalah ini mendapatkan titik temu, sehingga konflik dapat terhindari. (Yahya)