SABUROmedia, Halut- DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menggelar rapat bersama tim pakar ekonomi DPRD Halut Bpk. DR. Mochtar Adam,SE,MM, bahas strategi pengembangan ekonomi di Halut, Maluku Utara, yang berlangsung di ruang rapat Bangsaha kantor DPRD Halut, Senin, (27/01/2020) kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD, Willem Melos Manery, SH,MH dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Inggrid Paparang, SE beserta seluruh anggota. Dalam arahannya, willem menjelaskan bahwa forum ini diharapkan menjadi sarana sharing knowledge sekaligus pembobotan kapasitas bagi seluruh anggota DPRD agar kedepannya dapat mengawal kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah ini kedepan yang lebih baik.

“Anggota DPRD harus terus dibekali ilmu dan pengetahuan tentang strategi pengembangan ekonomi daerah dari tim pakar ekonomi yang telah dipercayakan lembaga ini kepada saudara DR.Mochtar Adam, sehingga diharapkan nantinya dapat mengkritisi serta memboboti kebijakan Pemda agar lebih berkualitas dan pro pada kepentingan peningkatan perekonomian rakyat”.  Jelas mantan kepala BKD Halut ini.

Selanjutnya Mochtar Adam dalam kesempatan pemaparannya menjelaskan tentang Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dan IKK merupakan indikator/komponen utama, dalam menghitung besaran dana transfer berupa DAU, selain dari komponen luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain-lain.

Dan IKK ini juga turut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah ini sehingga patut menjadi perhatian Pemda dan DPRD.

Beliau juga mengingatkan agar pemerintah daerah bersama DPRD harus menjaga inflasi untuk menghindari meningkatnya angka kemiskinan, dan hal tersebut baru bisa dicapai melalui kemasan program/kegiatan dari OPD yang berkualitas dan tepat sasaran sehingga bisa mensupport itu.

“Hal lain  yang perlu dilakukan adalah dengan membangun koordinasi secara intens ke pusat, seperti halnya kementerian sosial agar dalam pengalokasian anggaran BPJS tidak terlalu membebani APBD. Apalagi alokasi anggaran tersebut di tahun 2020 pada apbd halut tersedia dengan angka mencapai kurang lebih 20 Milyar, sehingga dana tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belanja lain.” Tegas Mochtar.

Selanjutnya yang tak kalah penting diungkapkan oleh tim pakar DPRD ini adalah kaitan dengan Dana DAK yang disediakan pemerintah pusat, diharapkan dapat dimanfaatkan peluang dari Pemda khususnya OPD terkait agar dapat membawa dana yang sebesar-besarnya ke daerah. Dan hal tersebut sangat memungkinkan jika dibarengi dengan kualitas proposal yang diajukan. Apalagi beliau yang sejak tahun 2018 ditunjuk oleh Bappenas sebagai salah satu tim evaluator pembangunan daerah sehingga sangat memahami betul soal peluang daerah untuk memperoleh dana DAK tersebut baik yang fisik maupun non fisik.

“Dana DAK ini memiliki riil program dengan penyediaan menu bidang kegiatan yang sudah jelas, sehingga DPRD bisa mengambil peran untuk turut mengawal OPD terkait agar di tahun ini yang sudah mencapai 158 milyar, ke depan porsi dana DAK di Halut bisa terus naik dari tahun ke tahun secara signifikan”. Jelas Mochtar.

Mengakhiri pemaparannya Tim Pakar DPRD Halut ini memberi pesan kepada DPRD halut bahwa membangun daerah ini jangan hanya bergantung pada APBD, ada ruang lain yang bisa berkontribusi bagi proses pembangunan di daerah yakni dengan menguatkan UMKM. Untuk itu dibutuhkan peran Pemda dan DPRD agar dapat memfasilitasi kemudahan memperoleh KUR dan yang lebih terpenting adalah membuka akses pasar yang seluas-luasnya dengan berupaya melahirkan kebijakan melalui regulasi yang mengatur tentang instruksi penggunaan produk-produk lokal.

Dalam pertemuan tersebut juga dimanfaatkan oleh beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan banyak berdiskusi sesuai pemaparan yang telah disampaikan oleh Dr.Mochtar Adam.(SM/Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *