SABUROmedia, Jawa Barat — Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam mempercepat revolusi Satu Data Daerah sebagai fondasi utama bagi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SD-PDN).

Hal ini disampaikan dalam Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang diselenggarakan di Hotel Harris, Bekasi, pada Selasa, (07/04/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan (SKALA) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ini bertujuan untuk menyebarkan mana implementasi Satu Data telah berjalan di lokasi redaman, sekaligus menjadi ruang belajar dari praktik baik antarwilayah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus FL Renwarin., M.Si, tekanan pentingnya peran Diskominfo sebagai Walidata dan Bappeda sebagai Forum Data. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data sektoral tahun 2024 dan 2025 agar tuntas 100 persen.

“ Integrasi data sektoral ke dalam Portal Satu Data Daerah harus dilakukan secara intens dan konsisten. Komunikasi dengan instansi terkait perlu diperkuat agar aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SPAN-LAPOR, SRIKANDI, hingga data dari Badan Pusat Statistik dapat terintegrasi dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah menyiapkan persiapan untuk melakukan Grand Launching Portal Satu Data Daerah yang dijadwalkan pada Mei 2026 mendatang.

Dalam fase persiapan ini, pengembangan visualisasi data melalui Executive Dashboard menjadi prioritas mendesak yang digarap bersama pihak SKALA.

Diperkirakan, melalui lokakarya berkala dan kolaborasi lintas sektor ini, setiap daerah mampu menutup kesenjangan teknis yang ada, sehingga Satu Data tidak sekadar menjadi konsep, melainkan memberikan kemajuan nyata bagi pembangunan daerah.

Acara ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan DFAT, SKALA, serta perwakilan Diskominfo dan Bappeda dari berbagai provinsi. (SM)