Oleh:

DR. M. Sabil Rachman

SABUROmedia — Deklarasi Kosgoro 1957 tanggal 8 Februari 2003 bukanlah sekedar deklarasi atau pernyataan biasa tetapi mengandung makna historis dengan orientasi yang melewati batas- batas kepentingan jangka pendek. Deklarasi tersebut memiliki makna sejarah dan politik yang sungguh luas untuk menegaskan bahwa Kosgoro pernah dan akan tetap hadir merawat potensi politik dalam menghadapi tantangan baru dan kompleks pasca orde Baru atau Era Reformasi.

Pada awalnya suasana dan dinamika masih seperti biasa bahwa Kosgoro selain sebagai pendiri Golkar juga adalah barisan orde baru dan juga diklaim sebagai tulang punggung Golkar bahkan menjadi mesin politiknya.

Posisi sebagai mesin politik selain menghadirkan energi dalam perjalanan panjang sejarah juga membawa implikasi politik ketika pada era reformasi dimana rezim Orde Baru dianggap bertanggungjawab terhadap kerusakan sebuah sistem, baik politik, hukum, ekonomi dan tata kelola pemerintahan secara umum serta kebijakan yang koruptif.

Berdasarkan pikiran tersebut maka Kosgoro juga dianggap harus ikut bertanggungjawab atas perjalanan rezim orde baru karena dinilai mendapatkan selain posisi politik juga mendapatkan sumber daya ekonomi yang sesungguhnya lazim pada saat itu (era orde baru) semua organisasi yang disebut sebagai organ negara orba mendapatkan fasilitas negara.

KONSISTENSI HISTORIS
Reformasi 1998 secara langsung membawa dampak terhadap upaya mempertahankan eksistensi Kosgoro agar tetap menjadi kekuatan penting Golkar ditengah riuhnya suara- suara internal agar Kosgoro segera mereposisi dirinya untuk menyesuaikan dengan dinamika yang tengah terjadi.

Kosgoro harus mampu melakukan adaptasi yang tepat agar ia tidak saja kehilangan peran sejarah tetapi juga justru merusak dan menghapus sejarah masa lalunya dengan Golkar. Dalam kerangka dan perspektif itulah maka pilihan jatuh pada sebuah ijtihad politik dalam menarik benang merah antara pihak yang hendak menyimpan dendam sejarah sekaligus menghapus sejarahnya berhadapan vis a vis dengan kelompok yang hendak meletakkan posisi historis yang berkelanjutan dan konsisten pada nilai fundamental.

Kelahiran Kosgoro 1957 tanggal 8 Februari 2003, lewat Deklarasi Ciputra (Hotel Ciputra tempat Deklarasi) sebagai kesinambungan yang tidak terpisahkan dari Kosgoro yang lahir pada 10 November 1957 adalah bentuk ” perlawanan” terhadap ide yang hendak mematikan nilai- nilai historis atau pengingkaran terhadap sejarah bahwa Kosgoro adalah pendiri Golkar.

Diatas kesadaran itu maka tidak boleh penggiringan opini atas nama independensi yang bisa diarahkan kemana- mana atas kepentingan partai tertentu selain Golkar adalah bias sejarah. Hal tersebut akan berdampak pada seluruh kader dan anggota yang selain akan mengalami disorientasi juga jelas akan berprilaku ahistoris dengan meninggalkan akar sejarahnya bahkan kemudian bisa jadi apolitik dan tanpa idealisme ideologis yang jelas.

Hal ini merupakan problem sangat serius yang akan dihadapi oleh Kosgoro dan salah satu titik tempuh serta pengarah jalan dengan energi yang kuat adalah ikhtiar melahirkan transformasi kepemimpinan dengan komitmen serta visi besar yang akan jadi pemandu maka Mubes Kosgoro tahun 2000 di Hotel Indonesia bisa jadi forum yang straregis bagi pihak yang berfikir cerdas dalam menempatkan Kosgoro tetap eksis ditengah perubahan. Kelompok penegas dan cerdas dalam.melihat arah Kosgoro untuk tetap konsisten dengan pijakan historis guna makin menguatkan relasi politik dengan Golkar sebagai wadah aspirasi tunggal dan rumah besar politik kader maka diperlukan figur kepemimpinan yang bisa mengarahkan tujuan dan idealisme perjuangan.

Atas pandangan tersebut maka kemudian solid bersatu mendukung Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum dalam Musyawarah Besar tersebut. Agung Laksono dinilai bisa menjadi lokomotif dan penggerak utama yang memberikan semangat atas tujuan perubahan dan reformasi internal Kosgoro dalam Musyawarah Besar Kosgoro yang diadakan pertama kali sejak reformasi.

Namun alih- alih didukung penuh, Agung Laksono justru ditempatkan sebagai “musuh” bagi sebagian kader Kosgoro meski sudah mengabdikan diri di Kosgoro baik sebagai Sekretaris Jenderal era Ketua Umum Suprapto maupun sebagai penghubung penting dengan Golkar sebagai representasi Kosgoro yang selama ini membawa nama Kosgoro dalam forum- forum Golkar.

Mubes Kosgoro tahun 2000 adalah forum “terkeras” karena pertarungan tidak saja berdimensi kepentingan jangka panjang tetapi lebih bersifat ideologis dan strategis dalam memperjuangkan “nyawa” organisasi Kosgoro dalam hubungan dengan Golkar baik dalam perspektif historis maupun aspiratif. Dinamika keras Mubes Kosgoro tahun 2000 seperti tercatat dalam sejarah menemui jalan buntu atau deadlock sebagai dampak dari ketiadaan titik temu baik tentang posisi Kosgoro pasca reformasi maupun pada pemilihan pucuk pimpinan.

Pertarungan para pendukung Agung Laksono dengan pendukung Hayono Isman yang demikian keras itu membuat pimpinan Mubes menawarkan opsi bahwa Mubes Hotel Indonesia akan dilanjutkan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian guna menghindari perpecahan antar kader dalam Musyawarah Besar itu. Opsi Mubes lanjutan disetujui oleh peserta Mubes tahun 2001 di Hotel Cempaka Jakarta Pusat. Pertarungan dua kubu yang pro tetap sejalan dengan Golkar dengan pro independen tetap sangat keras yang tercermin dalam pemilihan Calon Ketua Umum. Kelompok pro Golkar tetap mencalonkan Agung Laksono dan kelompok independen tetap mencalonkan Hayono Isman. Sesungguhnya yang terpilih adalah Agung Laksono tetapi dukungan suara salah satu gerakan pendukung Agung Laksono dianulir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara organisatoris.

Ini awal perpecahan Kosgoro yang sesungguhnya akibat pemaksaan kehendak kelompok tertentu dalam Musyawarah Besar. Kedua kubu sama- sama berdiri diatas doktrin Tri Darma Kosgoro tetapi mengambil jalan lain yang berbeda karena pertimbangan prinsip atas afiliasi politik yang harus dijaga secara konsisten.

Kosgoro 1957 kemudian menjadi pilihan sebagai wadah untuk memelihara komitmen dan semangat kekaryaan mengayuh orientasi politik bersama Golongan Karya. Tanggal 8 Februari 2003 adalah momentum penegasan sikap dan komitmen untuk berbeda tetapi tidak berpisah bahkan bisa jadi tetap bersahabat sebagai pengemban misi Tri Dharma Kosgoro untuk berkarya menjawab kepentingan rakyat dan bangsa. Sesungguhnya ini adalah selain tugas kepemimpinan juga ideologis yang harus dilanjutkan oleh generasi baru Kosgoro 1957 dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip solidaritas.

TANTANGAN MASA DEPAN
Hari ini tanggal 8 Februari 2026 atau tepat 23 tahun yang lalu ibarat peletakan bata komitmen baru kader Kosgoro untuk tetap komit dan menjadikan Golkar sebagai rumah pengabdian politiknya. Pertanyaannya, pasca deklarasi tersebut lalu apa yang dilakukan oleh Kosgoro 1957 ?
Sebagai sebuah gerakan dan organisasi kemasyarakatan yang bersandar pada sebuah nilai dan doktrin Tri Dharma Kosgoro yakni Pengabdian – Kerakyatan – Solidaritas , maka tugas penting untuk dilakukan adalah menerjemahkan dan menafsirkan serta menjabarkan secara kontekstual yang mendekatkannya dengan realitas lingkungan masyarakat pada umumnya secata eksternal. Hal ini menegaskan bahwa Kosgoro 1957 selain tidak boleh berjarak dengan dinamika dan tuntutan masyarakat juga harus peka/sensitif dalam memposisikan dirinya sebagai kekuatan dalam membela kepentingan , harapan dan aspirasi rakyat.

Kosgoro 1957 tidak dilahirkan untuk menjadi menara gading ditengah lingkungan dimana ia hadir dan berada melainkan menjadi sumber solusi masalah yang ditunjukkan melalui semangat pengabdian yang selain tidak terbatas juga diskriminatif atas nama status sosial serta hal- hal yang berdimensi primordialistik lainnya.

Selama 23 tahun perjalanan Kosgoro 1957 dengan aktifitas dan jawaban agendanya relatif menjangkau seluruh aspek dengan dampak eksternal yang luas meskipun tentu sebagai organisasi belum mampu memenuhi seluruh ekpektasi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya . Hal ini berarti bahwa Kosgoro 1957 dengan kepemimpinan Pak Agung Laksono (2003-2021) dan Pak Dave Laksono (2021-2026) telah mampu menghadirkan program pengabdian yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan dalam masyarakat untuk makin mengokohkan kohesi dengan rakyat.
Problem pemenuhan harapan dari dimensi aspek pengabdian yang bersifat eksternal diatas sekalipun belum maksimal tapi capaian tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian maka dapat terasumsikan bahwa kesadaran institusi dan kader makin tumbuh seiring proses dan waktu.

Namun hal yang berbeda dari dimensi internal karena tuntutan dan harapannya lebih komplek disebabkan oleh kebutuhan anggota Kosgoro 1957 yang berbeda. Kebutuhan internal lebih banyak pada dukungan kebijakan yang memihak mereka terutama yang bergerak pada aspek pengembangan ekonomi yang mereka nilai sebagai DNA dasar Kosgoro 1957 itu yakni Koperasi dan UMKM.

Hal ini nampaknya belum dapat dipenuhi secara menyeluruh karena arah dan kebijakan organisasi belum begitu care dalam bidang tersebut. Ke depan terutama menyongsong seperempat abad Kosgoro 1957, kepemimpinan harus makin didorong untuk memberikan dan mengarahkan peluang tumbuhnya kegiataan- kegiatan ekonomi terutama Koperasi dan UMKM dimaksud.

Catatan kita tidak ada Koperasi dan UMKM yang terbina dengan baik dan dapat menjadi andalan organisasi. Sudah saatnya dimasa depan seluruh pimpinan Kosgoro 1957 pada semua tingkatan dengan arahan kebijakan yang jelas didorong oleh PPK

KOSGORO 57 dapat merumuskan agenda- agenda dan isu- isu praktek ekonomi yang reliable serta implementatif oleh anggota.
Kecendrungan diatas makin menguat ketika akses ekonomi kurang bisa dimaksimalkan dengan tujuan dan arah yang lebih jelas serta ketiadaan sense oleh bidang yang menanganinya. Oleh sebab itu diperlukan komitmen kuat dan asistensi serta arahan yang lebih jelas untuk mewujudkan ikhtiar tersebut.

Namun demikian terlepas dari hal ini maka jika kita mencermati dan menelusuri serta melacak secara obyektif serangkaian aktifitas organisasi selama ini cukup menggembirakan . Dalam catatan ini maka nampaknya ada tiga ( 3) isu yang menjadi basis fokus dan prioritas setiap era priodik kepemimpinan organisasi selama 23 tahun ini yakni, ekonomi, sumber daya politik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ketiga aspek ini sudah berjalan baik dengan arus pasang surut yang mengiringinya.meski tentu saja masih bisa didorong jauh lebih baik.
Namun ke depan maka perlu ditambahkan isu- isu pokok sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman minimal aspek sebagai berikut yakni :

1. Partisipasi pembangunan dan Lingkungan Hidup
2. Kebhinekaan dan Pluralisme
3. Bonus demografi dan GenZA ( Gen Z dan Alpha) sebagai isu global
4. Perempuan dan anak
5. Kemiskinan
6. Teknologi Informasi
7. Keadilan, ketimpangan dan hukum

Dengan demikian maka setidaknya ada 10 isu besar sebagai disain agenda- agenda organisasi dimasa depan yang diharapkan memberikan jawaban kepada masyarakat.

Sepuluh isu diatas setidaknya perlu dielaborasi dan dijabarkan lebih luas oleh kepemimpinan Kosgoro 1957 dimasa depan. Oleh sebab itu kepemimpinan Kosgoro 1957 dimasa depan harus mampu melakukan eksplanasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait baik eksternal maupun internal Kosgoro 1957.

Beberapa catatan dan kecendrungan untuk memperkuat basis argumentasi atas isu-isu tersebut dapar dijelaskan secara singkat. Pada isu kebhinekaan dan pluralisme bahwa ini akan tetap diperhadapka pada realitas perbedaan dalam berbagai aspek baik suku, etnis maupun agama dan latar belakang primordialistik lainnya.

Kita memiliki ideologi Pancasila tetapi acapkali faktanya tidak cukup untuk memberikan jaminan terhadap upaya menghindari perbedaan pandangan yang tetap punya potensi memecah bangsa. Kosgoro 1957 sebagai kekuatan kebangsaan harus mengambil peran strategis dalam membangun masyarakat yang harmonis berdasarkan ideologi tersebut apapun tantangannya. Bukankah Kosgoro lahir atas argumentasi memperjuangkam semangat ideologi Pancasila?

Kosgoro 1957 harus mengambi peran sosial dan politik untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang bersifat sistemik dan struktural dalam masyarakat yang majemuk.

Prinsip berbeda tetapi tetap satu harus dapat tertanam kuat bagi kita untuk merawat bangsa yang besar ini.
Bangsa ini dituntut harus mencegah fanatisme atas keyakinan yang satu karena bisa jadi akan berhadapan dengan kelompok lainnya sementara masyarakat tidak cukup punya ruang dan kesadaran menjadi rujukan menengahi perbedaan antar mereka/ warga bangsa.

Oleh karena itu diperlukan kehadiran partisipasi kekuatan civil society seperti Kosgoro 1957 untuk tidak lelah mendorong semangat persatuan ditengah perbedaan tersebut. Kosgoro 1957 harus menjadi variabel yang kuat dalam mendorong kokohnya sebuah negara bangsa/ state nation itu.
Masalah lain yang akan dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah dan daerah serta antar etnis tertentu yang akan menjadi pemicu kecemburuan dalam masyarakat. Termasuk dalam konteks ini adalah isu kemiskinan dalam skala yang masih cukup tinggi pada kelompok masyarakat tertentu sementara ada kelompok yang memiliki kekayaan yang sangat besar dan makin meningkatkan ketimpangan dalam masyarakat.

Kosgoro 1957 harus bisa berperan lewat agenda dan pendekatan program ekonomi pada tingkat lokal terutama tentu bagi anggota. Isu menarik bahkan paling menarik adalah Isu GenZA yakni Gen Z dan Alpha, pemuda dan perempuan sebagai kelompok paling mayor dalam struktur masyarakat kita tidak bisa diabaikan karena merekalah yang akan memberikan warna masa depan bangsa.

Mereka akan memainkan peran penting pada kategori bonus demografi dan karenanya Kosgoro 1957 dituntut untuk ikut merumuskan dan menjadi fasilitator dalam memperkuat perannya dimasa depan itu. Pada aspek pembangunan dan lingkungan hidup bahwa bangsa ini harus menyadari bahwa konsep dan gagasan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi kewajiban untuk diterapkan.

Eksploitasi SDA yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan harus dihentikan karena selain menggangu ekosistem juga meninggalkan masalah bagi generasi masa depan. Kesadaran harus dibangun dan ditumbuhkan serta dengan tanggungjawab terhadap semangat memelihara SDA bagi masa depan generasi bangsa.

Pada aspek teknologi informasi sangat penting bagi Kosgoro 1957 mempersiapkan agar kader dan anggota organisasi ini lebih “melek” dan familiar dengan teknologi informasi yang akan makin dahsyat perkembangannya dimasa depan. Sebuah era baru,era kehidupan baru yang berbasis teknologi.

Aspek terpenting lainnya yang akan tetap menjadi isu aktual adalah masalah keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itulah maka Kosgoro 1957 harus dapat didorong untuk makin memperkuat perannya dalam menegakkan Rule of Law serta mendorong sebuah tatanan hukum yang adil bagi masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.

Beberapa hal yang disebutkan diatas merupakan “kode dan sinyal” akan pentingnya mendorong Kosgoro 1957 melaksanakan agenda dan program prioritas serta lebih fokus. Untuk itu maka sangat dibutuhkan selain semangat juga solidaritas antar warga bangsa pada umumnya dan warga Kosgoro 1957 pada khususnya.

Peran- peran tersebut harus dapat diemban dan dihela oleh Kosgoro 1957 secara bersama sebagai sebuah kekuatan masyarakat sipil disatu sisi yang lebih mandiri dan sebagai sebuah Ormas kebangsaan yang memiliki patronase politik yakni Golkar pada sisi yang lain.
Ibarat burung dengan dua sayap dengan peran yang sama, sebangun dan seimbang dimana organisasi Kosgoro 1957 dapat berperan untuk selain menjangkau seluruh unsur kepentingan juga mewadahinya secara lebih luas diatas prinsip kebersamaan/ solidaritas yang sesungguhnya. Hal ini akan menjadi jauh lebih kuat dengan dukungan spirit terhadap terbangunnya roh solidaritas yang ditularkan oleh Kosgoro 1957.

Sebuah bentuk Solidaritas yang tidak hanya bermuatan semangat dan retorika belaka tetapi harus sungguh- sungguh bisa dan dipastikan dapat diimplementasikan secara realistis untuk merekatkan hubungan anggota organisasi.

Penekanan prinsip- prinsip diatas sebagai roh Tri Dharma Kosgoro yang sekaligus doktrin Kosgoro 1957 harus mewarnai seluruh aktifitas dan pergerakan serta orientasi organisasi . Hal ini harus dibangun atas dasar keihlasan agar Kosgoro 1957 dapat menjelma sebagai kekuatan terdepan dalam membela dan memperjuangkan isu- isu strategis dalam masyarakat.

Hal ini hanya bisa dilakukan jika kader Kosgoro 1957 ditempa oleh selain sistem kaderisasi yang kualitatif dan berkesinambungan juga oleh kapasitas serta kompetensi kader yang dilahirkan dengan kemampuan kognitif yang memadai dengan dukungan faktor kepemimpinan kuat dan responsif serta tanggungjawab yang tinggi.

PENUTUP
Bahwa Deklarasi Kosgoro 1957 adalah sebuah proses politik internal untuk pembuktian bahwa Kosgoro menjadikan Golkar sebagai selain sandaran politik kekaryaan juga tempat merawat harapan dan kepercayaan kepada Golkar yang telah bersama selama Orde Baru berkuasa. Golkar, dalam pandangan kader Kosgoro tidak pernah membuat Kosgoro bertepuk sebelah tangan. Kehadirannya tidak pernah luput dari apresiasi baik dalam bentuk penempatan kader Kosgoro dalam struktural Partai juga dalam proses rekruitmen jabatan2 politik dan eksekutif.

Posisi- posisi yang “diberikan” kepada kader Kosgoro oleh Golkar baik dalam era Orde Baru maupun saat ini pasca orde baru tersebut tidak saja karena baiknya relasi keduanya tetapi juga karena kesiapan kader Kosgoro untuk mendapatkan posisi tersebut.

Produk politik melalui instrumen perkaderan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kosgoro 1957 terutama dalam Orientasi dan Tatap Muka tingkat nasional (Orientama) Kosgoro 1957 telah melahirkan kader yang mendapatkan penugasan dari Partai dalam berbagai jabatan politik/ publik.

Jika bisa disebutkan maka ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati (Tokoh perempuan pertama dalam sejarah Golkar yang menjadi Pimpinan DPR), Ketua Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji dan beberapa pimpinan Komisi DPR RI yakni Muhidin M Said Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung Wakil Ketua Baleg DPR RI, Bambang Pattijaya Ketua Komisi XII, Dave Laksono Wakil Ketua Komisi I, Ravindra Hartarto Wakil Ketua BKSAP, Zulfikar Arse Sadikin Wakil Ketua Komisi II, Lamhot Sinaga Wakil Ketua Komisi VII , Singgih Januratmoko Wakil Ketua Komisi VIII dan Bambang Widyantoro sebagai MKD DPR RI.

Dalam struktur Golkar baik pada tingkat DPP maupun DPD I dan II seluruh Indonesia maka cukup membanggakan bahwa banyak yang tidak saja menjadi pengurus tetapi bahkan pada posisi Ketua.

Dalam catatan lain terutama pada posisi di parlemen/ legislatif daerah maka Kosgoro 1957 berhasil menempatkan kadernya baik pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Demikian pula pada jabatan politik dan eksekutif daerah maka beberapa kader Kosgoro 1957 menjabat sebagai Bupati/ Wakil dan Walikota/ Wakil.

Para tokoh- tokoh Kosgoro 1957 baik pada tingkat pusat maupun daerah, bahwa mereka adalah aset politik bangsa yang berasal Kosgoro 1957 dan mendapatkan kepercayaan Partai untuk mengemban misi dalam mengabdi secara total kepada bangsa dan Partai.

Keseluruhannya lahir dari sebuah proses berbagai jenis perkaderan yang dilaksanakan oleh Kosgoro 1957 selama ini secara terus- menerus. Hal ini menjelaskan bahwa Kosgoro 1957 kaderisasi adalah hal yang sangat fundamental dan mendasar untuk dilakukan oleh kepemimpinan organisasi pada semua tingkatan dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang akan terpilih dalam Musyawarah Besar V Tahun 2026.

Mubes dalam pandangan ideal bukanlah pertarungan melainkan pertemuan ide dan gagasan oleh tokoh/ figur yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk kepentingan eksistensi dan kewibawaan Kosgoro 1957 sebagai organisasi kemasyarakatan pendiri Golkar yang diperhitungkan baik dalam internal Partai maupun diluar/ eksternal.

*** Penulis adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Masa Bakti 2021–2026