Oleh :
DR. M. Sabil Rachman., M.Si

SABUROmedia — Malam hari 7 Februari 2003 hotel Ciputra Grogol menjadi saksi sejarah beberapa tokoh Kosgoro baik dari pusat maupun dari daerah. Mengenakan atribut oranye yang penuh semangat dan daya juang kuat, mereka hadir dan berkumpul di Jakarta untuk sebuah tujuan menegaskan pembicaraan tentang posisi Kosgoro yang tengah berada dipersimpangan jalan yakni antara tergoda oleh idealisme kosong atas nama independensi dan berjarak tegas jauh dari Golkar atau tetap menjadi “suhu dan hulu” sejarah bagi Golkar yang didirikannya tanggal 20 Oktober 1964.

Reformasi 1998 menjadi alat ungkit historis atas posisi ideal Kosgoro untuk tetap hadir mengemban misi-misi kekaryaan, kerakyatan dan kemasyarakatan. Berbekal daya tarik reformasi seolah menjadi magnet (tarik menarik) bagi tokoh – tokoh Kosgoro untuk merevitalisasi dan merekonstruksi Kosgoro untuk digiring adaptif dengan perubahan politik yang sedang terjadi dimana baik Ormas maupun Parpol mengalami pengulitan paksa dengan pilihan antara bubar atau berubah.

Golkar menghadapi tantangan yang sangat hebat jika tidak bisa dikatakan cukup berat ketika diminta dibubarkan (Salah satu point Dekrit Gus Dur yang kemudian diturunkan sebagai Presiden oleh MPR adalah kekeliruannya dengan membubarkan Golkar) karena dinilai ikut bertanggungjawab terhadap perjalanan politik orde baru yang sudah ditumbangkan dan “digantikan” oleh orde reformasi yang kemudian menjadi alat triger dan pemantik lahirnya “revolusi” berpikir untuk melakukan perubahan seluruh tatanan politik termasuk Ormas terutama yang memiliki afiliasi dan relasi historis dengan Partai.

Berdasar nalar diatas bahwa jika Partai tempat afiliasi dan aspirasi itu berubah maka Ormas pun harus berubah terutama melepaskan hubungan historis dan aspiratifnya dengan tujuan agar bisa lebih mandiri dan independen terlepas sama sekali dengan atribusi partai. Jika tidak hati- hati mencermati asumsi yang terbangun diatas maka nampaknya rasional dan bervisi masa depan yang baik namun jika kita lebih cermat maka kita akan menemukan cara pandang yang tidak saja keliru secara praksis dan teoritik tetapi bahkan akan membongkar dan menihilkan atau menghapus sejarah dan ideologi yang mendasarinya kenapa kemudian Kosgoro hadir lalu melahirkan Golkar sebagai jawaban dan kehendak sejarah. Ibarat bangunan maka cara berpikir ini tidak saja akan merubah tetapi bahkan jauh lebih ekstrim dari itu yakni meruntuhkan bangunan historis yang sarat perspektif melalui penyesuain atas dinamika menjadi Partai Golkar itu.

Bahwa penyesuaian menjadi penting itu memiliki derajat tinggi yang sahih namun jika penyesuain itu menghilangkan dua hal sekaligus yakni relasi dan hubungam historis dan aspiratif maka itu target puncak yang harus bahkan wajib ditolak. Deklarasi Kosgoro 1957 tanggal 8 Februari 2003 itu sesungguhnya juga adalah deklarasi atas penolakan gerakan furifikasi yang bersifat seolah- olah dari Ormas Kosgoro yang telah salah atau keliru arah. Jadi sebenarnya deklarasi Kosgoro 1957 juga adalah petunjuk jalan atau upaya menghadirkan peta jalan historis,ideologis dan aspiratif bagi tetap tegaknya Golkar (Partai Golkar) sebagai kekuatan politik era orde reformasi.

Makna Penting Deklarasi
Deklarasi Kosgoro 1957 bukanlah lantunan slogan kosong yang lahir dari emosi romantisme atas respon “kemesraan” masa lalu dalam dinamika politik Orde Baru. Deklarasi memiliki makna penting untuk menjamin tidak saja kelangsungan hidup kader Golkar yang ada di Kosgoro tetapi juga untuk kelangsungan hidup Golkar sebagai alat perjuangan politik kebangsaan. Agung Laksono sebagai tokoh utama dibalik Deklarasi itu selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa jika sikap Kosgoro tidak jelas kepada Golkar maka ratusan bahkan ribuan kader (saat itu) Kosgoro baik di legislatif maupun eksekutif akan kehilangan peran dan posisi di Golkar yang artinya bahwa kita akan kehilangan kader pada lembaga- lembaga tersebut. Mereka akan berada pada situasi yang tidak pasti atau berada di persimpangan jalan antara Golkar dan Kosgoro. Dalam perspektif itulah maka Deklarasi Kosgoro 1957 harus dapat dipandang sebagai langkah yang tidak saja berani tetapi juga visioner bagi upaya menghidupkan dan menjaga kesinambungan nafas kekaryaan Kosgoro dalam tubuh Golkar.

Komitmen serta konsistensi para para tokoh- tokoh Kosgoro terutama yang saat itu sudah masuk menjadi elite Golkar( pusat dan daerah) seperti Agung Laksono, Theo Sambuaga, Rambe Kamarulzaman, Airlangga Hartarto, Syamsul Bachri, Marzuki Ahmad, Ridwan Hisyam dan Sofian Mile, beberapa tokoh Kosgoro daerah, antara lain Budi Asmara(Jawa Barat), Anwar Arifin dan Paturungi Parawansa (Sulsel) , Muhidin M Said (Sulteng), Paris Yusuf (Gorontalo), Mahmudin Lubis (Sumut), Gusti Iskandar (Kalsel), Azhar Romli (Babel dan Sumsel), M.Kasim (Sumbar), Jhon Ibo (Papua), Jos Patty (Sulut) , Ansar Ahmad (Kepri), Herman Abdullah (Riau), Abdul Kahfi (NTB), Abraham Paul Liyanto (NTT), Roland (Maluku), Sabron Jamil Pasaribu (Jatim), Tarmizi (Lampung), Mukmin Faisal (Kaltim), Purwanto (Kalbar), M. Nadjib (DIY) dan beberapa tokoh lainnya, selain menjadi perekat juga memberi energi dalam kerangka menguatkan motivasi terwujudnya wadah kesinambungan perjuagan Kosgoro yang kemudiam disebut sebagai Kosgoro 1957 yang dideklarasikan 8 Februari 2003 tersebut.

Deklarasi Kosgoro 1957 pada bulan Februari 2003 menandai awal mula bangkitnya semangat dan komitmen untuk membuat garis yang terang, tegas dan jelas bahwa Kosgoro 1957 akan tetap hadir secara institusional bersama Partai Golkar dalam menghadapi tantangan dan dinamika politik pasca orde baru. Sesungguhnya bermula dari sini sebenarnya titik perbedaan karena disatu sisi ada yang menganggap bahwa Golkar sudah berubah bukan Golkar yang didirikan oleh Kosgoro tanggal 20 Oktober

1964. Sementara pada sisi yang lain sebagaimana oleh tokoh- tokoh Kosgoro yang disebutkan diatas konsisten berpendapat bahwa Partai Golkar yang dideklarasikan 7 Maret 1999 adalah kelanjutan dalam seluruh aspek baik ideologi maupun idealisme dan cita- cita perjuangan pada dimensi kekaryaan yang tetap tidak berubah. Demikian pula pada pemahaman historisnya bahwa Partai Golkar merupakan kelanjutan instrumen perjuangan politik Golkar era orde baru yang harus dipahami oleh generasi dan kader- kader baru Kosgoro.Ini merupakan hal yang terpenting bagi generasi baru pasca orde baru yang tidak mengalami proses sejarah politik harus ditegaskan bahwa secara organisatoris dan historis Partai Golkar tetap sebagai kesinambungan dari Golkar 1964 yang ikut didirikan oleh Kosgoro bersama aliansi Sekretariat Bersama Golkar.

Pada titik inilah maka Deklarasi Kosgoro 1957 selain sebagai penegasan juga pemurnian doktrin dan pemahaman yang sama agar tidak meghadir munculkan awan gelap penyebab rabunnya, baik pemahaman maupun urgensi Deklarasi untuk tidak menjadi slogan bagi upaya menegaskan kembali posisi Kosgoro dalam landskap perpolitikan nasional bersama Golkar. Proses Deklarasi itu bukanlah jalan pendek melainkan jalan panjang yang harus ditempuh selama 5 tahun (1998- 2003) dalam suasana untuk menjaga kesadaran dan soliditas, perasaan dan harapan agar Kosgoro tetap guyub berjalan pada aras sejarahnya sebagai pendiri Golkar.

Merawat Masa Depan Parta Golkar
Deklarasi Kosgoro 1957 kemudian tidak boleh dilihat sebagai sekedar pernyataan kader- kader Kosgoro melainkan harus bisa dibaca sebagai sebuah kehendak yang tegas untuk menetapkan pilihan politik dengan penuh keyakinan bahwa Golkar tetap harus hadir sebagai kekuatan kekaryaan dan kebangsaan sebagai partai tengah yang akomodatif untul makin menguatkan nilai pluralis bangsa sebagai takdir politik yang harus diterima jika bangsa ini memang benar dibangun untuk jangka panjang.

Setidaknya mungkin itu harapan yang dipikirkan agar Golkar (baca: Partai Golkar) tetap harus hadir baik dalam dinamika politik Indonesia pasca reformasi guna menjadi “broker” aspirasi rakyat bersama dengan partai- partai baru yang menganggap dirinya lahir dari rahim reformasi. Pun Partai Golkar juga adalah partai yang lahir dari rahim reformasi sebagai hasil dari metamorfosa politik orde baru yang berhasil melakukan adaptasi politik dari perubahan yang terjadi tahun 1998 itu.

Dalam perspektif itulah maka Deklarasi Kosgoro 1957 menemukan kebaruan gagasan sekaligus bentuk semangat yang sangat responsif agar Golkar tetap hadir sebagaimana partai- partai yang lain. Hal ini membawa pengertian bahwa melalui Deklarasi 8 Februari 2003 itu maka Kosgoro selain sarat visi besar juga sebagai aras dalam membangun landasan yang sangat kuat untuk menegaskan klaimnya bahwa selain punya komitmen dan konsistensi juga memiliki harapan agar proses perjalanan politik Golkar ke depan (era reformasi) sungguh- sungguh menjadi jauh lebih baik atau Golkar harus menjadi reformis yang sesungguhnya. Ia (Golkar) harus dibangun menjaga nafas reformasi apapun konsekwensinya, meninggalkan tata kelola politik masa lalu yang mengesampingkan partisipasi rakyat melainkan lebih bersifat

mobilisasi dan ketergantungan dengan pihak atau institusi lain (baca: militer/ TNI) serta dinilai sangat sentralistik dan sarat akrab dengan kebijakann yang ademokratik. Implikasi politik atas seluruh prilaku politik diatas maka partai sangat terganggu ketika selama orde baru hanya menjadi “kuda tunggangan” kekuasaan orde baru (baca: Soeharto).

Posisi politik Golkar era orde baru seperti tergambarkan secara singkat diatas menuntut perubahan mendasar memasuki era reformasi agar sebagai partai maka Golkar dapat memerankan diri yang sejatinya menjadi sarana selain penyalur aspirasi juga agregasi seluruh unsur kepentingan politik. Oleh karena itulah maka Deklarasi Kosgoro 1957 tidak boleh sekedar dipandang sebagai pernyataan clear kader Kosgoro 1957 tentang hubungannya dengan Golkar namun lebih dari itu adalah hadirnya tuntutan kepada Golkar untuk konsisten dengan semangat reformasi disatu sisi tetapi pada sisi yang lain tidak kemudian mengganggp bahwa tradisi dan sejarah hubungan dengan Ormas sudah hilang dalam tradisi demokrasi internal. Deklarasi Kosgoro 57 juga harus diartikan bahwa Golkar sebagai institusi demokrasi yang lahir dari “rahim” sejarah Ormas pendiri tidak memutus garis sejarahnya atau hanya menegaskan posisi huhungan historis belaka berikut dukungan aspirasi politik suaranya yang hendak ditarik oleh Golkar namun peran dan partisipasi politik lainnya tidak dibuka atas nama tuntutan penghargaan makin menguatnya kemandirian partai politik justru dalam era reformasi. Sejauh perjalanan Golkar sebagai partai politik sejak awal reformasi relasi politik, sejarah dan aspirasi serta ruang partisipasi tetap luas diapresiasi. Itu berarti bahwa deklarasi Kosgoro 1957 tidak bertepuk sebelah tangan namun tetap harus “disehatkan” pemahaman ini kepada Golkar.

Dalam hubungannya dengan fenomena diatas memang Ormas masih “sedikit beruntung” karena pucuk pimpinan partai Golkar seluruhnya adalah elit atau setidaknya punya posisi atau memiliki “darah dan warna” Ormas. Sekedar catatan menarik bagi Kosgoro 1957 adalah bahwa pada era terakhir ini Ketua Umum Golkar adalah tokoh Kosgoro 1957 yakni Setya Novanto yang pernah menjadi Bendahara Umum Kosgoro 1957 dan Airlangga Hartarto yang selain pernah menjadi Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro 1957 (2003-2010) juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 dan saat ini juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957. Tokoh- tokoh Kosgoro 1957 lain diantaranya Zainudin Amali yang menjadi Ketua Dewan Penasehat Kosgoro 1957 juga sebagai Ketua Bappilu Presiden Partai Golkar dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang menjadi Ketua Dewan Pakar Kosgoro 1957 juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Pada posisi yang tidak kalah penting lainnya adalah posisi Agung Laksono yang menjadi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar juga Ketua Majelis Pertimbangan Kosgoro 1957. Beberapa pos lainnya dalam kepemimpinan Golkar baik di pusat maupun di daerah diemban oleh kader- kader Kosgoro 1957. Poin penting yang hendak ditegaskan sesungguhnya dengan gambaran diatas adalah kuatnya hubungan Kosgoro 57 dengan Golkar baik dilihat secara subyektif maupun obyektif yang tanpa disadari hal ini tidak berdiri sendiri bahkan begitu saja secara alamiah namun didisain untuk melakukan transformasi kepemimpinan Partai dari unsur Kosgoro 1957.

Artinya Kosgoro 1957 telah memberikan kontribusi besar terutama dalam mengisi kepemimpinan Partai pada seluruh jenjang struktur. Gambaran diatas adalah sebuah capaian politik penting secara subyektif bagi Kosgoro 1957 guna makin memantapkan lingkup peran dan daya juang untuk tidak sekedar bangga dengan hubungan sejarah tetapi hal yang lebih penting memperkuat peran dan partisipasi obyektifnya untuk memenangkan target politik Golkar melalui posisi yang diembannya. Sebagaimana komitmen Partai bahwa seluruh kontestasi politik terutama tahun 2024 diikhtiarkan untuk menang Pileg, Pilpres dan Pilkada.

Dengan memahami peran dan fungsi serta tugas kepemimpinan partai dibawah Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar seorang tokoh muda progresif dan pembaharu maka kader- kader Kosgoro 1957 harus dapat memberikan energi dan tanggungjawab yang lebih besar / banyak untuk mewujudkan target politik tersebut sebagai bentuk dukungan nyata mewujudkan target- target politik Partai Golkar itu dalam era tokoh yang sangat progresif itu. Kosgoro 57 harus dapat memberikan jaminan politik lewat aksi dan partisipasi dalam seluruh aspek pembangunan.

Hal ini terasa memiliki urgensi bagi Kosgoro 57 yang dalam terminologi politik ibarat organisasi kolateral yang kekuatan politiknya akan sangat menentukan kapasitas organisasi dalam mengorganisir anggotanya dalam memperkuat dan memenangkan partai dalam seluruh kontestasi politik. Dengan demikian maka Kosgoro 57 akan menjadi penting dalam relaainya dengan partai. Sebuah relasi yang tidak kering tetapi punya makna politik yang genuine.

Oleh karena itu refleksinya adalah bagaimana Kosgoro 1957 bisa membangun dan memperkuat basis- basis partai yang lebih real dengan aktifitas nyata dalam masyarakat. Sebuah Ormas yang menjauhi posisi menara gading dalam aktifitas sosial kemasyarakatan yang dalam terminologi Kosgoro berlandaskan Tri Dharma Kosgoro dan Pedoman Perjuangan. Proses aktualisasinya menurut pandangan ideal dan prospektif ini adalah penguatan peran- peran sumber daya politik dan pengembangan ekonomi kerakyatan misalnya melalui Koperasi dan UMKM serta ssktor pendidikan.

Agenda- agenda ini adalah basis yang sebenarnya adalah DNA Kosgoro jika sungguh- sungguh cermati ide awal lahirnya Kosgoro 10 November 1957 sebagai bentuk akumulasi kesadaran para pejuang bahwa isu ekonomi adalah episentrum persoalan rakyat umumnya dan para tentara pelajar ex pejuang kemerdekaan pada khususnya. Masalah mendasar yang kita hadapi sampai saat ini adalah bahwa faktanya tidak ada atau belum banyak aktifitas organisasi yang mencerminkan kehendak untuk memperkuat bangunan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM yang secara institusional didukung penuh oleh Kosgoro 1957. Atau singkatnya belum ada satupun Koperasi baik yang dibentuk maupun yang dibina oleh Kosgoro 1957 sebagai institusi yang patut dibanggakan sejak Kosgoro lahir tahun 1957.

Namun hal menarik dalam bidang pendidikan adalah hadirnya sebuah institusi pendidikan yakni Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI K 57). Institusi pendidikan dapat menjadi wadah dan candradimuka bagi komitmen Kosgoro 57 dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk diabdikan baik kepada bangsa maupun negara.

Hal ini terjadi karena kita memiliki kader dan tokoh yang penuh kesungguhan serta kegigihan dengan dukungan organisasi Kosgoro 1957 untuk mengembangkan sektor pendidikan melalui Yayasan Universitas Kosgoro dengan Ketua Dewan Pembina HR. Agung Laksono dan Ketua Yayasan Rambe Kamarulzaman bersama dengan tokoh-tokoh Kosgoro 1957 lainnya yakni Syamsul Bachri, Anton Nangoy, Haswan Yunas dan lain- lain. Sementara secara jujur harus diakui bahwa pada bidang ekonomi seperti bergerak atau jalan- jalan di tempat.

Kosgoro 1957 belum memiliki infrastruktur ekonomi praktis yang bisa dinilai dapat menjawab kebutuhan anggota. Koperasi simpan pinjam Mandiri Kosgoro belum cukup mampu menjadi jawaban atas harapan besar kita pada bidang ekonomi. Hal yang sama pada aspek kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum ada meskipun sekedar menjadi pilot proyek. Ini sebenarnya sebuah ironi besar jika melacak sejarah kelahiran dan kehadiran Kosgoro yang diikhtiarkan menjadi jawaban masalah ekonomi anggota yang masih sangat lemah dengan kekecualian kapasitas individu kader yang luar biasa hebat tetapi gagal tertransformasi kedalam institusi Kosgoro 1957.

Jika melihat dukungan negara untuk menghadirkan sebuah aktifitas atau program ekonomi ril dan besarnya potensi yang dimiliki oleh kader- kader Kosgoro 1957 maka kemudian menjadi pertanyaan apa yang terjadi sehingga sampai saat ini kita tidak memiliki hal diatas? Kosgoro 1957 harus mampu melakukan kapitalisasi dan menjahit seluruh potensi dan akses yang ada itu agar dapat bersatu mendorong dan mendukung kehadiran lembaga ekonomi yang dapat membawa efek bagi anggota dan rakyat.

Oleh karena itulah maka diperlukan tidak hanya komitmen belaka tetapi harus ada langkah- langkah nyata atas bentuk dukungan tersebut. Sudah saatnya kita melakukan verifikasi atas kesadaran sendiri untuk menilai pada titik dan koordinat mana eksistensi kader Kosgoro 1957 dalam menunjukkan tidak saja pemahaman tetapi juga konsekwensinya sebagai pengemban misi Deklarasi 8 Februari 2003 itu yang berintikan misi besar pada 3 aspek yakni :
a. Pembinaan Potensi Politik
b. Pengembangan Ekonomi
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rentang waktu perjalanan Deklarasi Kosgoro 1957 dalam 2 dekade memang harus menyadarkan kita bahwa Kosgoro 57 masih dan makin sangat penting melakukan elaborasi sekaligus diimplementasikan atas misi besar Kosgoro 1957 pada 3 aspek tersebut. Elaborasi tersebut harus dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan dan kepentingan anggota khususnya dan rakyat pada umumnya.

Dengan demikian maka Deklarasi itu harus memberikan affirmasi atas dua simpul sumber kepentingan itu yakni anggota dan rakyat agar Kosgoro 1957 tidak ditinggalkan sebagaimana banyak Ormas yang tinggal tersisa nama karena sibuk mengurus dirinya. Penyakit akut dan problem seperti diatas tidak boleh menjangkiti Kosgoro 1957.

Hal ini menjadi sangat penting karena semangat Deklarasi saja sangat tidak cukup karena diluar itu Deklarasi juga memiliki dan membawa konsekwensi, tanggungjawab atas apa yang telah dideklarasikan itu. Deklarasi bukanlah janji- janji bahkan kidung kosong ditengah ruang hampa dan bisa berlalu terlepas begitu saja tanpa makna atau tidak bisa dimaknai.

Deklarasi Kosgoro 1957 sesungguhnya adalah sebuah bentuk pertaruhan ideologis dan prinsip bukan hal yang remeh temeh atas ekpektasi kekuasaan belaka melainkan upaya penegasan warna dan posisi serta komitmen kader yang tidak akan pernah berubah bahkan menghadapi resiko apapun termasuk tidak mendapatkan kepentingan pragmatis yang acapkali banyak menggoda kader Kosgoro 1957.

Sebagai kader Kosgoro 57, pengemban misi Deklarasi harus dapat terikat oleh hukum sejarah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk merawat nilai- nilai historis Deklarasi itu dan semangat intrinsik didalamnya untuk tidak dibarter oleh kepentingan praksis yang kemudian mengabaikan nilai- nilai Deklarasi dengan spirit Tri Dharma Kosgoro sebagai nafas ideologi dan komitmen kekaryaan Kosgoro.

Membayangkan cara berpikir diatas apalagi mempraktekkannya dalam realitas kontemporer tentu saja tidak mudah. Dalam perspektif itulah maka diperlukan kejernihan berpikir tokoh- tokoh Kosgoro 1957 untuk tidak berhenti hanya melakukan transformasi ideologis tetapi juga menunjukprakrekkan nilai- nilai yang baik bagi generasi baru Kosgoro 1957 yang wajib lahir setiap saat sebagai pewaris nilai Deklarasi Kosgoro 1957 tanggal 8 Februari 2003.

*** Penulis adalah Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Periode 2021 – 2026 dan Pernah Sebagai Tenaga Ahli Bidang Politik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).