SABUROmedia, Ambon — Walikota Ambon mengajak seluruh warga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“ Bulan Juni ini merupakan bulan pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang sebenarnya, karena data yang akurat adalah bahan baku bagi penetapan kebijakan yang tepat sasaran,” himbau Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, di Kota Ambon, Kamis (11/06/2026).

Ajakan tersebut disampaikan, menyusul pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional yang mulai berlangsung pada Juni 2026.

Bodewin Wattimena mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Ia menjelaskan, pendataan secara door to door akan dimulai pada 15 Juni 2026 dan diawali dengan pendataan di rumah pimpinan daerah di Kota Ambon sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus.

Menurutnya, Pemkot Ambon bersama seluruh jajaran memberikan dukungan penuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

“ Dalam kapasitas kami sebagai Wali Kota Ambon dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS,” ujarnya.

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di suatu daerah.

Pemkot Ambon berharap seluruh warga dapat berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah pendataan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha non-pertanian di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memotret peta kekuatan ekonomi, struktur usaha, dan perkembangan ekonomi digital sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional (SM)