SABUROmedia, SBB — Ketua DPC GMNI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Bung Ozy Tubaka, angkat bicara terkait polemik penurunan status 10 desa persiapan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Tubaka menegaskan bahwa isu yang berkembang di masyarakat perlu diluruskan, karena penurunan status desa persiapan tersebut bukan merupakan kebijakan yang diambil oleh Bupati SBB saat ini.

“ Kami melihat perlu ada pelurusan informasi di tengah masyarakat. Penurunan status desa persiapan ini bukan kebijakan Bupati yang sedang menjabat saat ini, tetapi merupakan konsekuensi dari proses dan ketentuan yang sudah berjalan sebelumnya,” tegas Tubaka.

Ia menjelaskan bahwa status desa persiapan memiliki batas waktu dan persyaratan tertentu sesuai regulasi yang berlaku. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi desa definitif, maka statusnya dapat ditinjau kembali sesuai aturan.

Menurutnya, penting bagi semua pihak untuk memahami persoalan ini secara objektif dan tidak menggiring opini yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“ Kita harus melihat persoalan ini secara jernih dan berdasarkan aturan. Jangan sampai ada kesan seolah-olah ini keputusan sepihak pemerintah daerah saat ini, padahal ada mekanisme dan tahapan yang sudah diatur,” ujarnya.

Meski demikian, GMNI SBB tetap mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi simpang siur informasi, sekaligus memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa tetap menjadi prioritas.

“ Kami berharap pemerintah tetap hadir memberikan penjelasan yang transparan, sehingga masyarakat tidak bingung dan tetap mendapatkan kepastian,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Tubaka menegaskan komitmen GMNI SBB untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan, termasuk persoalan desa persiapan, agar tetap berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat.

“ Kami akan terus mengawal agar setiap kebijakan maupun proses yang berjalan tetap mengedepankan kepentingan rakyat,” tutupnya. (SM)