SABUROmedia, Jawa Barat — Sebagai wujud komitmen dalam upaya mendukung penguatan pengelolaan kawasan perbatasan, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Selasa (18/11/2025) di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rapat tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI. Kegiatan ini dihadiri oleh 18 Gubernur, Kepala Bappeda Provinsi, Bupati/ Wali kota dari daerah perbatasan, serta perwakilan Kementerian dan lembaga terkait.

Adapun tujuan diselenggarakannya Rakorendal ini membahas terkait penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan dengan sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.

Kepala BNPP RI menyampaikan, pembangunan perbatasan itu diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dia menyebutkan, dalam pengelolaan batas wilayah ini sangat penting untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, dan bukan lagi wilayah tertinggal.

” Perbatasan bukan halaman belakang, ia adalah beranda negara, wajah pertama Indonesia,” Pungkasnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan perbatasan 2025–2029, yakni mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal. Mendagri menegaskan, bahwa kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda terdepan menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi sebagai wilayah tertinggal.

“ Masalah perbatasan menjadi atensi dari pimpinan negara sejak dulu hingga sekarang. Bapak Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai prioritas nasional. Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pinggiran ini dua, yaitu perbatasan dan desa,” jelasnya. (SM)