SABUROmedia, Ambon — Menyikapi dinamika dan perkembangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dengan ini Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Maluku sejalan dengan Maklumat DPP BKPRMI menyampaikan seruan kepada Pengurus BKPRMI disemua tingkatan, kader dan Pemuda Remaja Masjid untuk tidak turun ke jalan saat ini, namun perkuat ekosistem EWS (Early Warning System) Potensi Konflik Sosial Berbasis Lingkungan bersama Perangkat Pemerintah dan TNI/ Polri.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Maluku, Ahmad Ilham Sipahutar bersama Komando Brigade Masjid Wilayah (Brimaswil) ke Media, Minggu (31/08/2025) di Masjid Baitul Makmur Air Salobar Kec Nusaniwe Kota Ambon.

DPW BKPRMI Provinsi Maluku menyatakan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, baik dari kalangan Mahasiswa, Pengendara OJOL, ASN maupun seluruh anak bangsa lainnya dalam kegiatan menyampaikan aspirasi di jalan. Ucapan empati juga kami sampaikan kepada aparat TNI/ Polri, Badan Intelijen dan semua pihak yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Semoga diberi keteguhan, kesabaran dan kebijaksanaan untuk tetap humanis dalam mengawal aspirasi rakyat, karena kita semua adalah anak kandung bangsa ini, pintanya.

BKPRMI meyakini bahwa penyampaian aspirasi didasari niat baik dan dijamin oleh konstitusi negara. Namun demikian, kami memohon agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertib, dalam bingkai persatuan, serta dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak, khususnya proses pelayanan publik agar tidak merugikan masyarakat.

Khusus kepada sahabat-sahabat kami dari kepolisian dan TNI, BKPRMI menghimbau agar seluruh aparat tetap sehat, bersemangat, sabar dan bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi, serta tetap melaksanakan ibadah dan berdoa dalam tugas-tugasnya. Pendekatan persuasif dan humanis hendaknya dikedepankan, karena yang disuarakan juga adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa dan Negara ini.

DPW BKPRMI mengajak seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa, khususnya Saudara Mahasiswa, OKP/Ormas maupun LSM untuk menghindari tindakan yang mengarah pada anarkisme, vandalisme, pengrusakan, pembakaran maupun penjarahan yang akan merugikan kita semua pada akhirnya. Mari kita pupuk kebersamaan di tengah perbedaan, demi keutuhan NKRI, ajaknya

DPW BKPRMI Provinsi Maluku juga menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap tenang dan waspada, siaga dan saling koordinasi bersama aparat setempat dalam Early Warning System/ EWS potensi konflik sosial atau kerusuhan di lingkungannya masing – masing untuk mencegah aksi provokator, menjaga kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi. Hindarilah tindakan anarkis, main hakim sendiri, dan hukum jalanan, karena hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi bangsa dan rakyat kita. Kita harus tahu Maluku beda dengan daerah lain, karena ada sejarah dan warisan konflik yang harus menjadi perhatian bersama kita, agar tidak terulang kembali, Pesannya.

DPW BKPRMI mengajak seluruh kader untuk senantiasa memanjatkan do’a demi keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bangsa.

“ Kita berdoa agar Indonesia senantiasa dijauhkan dari segala malapetaka, fitnah, musibah, maupun perpecahan yang dapat mengoyak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Persaudaraan sesama Masyarakat Maluku ”, himbaunya.

Melalui kesempatan ini juga, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Maluku tetap menaruh harapan besar kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk mampu membawa Indonesia dan Maluku menuju cita-cita besar, menjadi negara maju, kuat, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur sesuai Asta Cita dan Sapta Cita Lawamena.

Disamping itu, Ketua Umum DPW BKPRMI Maluku berharap Pemerintah responsif, mampu mendengarkan aspirasi masyarakat saat ini, merasakan kondisi kesusahan yang dirasakan rakyat, dimana ekonomi semakin susah, lapangan pekerjaan sulit, pendidikan mahal, pajak, listrik hingga BPJS naik dan sistem yang tidak adil, dan harus seirama kebijakan dari Pusat hingga kedaerah, Pinta Ilham, yang juga alumni HMI ini.

“ Efisiensi anggaran terkesan paradoks, di saat pelayanan publik, pendidikan hingga infrastruktur dasar sebagai objek vital negara hingga keuangan daerah terdampak efisiensi, tatapan masyarakat tertuju pada kabinet gemuk, perilaku rangkap jabatan yang terjadi dalam lingkaran kekuasaan, terutama pada pejabat negara dan penegak hukum di BUMN ditengah angka pengangguran yang tinggi, Kunjungan Kerja Luar Negeri disertai budaya Flexing Keluarga Pejabat Publik maupun proyek nasional yang brutal ditengah ketidakmampuan keuangan Negara harus menjadi bahan evaluasi, ditambah lagi harus ada reformasi perbaikan Polri saat ini untuk lebih baik lagi, jika tidak akan semakin terdampak bagi rakyat kecil yang sangat rentan, “ Ungkapnya (SM)