Oleh :

Mustova Namsa

SABUROMedia — Merupakan titik terakhir sebelum menuju proses jalannya sebuah pemerintahan baru 2025 mendatang, ini adalah momentum semua masyarakat berantusias. Tua, Muda, Lansia dengan bangga dan senang hati memilih dan memilah sosok yang akan menjadi salah seorang pemimpin daerah atau sering kita dengar kata mereka: orang 01 (kosong satu) daerah.

Tahun 2024 adalah murni tahun Politik, yang di laksanakan masing-masing daerah di Indonesia. Bagaimana semua masyarakat dapat terlibat menjalankan Kontestasi Politik atau lebih sering kita dengar “Pesta Demokrasi” untuk sebuah langkah transisi era pergantian atau mempertahankan pemimpin, baik tingkat pusat ataupun daerah-daerah yang ada di negara tersebut.

Menjadi bahan refleksi, untuk kita semua yang dalam waktu dekat akan menghadapi Pilkada 2024 pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin. Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah tahapan sebuah negara yang secara Konstitusional di jelaskan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mempunyai kewajiban mencari dan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah dan dapat di ganti setiap 5 tahun sekali.

Berbicara Politik hemat saya tidak hanya proses pergantian jabatan, memperoleh kekuasaan, atau bahkan lebih buruk melakukan pembalasan dendam oleh penguasa Pemerintahan sebelumnya, tidak etis dan tidak ideal ketika seseorang dengan kelompok tertentu melakukan langkah-langkah politik yang mengatasnamakan masyarakat dengan cara memberi tumbal kepada yang tak sejalan.

1 dekade penuh masyarakat Indonesia telah melakukan 2 kali masa transisi pergantian para wakil rakyat ataupun kepala daerah, sejak 2014, dan 2019 lalu. Kini, 2024 serentak di laksanakan Februari (untuk pileg) dan November (untuk pilkada). Segala tahapan akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Singkatnya, politik bukan saja cara seseorang mencapai tujuannya memperoleh kekuasaan dengan pola dan taktik belaka. Akan tetapi, lebih real (nyata) dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur-jalur pendidikan yang memadai untuk generasi berikutnya, kestabilan ekonomi yang signifikan, dan sebagainya yang telah di rancang sedemikian bagusnya, hingga bagaimana para petani dan nelayan yang dari tahun ke tahun ada peningkatan taraf hidup yang layak.

Tentu saya tahu betul, para calon-calon pemimpin ini akan melakukan terobosan baru, melanjutkan kesuksesan pemerintahan sebelumnya atau memperbaiki kegagalan pemerintahan itu, atau bahkan yang masih memimpin sebelumnya melanjutkan pemerintahannya. Tetapi, yang perlu di ingat disini, bukan saja pada saat kampanye lalu di hadapan massa yang membludak berteriak menggunakan mikrofon, akan sejahterakan satu kota ataupun satu kabupaten bukan! Sesuatu yang lebih besar dari itu dapat di laksanakan jauh-jauh hari, agar kiranya masyarakat di daerah setempat merasakan hasil dari sosok yang di idam-idamkan memimpin nantinya.

Saya bertemu beberapa masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, penjual ikan, sayur dan pekerja lainnya. Duduk (layaknya menjadi mereka seharian) bercerita, melihat dan merasakan. Kemudian bertanya, beberapa dari mereka menjawab berjualan sejak 2010 silam (satu dekade lebih) pendapatan yang mereka dapatkan tidak terlalu naik juga tidak turun (stagnan) kalau di telaah secara positif, mungkin saja masih memberi mereka hidup sehingga terus bertahan berjualan. Tetapi, kalau di lihat dari sisi lainnya, mereka telah melalui 2 pergantian pemimpin (dua kali pemilu) pantaskah di katakan layak? Harusnya ada peningkatan segi ekonominya, bukan salah mereka sepenuhnya tetapi di mana sosok yang mereka pilih? Tidak etis dalam proses bernegara dalam hal memberi janji pada rakyat yang di beri harapan. Maksud saya adalah, jangan tunggu sampai proses tahapan yang di laksanakan oleh penyelenggara seperti pendaftaran, masa kampanye, mengikuti debat, manuver sana-sini dan ujung-ujungnya akan melakukan money politik, bisa saja! Mengingat beberapa fakta yang telah terjadi, inilah sebabnya apabila aturan undang-undang (UU) yang di atur untuk tidak melakukan politik praktis, malah di tabrak dan menjadi hal yang di anggap teknis. Parah! Lantas, kekuasaan yang ingin di peroleh? Mensejahterakan masyarakat? Ataukah memperoleh kekuasaan barulah sejahterakan rakyat? Terlambat!

Dalam sebuah negara yang berasaskan demokrasi, pergantian pemimpin akan terjadi ketika banyaknya masyarakat yang dalam kurun waktu 5 tahun tidak mendapatkan kehidupan yang layak (begitu-begitu saja), sehingga bisa di ganti melalui sistim pemilihan untuk di menangkan oleh salah seorang lainnya yang bisa memberi hidup layak kepada mereka. Seperti kata: Abraham Lincoln (Mantan Presiden Amerika Serikat) yang mengatakan demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (1863) tentu itu adalah sebuah ucapan yang di ungkapkan berpuluh-puluh tahun lamanya (1 abad lebih). Dan terbukti hingga kini, bahwa kemudian kekuasaan itu di pegang oleh rakyat dan dapat di ganti oleh rakyat.

Begitulah seseorang apabila ingin menjadi pemimpin yang dalam Islam di jelaskan sebagai (Umaro) menjadi satu-satunya yang di harapkan banyak orang dapat membawa perubahan menuju arah yang lebih baik atau kehidupan yang layak, jikalau tak dapat memenuhi ia di anggap gagal dalam kepemimpinan dan dapat di pertanggung jawabkan apa-apa yang telah menjadi fakta ketika memimpin, seperti penjelasan Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam (seorang pemimpin besar Muslim sejak 1400 tahun yang lalu. “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya” (Di catat oleh imam Bukhari dan Muslim).

Kembali lagi, terkait dengan momentum dalam proses pencarian pemimpin sejati. Dapat di simpulkan bahwa inti dari Pileg, Pilkada, atau lebih umumnya berpolitik adalah mengenai Beras, Air, Listrik, Minyak Tanah, Buku, Pena, Minum, Makan, Sepatu, Pakaian dan lain-lain yang sering kita kenal dengan sebutan Ekonomi yang memadai, Pendidikan yang gratis dan Infrastruktur yang merata. Tentu, sebagai organisasi yang awalnya adalah perkumpulan para pedagang (Serikat Dagang) sangat prihatin terhadap masyarakat yang di sebut pekerja keras, berjualan di bawah panasnya tarik matahari, atau merasakan dinginnya kehujanan. Hanya untuk mencari sesuap nasi dengan cara-cara yang tak layak di rasakan dengan waktu yang cukup lama. Kasihan!

Penjelasan di atas mencerminkan bahwa semua orang memiliki hak, tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri akan tetapi, ketika seseorang memutuskan ingin menghidupi 1 daerah setempat dengan cara-caranya (entah itu program, bantuan, ataupun cara dia lainnya) sejak saat itulah, dia berhak melihat, mendengarkan, bertanya dan menjawab keluh kesah rakyat nya tanpa harus di tunggu kampanye yang notabene semua orang dapat mengetahui: “seseorang telah melakukan kebaikan” Tidak salah juga, akan tetapi hemat saya sebelum rakyat itu menderita lihatlah, dan sesudah memperoleh kekuasaan tersenyumlah (para pemimpin).

Karna pada hakikatnya, bukan cuman pemerintah. Atau menunggu di perintah! Seluruh elemen masyarakat mempunyai kewajiban bersama memberi perubahan yang baik kepada daerah yang dicintainya. Jangan menunggu pasca pelantikan, mendapatkan jabatan, dan menganggap masih beberapa tahun lagi untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin. Salah! Inilah bentuk kekecewaan yang di rasakan beberapa orang-orang ketika melihat daerah nya yang masih begitu-begitu saja, bergerak dengan orientasi materi sebagai pegangan dan penuh bangga-banggaan.

Kota ataupun Kabupaten harus maju, tanpa harus menunggu ini dan itu dulu.

Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 tahun, rakyat merdeka adalah rakyat yang sejahtera dari segala aspek, terutama para pedagang. Jadilah manusia merdeka yang selalu mengedepankan rakyatnya para pemimpin yang di cari-cari pada proses Pilkada nanti.

*** Penulis adalah Ketua Bina Politik dan Hukum Serikat Islam Kota Tual