SABUROmedia, Ambon — Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie., M.Si., IPU, membuka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Selasa (11/06/2024).

 

Rakor ini digelar dengan mengusung tema “ Sinergitas dan Kolaborasi Forkopimda dalam rangka Mendukung Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Maluku”.

 

Hadir pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku, Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kabupeten/Kota se-Maluku, sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan Ormas, LSM, OKP dan unsur terkait.

 

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan, Forkopimda memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun pola hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah, guna mendukung pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, menjamin iklim investasi yang kondusif, memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah, sinergitas hubungan pusat dan daerah serta peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam penyelesaian permasalahan dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini.

 

“ Untuk itu, Forkopimda diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi guna menggerakkan semua potensi satuan kerja untuk secara efektif memetakan dan mengatasi potensi gangguan keamanan, terutama menjelang, saat pilkada, dan pasca pilkada, sehingga penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif, “ ungkapnya.

Dikatakan, pemilihan kepala daerah telah memasuki tahapan penyelenggaraan, sehingga dibutuhkan perhatian dan keseriusan kita bersama, baik Forkopimda, KPU dan Bawaslu, maupun stakeholder terkait, karena peran dan tugas masing-masing dalam berkontribusi bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada yang demokratis.

 

“ Suksesnya pemilihan kepala daerah sangat tergantung oleh kesiapan kita dalam mendukung pelaksanaan pemilihan tersebut, baik kesiapan anggaran, personil maupun sarana dan prasarana pendukung,“ ujarnya.

 

Pemerintah Provinsi Maluku, sesuai amanat Undang-Undang Pilkada, jelas Penjabat Gubernur, telah mengalokasikan dana kepada KPU Provinsi Maluku sebesar Rp.178.575.843.200,- dan Bawaslu Provinsi Maluku sebesar Rp.85.304.082.000,- .

 

“ Anggaran tersebut untuk tahap pertama sebesar 40% telah disalurkan kepada KPU dan Bawaslu, dan sisanya sebesar 60% akan direalisasikan pada bulan Juli 2024 atau 5 (lima) bulan sebelum hari pencoblosan, tanggal 27 November 2024, “ terangnya.

 

Sementara itu, untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI-Polri telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Polda Maluku, Kodam XVI/Pattimura, Lantamal IX Ambon, serta Lanud Pattimura, dengan total anggaran sebesar Rp.26.259.834.000,-.

 

“ Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada, Pemprov Maluku telah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku No. 28 tahun 2024 tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) Serentak tahun 2024 Provinsi Maluku, “ jelasnya.

 

Pj. Gubernur juga menghimbau kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum menyalurkan anggaran pilkada tahap pertama (40%), untuk segera menyelesaikannya, dan untuk tahap kedua diharapkan paling lambat bulan Juli 2024 sudah realisasi pencairannya, sehingga proses tahapan pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar. demikian juga untuk dana pengamanan pilkada kepada tni-polri agar segera dilakukan penandatanganan nphd, dan realisasi pencairannya.

 

“ Kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku tidak terlepas dari peran dan kontribusi stakeholder dan partisipasi masyarakat di Provinsi Maluku. hal ini mengingat pilkada merupakan momentum yang sangat penting bagi masyarakat, karena akan terjadi pergantian pemimpin yang sah, dan dijadikan sebagai pesta demokrasi yang demokratis, “ jelasnya.

 

Ia mengatakan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pilkada. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pilkada secara otomatis juga semakin baik.

 

“ Untuk itu, saya menghimbau kepada jajaran KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pilkada kepada masyarakat, terutama pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, “ tuturnya.

 

Mengakhiri sambutannya, selaku Penjabat Gubernur Maluku, dirinmya mengajak semua pihak, untuk baku kele sukseskan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku, bumi raja-raja.

“ Kalo bukang katong sapa lai, kalo bukang sakarang kapan lai, “ pungkasnya.

 

Kegiatan juga dilanjutkan dengan Pencanangan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024, ditandai dengan Penyerahan Bendera secara simbolis dari Penjabat Gubernur Maluku kepada Bupati/Walikota se-Maluku. (SM-BAPSM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *