SABUROmedia, Ambon — Puluhan masyarakat Negeri Kataloka, Pulau Gorom pada Rabu 09/08/2023, lakukan aksi damai terkait dengan adanya penurunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi di Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Aksi damai yang dilakukan tersebut berlangsung di Kantor Camat Pulau Gorom dengan jumlah pendemo diperkirakan kurang lebih 80 orang, yang langsung diterima oleh Kasubak Pelayanan Gazali Rumasukun.

Adapun tuntutan dari aksi yang dilakukan tersebut sebagai berikut :

  1. Melaporkan PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) dalam pemalsuan dokumen DPS sampai pada tingkat DPT Negeri Kataloka.
  2. Meminta Kepala Muspika Kecamatan Pulau Gorom untuk menyelesaikan persoalan DPT yang ada di Negeri Kataloka jika tidak ditindak lanjuti maka atas nama seluruh masyarakat negeri kataloka akan membatalkan Pemilu 2024 Di Kecamatan Pulau Gorom.
  3. Meminta kepala kepolisian untuk menghadirkan PPS Desa Kataloka, PPK Kecamatan Pulau Gorom untuk memberikan penjelasan terkait dengan warga masyarakat Negeri Kataloka yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilu 2024 jika tidak dihadirkan maka kami akan melakukan pemalangan Terhadap Kantor Kecamatan Pulau Gorom.

Menanggapi tuntutan masyarakat dari aksi yang dilakukan tersebut, adapun tanggapan yang disampaikan Camat Pulau Gorom yang Mewakili Gazali Rumasukun selaku Kasubag Pelayanan, sebagai berikut :

  1. Camat akan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan akan menyampaikan kepada KPUD Kab.SBT
  2. Camat tidak punya kewenangan untuk menjelaskan terkait dengan adanya penurunan DPT di Negeri Kataloka, namun dari PPK dan KPUD Kab. SBT yang dapat menjelaskan sehubungan dengan tuntutan masyarakat Negeri Kataloka.
  3. Pemerintah Kecamatan pasti mengawal laporan masyarakat ke KPU D Kab. SBT untuk dapat ditindak lanjuti laporan masyarakat.

Aksi damai yang dilakukan tersebut mendapat pengawalan ketat dari personil Polsek Pulau Gorom yang dikoordinir oleh Kanit Res Polsek Gorom AIPDA. Samsul Bugis.

Adapun beberapa catatan dari aksi yang dilakukan antara lain :

  1. Menghindari terjadinya aksi pemalangan Kantor Camat Pulau Gorom dan PPK, dimohon kiranya pihak kepolisian setempat (Polrss SBT) dapat melakukan koordinasi lintas sektoral terkait permasalahan yang terjadi di Desa Negeri Kataloka terkait dengan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, yang mana Pihak KPU Kab. SBT dan PPK Kec. Pulau Gorom dapat memberikan penjelasan kepada Masyarakat di Negeri Kataloka, sehingga Sit Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tetap kondusif dan dapat berjalan dengan baik aman dan lancar.
  2. Tidak ada pemaksaan dari pihak masyarakat dengan tuntutan pada poin ke 3 untuk menghadirkan PPS dan PPK ke Kantor Camat Pulau Gorom, melihat kondisi keamanan.
  3. Data yang sudah di kumpulkan oleh Negeri Kataloka sdh sekitar 80% masyarakat yang sudah di datakan yang tidak terdaftar dalam DPT data yang di ambi adalah data Ril yang mana Masyarakat yang berada di Negeri namun tidak ada dalam DPT.

Adapun jumlah DPT yang telah di tetapkan sebagai berikut :

  1. Dusun Kilwouw TPS 01 : 199
  2. Dusun Rumodar TPS 02 : 166
  3. Dusun Ery TPS 03 : 155 Org
  4. Susun Rumbawa TPS 04 dan TPS 05 : 425
  5. Dusun Rumata TPS 06 : 125
  6. Dusun Bitauw TPS 07 : 79
  7. Dusun Suwakul TPS 08 : 136
  8. Dusun Kinali TPS 09 : 225
  9. Dusun Garogos TPS 10 : 234

Adapun masyarakat Negeri Kataloka yang tidak terdaftar dalam DPT sebagai berikut :

  1. Dusun Kilwouw TPS 01 : 30 Org
  2. Dusun Rumodar TPS 02 : 87 Org
  3. Dusun Ery TPS 03 : 41 Org
  4. Dusun Rumbawa TPS 04 dan TPS 05 : 40 org
  5. Dusun Rumata TPS 06 : 176 Org
  6. Dusun Bitauw TPS 07 : Tida ada keberatan
  7. Dusun Suwakul TPS 08 : Tidak ada keberatan
  8. Dusun Kinali TPS 09 : 72 0rang
  9. Dusun Garogos TPS 10 : 40 orang

 

  1. Aksi Damai yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Kataloka di Kantor Kecamatan Pulau Gorom untuk dapat di tidak lanjuti oleh Kecamatan Pulau Gorom dan masyarakat mengharapkan adanya dukungan dari Pemirintah Kecamatan sehingga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Negeri Kataloka bisa memberikan hak pilihnya sebagai warga negara, pada saat pencoblosan Pemilu tahun 2024. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *