SABUROmedia, Ambon: Network For Indonesian Demokcratic Society (Netfid) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk memeriksa dan meminta pertanggungjawaban Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Kabupaten/kota di Maluku yang terindikasi berlaku curang karena meloloskan peserta dengan nilai Tes CAT rendah.

“ Adanya indikasi kecurangan ini, Bawaslu segera memeriksa timsel agar kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan di public, karena ini menyangkut marwah demokrasi di republic ini, “ pinta Badan Pengawas Daerah Netfid Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), A.R.Ibrahim lewat rilisnya yang diterima media ini, Jumat (14/07/2023).

Sumber diterima Netfid, diduga peserta lulus CAT dan Psikotes dalam seleksi Bawaslu Kabupaten Kota di Maluku terdapat sejumlah nama yang dipaksakan lulus meski nilainya sangat rendah. Peserta yang lulus itu diduga karena memiliki kedekatan hubungan emosional kekeluargaan, disebut peserta yang dipaksakan lulus karena berada satu kampung dengan beberapa timsel pada zona I.

Diketahui indikasi kecurangan ini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dilakukan oleh beberapa oknum Timsel pada zona 1. Praktek kecurangan ini tentu mengindikasikan buruknya integritas Timsel yang berdampak pada kualitas calon Bawaslu yang dihasilkan.

“ Praktek kecurangan ini adalah persoalan serius yang harus disikapi Bawaslu RI, untuk itu kami mendesak Bawaslu untuk memeriksa dan meminta timsel mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk memastikan praktek kecurangan ini benar terjadi, “ desaknya.

Dikatakan, bila praktek kecurangan ini terjadi Bawaslu sudah harus mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja timsel karena produk yang dihasilkan sudah pasti buruk, sehingga Bawaslu diminta mengambil alih tugas timsel guna memastikan tahapan seleksi Bawaslu memenuhi kewajiban dalam rekrutmen Bawaslu yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien aksesibilitas dan afirmasi.

Desakan Bawaslu RI segera menyikapi serius praktek curang yang diduga dilakukan Timsel dalam tahapan seleksi Bawaslu Kabupaten/kota di Maluku ini juga disampaikan Lembaga Pemantau Pemilu Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPP BKPRMI).

“ Jika praktek curang dilakukan timsel benar, menunjukan timsel tidak berintegritas, tentu nama-nama yang diloloskan patut dipertanyakan integritasnya, “ ungkap Wakil Direktur LPP BKRMI wilayah Maluku, Agung Royani dalam rilisnya yang diterima media ini, Sabtu (15/07/2023).

Menurutnya, dugaan praktek kecurangan yang dilakukan timsel menunjukan timsel telah mengabaikan prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan tim seleksi dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota diantaranya mengedepankan netralitas dan tidak memihak, menyatakan secara terbuka dan mengumumkan ke public apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta seleksi dan tidak akan menggunakan pengaruh atau tugas bersangkutan untuk meminta atau menerima janji hadiah pemberian penghargaan dan penjaminan atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.

“ Indikasi kecurangan timsel meloloskan peserta yang diduga karena hubungan kekeluargaan meski nilainya rendah, ini menunjukan timsel memiliki agenda kepentingan pribadi. Bawaslu sudah harus menyikapi persoalan ini serius sebelum tahapan berikutnya berlangsung. Bawaslu RI sudah harus mengambil langkah tegas, mengevaluasi dan mengambil alih sementara tugas timsel agar proses penjaringan calon bawaslu dapat berjalan lancer dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, “ pintanya. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *